Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Papua

Pembangunan Infrastruktur, Modal Mencapai Tujuan Kesejahteraan Papua

BIAK − Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Trans Pulau Biak agar tuntas pada 2024. Terlebih, proyek infrastruktur jalan ini sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project). “Jadi, pembangunan jalan bukanlah tujuan, tetapi justru menjadi modal untuk mencapai tujuan kesejahteraan,” kata Deputi I Kantor Staf Pesiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biak, Papua, pada Kamis (14/1).

Febry menjelaskan, Jalan Trans Papua Merauke−Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus Pemerintah. Karena, kata Febry, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, menurut Febry, juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020−2024 dan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Pemerintah tetap fokus mengawal pembangunan Indonesia-sentris, yaitu pembangunan yang masif dan merata di seluruh Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat sebagaimana arahan Presiden,” ujar Febry.

Pada kesempatan itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura melaporkan seluruh ruas dalam wilayah kerjanya telah tembus dan terbuka dengan aspal maupun agregat. Selain itu, KSP menegaskan urgensi percepatan pembangunan jalan akses bagi PLBN Yetetkun yang tengah dibangun secara bertahap oleh BPJN Merauke.

Sementara di wilayah Pegunungan Tengah, BPJN Wamena melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua di tengah medan geografis yang berat dan potensi gangguan keamanan di lapangan. Penanganan ruas Jayapura−Wamena menjadi prioritas utama agar biaya logistik dapat dipangkas dan kebutuhan pokok dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di Pegunungan Tengah.

Terhadap infrastruktur jalan di Papua Barat, BPJN Manokwari memastikan dukungan konektivitas di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Kota Baru Sorong serta terus meningkatkan kemantapan ruas Manokwari−Bintuni yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Papua Barat.

Selepas kegiatan tersebut, Febry melanjutkan kunjungan kerja ke sisi utara Jalan Trans Pulau Biak. Ia meminta konektivitas terus ditingkatkan melalui pembangunan jalan lingkar agar dapat tersambung sepenuhnya. Jalan sodetan juga diperlukan untuk menunjang pembangunan bandar antariksa yang dicanangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Pulau Biak.

Sebagai penutup, Febry meminta agar kegiatan dengan skema padat karya terus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan pendekatan sosial-budaya yang sesuai dengan konteks di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.