Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Kehadiran keduanya menandai momen penting bagi pemerintah dan parlemen dalam merumuskan arah kebijakan fiskal negara. Acara inti dalam rapat paripurna ini adalah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Rangkaian acara diawali dengan kehadiran Presiden, Wakil Presiden, dan Pimpinan DPR RI yang memasuki ruang rapat. Seluruh hadirin kemudian berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan.
Agenda dilanjutkan dengan pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang secara resmi membuka rapat dan memimpin doa bersama. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sebagai pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidatonya, Presiden mengawali dengan rasa syukur atas suasana sidang yang aman dan penuh persaudaraan. “Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ucapnya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, serta menegaskan harapannya agar dokumen RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Insyaallah, ikhtiar kita bersama ini akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Usai berpidato, Presiden secara resmi menyerahkan dokumen RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI. Penyerahan ini diikuti dengan penyerahan surat permintaan pertimbangan dari DPR kepada DPD RI, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPR kepada Ketua DPD.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen RAPBN 2026, sebelum akhirnya Rapat Paripurna resmi ditutup oleh Ketua DPR RI.
