Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden tiba di kompleks parlemen bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan disambut Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Sidang dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan Masa Persidangan oleh Ketua DPR.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo mengawali dengan rasa syukur karena dapat menghadiri sidang dalam keadaan aman dan tenteram. “Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan RAPBN 2026 merupakan APBN pertama yang ia rumuskan sebagai Kepala Negara. Anggaran ini, kata Presiden Prabowo, dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.
“Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti kondisi global yang penuh gejolak. Namun, Indonesia menurutnya mampu menjaga stabilitas ekonomi. “Ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, ekspor tumbuh kuat 10,67 persen, nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar,” ungkapnya.
Presiden memaparkan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, hingga percepatan investasi dan perdagangan global.
Agenda pertama adalah penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun. Program ini diarahkan untuk swasembada beras dan jagung melalui pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian.
“Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani makin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden.
Agenda kedua, ketahanan energi, mendapat alokasi Rp402,4 triliun untuk peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, hingga subsidi energi yang tepat sasaran. Energi baru terbarukan seperti surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi juga akan dipacu.
Agenda ketiga adalah pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun, ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. “Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat.
MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat,” kata Presiden.
Pendidikan bermutu menjadi agenda keempat dengan alokasi Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN. Fokusnya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, hingga program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Kesehatan berkualitas, sebagai agenda kelima, dialokasikan Rp244 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk revitalisasi rumah sakit, pengendalian penyakit menular, hingga pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Agenda keenam adalah penguatan perekonomian rakyat melalui pembentukan 80 ribu koperasi Merah Putih untuk mempermudah akses sembako, pupuk, dan layanan keuangan dengan bunga rendah. “Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil, dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan,” ucap Presiden.
Agenda ketujuh menegaskan pertahanan rakyat semesta melalui modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan pemberdayaan industri strategis. Prabowo menekankan pentingnya penguasaan rare earth untuk mendukung teknologi tinggi dan pertahanan modern.
Terakhir, agenda kedelapan adalah percepatan investasi dan perdagangan global melalui Danantara Indonesia, proyek hilirisasi senilai USD38 miliar, serta pembangunan 3 juta rumah rakyat. “Melalui Danantara Indonesia, kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia,” tegasnya.
Presiden menegaskan APBN 2026 akan dikelola dengan prinsip efisien, transparan, dan tepat sasaran. Belanja Negara dirancang sebesar Rp3.786,5 triliun dengan Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, sehingga defisit mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita tekan sekecil mungkin. Harapan saya, suatu saat, mungkin 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen, pengangguran turun hingga 4,44–4,96 persen, serta tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen.
“Inilah bukti nyata, dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutup Presiden.
