Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mempertemukan perwakilan nelayan dari Front Nelayan Bersatu (FNB) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BPH Migas, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/7). Pertemuan ini untuk mencari solusi atas keluhan nelayan 100 GT ke atas, terkait tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar industri.
Pada kesempatan itu, nelayan menyampaikan keberatannya atas harga solar industri yang mencapai Rp 16.000 per liter. Terlebih, saat ini harga ikan hasil tangkapan justru menurun. Riswanto salah satu nelayan mengungkapkan, bahwa dengan kebutuhan solar kapal 100 GT yang mencapai 40 kiloliter untuk masa melaut selama dua bulan, kenaikan harga solar industri dirasa memberatkan biaya operasional.
“Dengan estimasi hasil tangkapan sebesar 50 ton, hitung-hitungan kami masih merugi bapak. Nah, dari pada rugi, kapal hanya disandarkan saja alias tidak melaut. Nelayan dan ABK nganggur semua. Kami mohon pemerintah mengeluarkan kebijakan harga khusus untuk solar industri,” ungkap Riswanto nelayan asal Tegal Jawa Tengah.
Menanggapi Hal itu, Dirjen BPH Migas Patuan Alfon menyampaikan, penetapan harga solar Industri sebesar Rp 16.000 per liter sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk memberikan harga khusus bagi nelayan 100 GT ke atas, dibutuhkan intervensi kebijakan. Sementara dalam kaitan pasokan, Patuan memastikan sampai saat ini masih aman.
“Dari 2,6 juta kiloliter yang disiapkan, 2,2 juta untuk tangkap dan 400 ribu kiloliter untuk budidaya. Sejauh in pasokan masih aman,” terang Pautan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengakui, tidak mudah untuk memberikan harga khusus untuk solar industri, karena berkaitan dengan harga keekonomian atau pasar. Namun demi kepentingan yang lebih besar, kata dia, bukan tidak mungkin pemerintah akan memberikan harga khusus pada nelayan.
“Nelayan ini kerjanya banyak menghidupi orang. Program pemerintah penurunan stunting ini juga butuh ikan sebagai nutrisi. Saya akan bekerja keras dan berjuang membantu nelayan mendapatkan harga khusus untuk solar industri,” tegas Moeldoko.
“Saya segera rapatkan dengan KemenESDM, karena ini perlu kebijakan khusus,” tandasnya.
Moeldoko juga memastikan, Kantor Staf Presiden peduli dan menangkap isu-isu yang berkaitan dengan nelayan. Ia mencotohkan, KSP telah menginisiasi kesepakatan antar kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah dalam penyediaan solar subsidi bagi nelayan 30 GT.
“Kesepakatan itu, sudah ditandatangani di Batam dua bulan lalu. Kita saat ini mengawal tindaklanjutnya,” pungkas Moeldoko.
