Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko pastikan pemerintah akan selalu hadir dalam menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta membangun infrastruktur yang mudah diakses untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas, terutama selama masa pandemi COVID-19.
Hal ini disampaikan Moeldoko dalam Seminar Nasional Satgas Covid-19 yang bertajuk “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh” secara virtual pada Kamis (26/8).
Berbagai studi menunjukkan bahwa situasi pandemi yang berkepanjangan turut berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan terhadap kelompok rentan.
Hingga Maret, misalnya, data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA) melaporkan 110 kasus kekerasan terhadap anak difabel. Pada masa pandemi ini, diantara mereka kehilangan hak pengasuhan. Kasus ini disebabkan orang tua atau wali meninggal karena COVID-19. Akibatnya terjadi eksploitasi oleh anggota keluarga yang menganggap kondisi disabilitas anak dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi.
Sementara, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tahun lalu melakukan survei terhadap 55 responden perempuan disabilitas. Para remponden di rentang usia 15 -65 tahun itu menunjukkan 80 persen mengalami kekerasan berbasis gender.
Menjawab permasalahan ini, beberapa kebijakan disiapkan pemerintah. Kebijakan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dibuat untuk memberikan pendampingan terhadap kelompok disabilitas di masa pandemi.
Pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 juga menargetkan kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok prioritas program vaksinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per Agustus 2021 terdapat 562.242 target sasaran vaksinasi.
“Kami di Kantor Staf Presiden telah menjalankan program Layanan Sehat Jiwa atau SEJIWA sejak April tahun lalu,” kata Moeldoko. Program ini digagas KSP bersama Himpunan Psikologi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan beberapa pihak lainnnya. SEJIWA ini merupakan layanan psikologis untuk masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Masyarakat cukup mengakses melalui telepon bebas pulsa 119, ekstensi 8. Setidaknya terdapat 629 relawan dari kalangan ahli psikologi yang memberikan bantuan konsultasi kesehatan mental gratis bagi semua kalangan.
Presiden Joko Widodo secara khusus memiliki komitmen kuat dalam memperhatikan nasib para penyandang disabilitas. Diantaranya melalui Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Perpres No. 68/ 2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas.
Turut hadir dalam seminar nasional tersebut adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito dan Ketua Bidang Relawan Satgas Penanganan COVID-19 Andre Rahardian. Mereka mengapresiasi kinerja pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas di masa pandemi ini.
