JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mewakili Pemerintah ikut mengawal penyelesaian pembangunan Bendungan Karian di Desa Pasirtandung, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten. Terlebih, pengerjaan proyek di atas lahan seluas 2.226 hektare ini telah tertunda sekian lama. Untuk itu, KSP berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Bendungan Karian harus bekerja secara extraordinary.

Seperti penuturan Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian saat menggelar Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten, Kamis (12/11). Helson menyampaikan, pihaknya memahami adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pekerjaan Bendungan Karian tersebut tertunda sekian lama. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pekerjaan tersebut.

“Protokol kesehatan adalah kunci percepatan pembangunan di masa pandemi ini. Tidak ada lagi alasan menunda pekerjaan. Satu hari tertunda, dampaknya bisa berpuluh bahkan ratusan hari,” tegas Helson.

Sebagai informasi, bendungan terbesar ketiga di Indonesia ini akan memiliki fungsi sebagai pengendali banjir bagi kawasan strategis seperti Jalan Tol Jakarta-Merak dan Kawasan Industri Terpadu di Provinsi Banten dengan kapasitas tampung banjir sebesar 60,8 juta m­­³. Selain itu, bendungan dengan kapsitas total sebesar 314,7 juta m³ ini juga akan menjadi sumber penyediaan air bagi Rumah Tangga – Kota – Industri di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta.

Pada 2017, proyek bendungan yang pembangunannya telah direncanakan sejak tahun 80-an pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo. Saat ini, progres pekerjaan fisik telah mencapai 77,3%. Walaupun pekerjaan fisik belum tuntas 100%, keberadaan bendungan ini telah membawa manfaat dalam mencegah kerusakan yang lebih besar pada saat bencana banjir melanda beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten di awal tahun 2020.

Adapun, sebagian besar dari lahan ini dibutuhkan untuk menampung genangan air seluas 2.156 Ha. Dari total kebutuhan lahan ini, sekitar 60%nya telah berhasil dibebaskan. Sebagaimana kebanyakan proyek pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan adalah permasalahan utama yang harus diselesaikan. “Hal ini juga mendapat perhatian khusus dari KSP,” tutup Helson.