Malang – Kegiatan diskusi “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan” yang mengusung tema “Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan” di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, pada Jumat (12/6) bertransformasi menjadi panggung pembuktian kritik mahasiswa tersalurkan secara langsung. Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, secara khusus melayangkan apresiasi tinggi atas bobot pertanyaan dan perspektif komprehensif yang diajukan oleh para mahasiswa UB tingkat sarjana.
Menurut Kastaf Dudung, pemikiran para mahasiswa berada pada level strategis yang sangat intelektual karena tidak sekadar mengkritisi permukaan masalah, melainkan membedah akar persoalan tata kelola agraria, krisis ekologi global, hingga ketepatan sasaran kebijakan makro pemerintah.
Didampingi langsung oleh Rektor UB, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., beserta jajaran civitas akademika, Kastaf Dudung menyerap empat kelompok aspirasi besar, yaitu terkait krisis ekologi dan transformasi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045 dan demografi petani, komersialisasi riset dan ekosistem perusahaan rintisan, serta agroklimat wilayah dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa pertama, Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan, membuka ruang diskursus dengan melontarkan pandangan makro mengenai pentingnya diversifikasi pangan berbasis karakteristik lokal dan komunitas adat (seperti di Papua). Kritik intelektualnya menukik pada fenomena global di mana bumi tidak lagi sekadar mengalami perubahan iklim (climate change), melainkan telah memasuki fase krisis iklim (climate crisis) yang mengancam mutu tanah dan produktivitas lahan. Ia mempertanyakan secara tajam regulasi dan komitmen pemerintah dalam memimpin transformasi struktural dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis ekologi (berkelanjutan) melalui pendekatan agroforestri demi menjaga biodiversitas hutan Indonesia.
“Apakah saat ini pemerintah telah memiliki program-program yang mengarah pada transformasi tersebut, yaitu mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan produktivitas pertanian juga dapat terus ditingkatkan?” tanya Aldian.
Jenderal TNI (Purn) Dudung merespons dengan menyatakan kesepakatan penuh terhadap argumen teoritis tersebut. Kastaf memaparkan bahwa pemerintah terus menggeser orientasi pembangunan ke arah ekonomi restoratif. “Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” tegas Kastaf. Secara teknis, kementerian terkait tengah mengeksekusi program adaptasi iklim yang fokus pada manajemen air, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian jangka panjang.
Mahasiswa kedua, Naufal Syahfahlevie Samosir dari fakultas yang sama, juga secara kritis menguji reliabilitas visi swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Analisis mahasiswa tersebut menyoroti aspek fundamental yang sering terlupakan, yakni durasi regenerasi manusia. Ia memaparkan bahwa mencetak seorang petani yang mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu yang panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.
Pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan berakhir sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif profesi petani. “Tanpa regenerasi petani yang kuat, cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan,” jelas mahasiswa kedua.
Menjawab kerangka berpikir tersebut, Kastaf Dudung mengawalinya dengan meluruskan dikotomi konseptual di ruang publik. Ia membedakan antara swasembada pangan (kemandirian total ragam pangan nasional agar tidak tergantung impor) dengan swasembada beras (fokus pemenuhan karbohidrat utama melalui intensifikasi benih unggul/mekanisasi dan ekstensifikasi lahan luar Jawa). Dudung juga mengklarifikasi bahwa besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukan indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, Kastaf membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia berumur di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda.
Mahasiswa ketiga, Muhammad Ziyad Husaini dari dan Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem, membawa perdebatan ke sektor hilirisasi teknologi. Ia melihat adanya jurang pemisah (gap) yang besar antara tingginya kualitas riset akademik di lingkungan kampus/diaspora dengan realitas komersialisasi di dunia industri. Inovasi hebat seringkali berakhir menjadi paper ilmiah atau proposal usang karena ketiadaan ekosistem pendukung. Ia menuntut rencana strategis pemerintah dalam memfasilitasi permodalan, bimbingan kewirausahaan, serta pembentukan ekosistem agar inovasi mahasiswa dapat menjelma menjadi enterprise atau perusahaan rintisan (startup). Jika tidak, Indonesia hanya akan melahirkan talenta hebat yang berakhir sebagai pekerja di korporasi besar tanpa mampu menumbuhkan nilai tambah baru di dalam negeri.
Mendengar analisis tersebut, Kastaf Dudung memberikan analogi bahwa di dunia militer pun, ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan. Ia mengidentifikasi masalah utama nasional saat ini adalah hilirisasi sumber daya manusia. “Banyak lulusan perguruan tinggi kita memiliki kompetensi luar biasa, namun begitu lulus mereka dihadapkan pada pertanyaan, ‘Saya harus ke mana?’. Saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata masih terbatas,” ungkapnya. Hasil diskusi ini berkomitmen dilaporkan langsung kepada Presiden demi merumuskan formula agar investasi pendidikan tinggi bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil.
Adapun mahasiswa keempat, Farhan Fariz Rizqullah, menyodorkan argumentasi ilmiah mengenai penataan tata ruang komoditas berdasarkan kondisi agroklimat (ketinggian, jenis tanah, dan iklim). Ia menilai ketergantungan impor pada komoditas yang tidak cocok dengan iklim Indonesia (seperti kedelai) dapat dimaklumi, namun untuk komoditas yang adaptif, pemerintah harus memaksimalkan produksinya secara kluster zonasi daerah, termasuk memaksimalkan urban farming di kota besar. Lebih lanjut, mahasiswa tersebut melayangkan kritik konstruktif berbasis data lapangan mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya belum presisi sasarannya. Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD).
Jenderal (Purn.) Dudung memuji keberanian dan akurasi pengamatan mahasiswa tersebut. Kastaf secara terbuka membeberkan informasi strategis bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kastaf mengonfirmasi adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegas Dudung.
Pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan: standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Mengakomodasi usulan mahasiswa tersebut, Dudung menegaskan bahwa pemerintah ke depan akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.
Menutup rangkaian dialektika tersebut, Kastaf kembali menggarisbawahi bahwa seluruh pemikiran cerdas dan catatan kritis dari mahasiswa Universitas Brawijaya ini bukan sekadar menjadi bahan diskusi, melainkan potret nyata aspirasi berkualitas yang akan dirumuskan di tingkat pembuat kebijakan tertinggi negara demi kemajuan ketahanan nasional. (KSP/Tika).
