Kategori: Pembangunan Papua

Target selesai di 2022, KSP Kawal Pembangunan Bandara Siboru di Fakfak

Post date 25/11/2021

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin verifikasi lapangan progres pembangunan Bandara Siboru, Fak Fak

Papua Barat – Pembangunan fasilitas bandar udara Siboru Fakfak, Papua Barat mendapat perhatian langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP). Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Bandara Siboru akan mendorong investasi, pariwisata dan potensi ekonomi lainnya di Papua Barat.
Sayangnya, ada beberapa kendala yang ditemui KSP dalam pembangunan Bandara Siboru. Mulai dari cuaca (hujan), akses jalan, akses listrik, hingga masih terbatasnya panjang landasan terbang.

Melihat kendala yang ada, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, KSP akan secepatnya berkoordinasi dengan kementerian lain berkaitan dengan percepatan pembangunan bandara sekaligus penambahan jarak landasan pacu, serta infrastruktur pendukung lainnya. “Persoalan ini harus segera diselesaikan karena akan menyulitkan operasional bandara,” kata Ngabalin.

Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menerangkan, panjang landasan Bandara Siboru hanya 1.600 meter. Artinya sama dengan kapasitas bandara saat ini dan hanya bisa untuk pesawat jenis ATR.

Untuk itu, Yohana menyampaikan keinginan Pemerintah Kabupaten Fakfak agar landasan Bandara Siboru diperpanjang menjadi 2.500 meter. “Sehingga bisa digunakan untuk pesawat yang lebih besar dan berdampak positif bagi investasi dan pariwisata,” tutur Yohana.

PKK Proyek Pembangunan Bandara Siboru Eko Priyadi menyampaikan, per November 2021 progres pembangunan Bandara Siboru telah mencapai 48,2%. Adapun target penyelesaian pembangunan pada 2022 mendatang.

Adapun Bupati Fakfak Untung Tamsil mengapresiasi kehadiran tim KSP yang mewakili pemerintah pusat untuk memantau langsung pembangunan Bandara Siboru. Untung menyampaikan, Bandara Siboru menjadi salah satu cita-cita agar Fakfak semakin maju.

“Fakfak adalah kota tertua, kota peradaban yang mengenal keberagaman. Maka tidak salah bapak Presiden Joko Widodo memberi perhatian kepada tanah kami,” ungkap Untung.

Kehadiran tim KSP ke Fakfak sekaligus menjadi bagian dari fungsinya yakni debottlenecking tantangan yang ditemui dalam PSN. Dengan begitu, KSP bisa memastikan pembangunan PSN berjalan sesuai rencana dan selesai pada 2022 mendatang.

Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Papua

KSP : Presiden Arahkan Pembangunan Papua Gunakan Pendekatan Wilayah Adat

Post date 23/11/2021

KSP menerima audensi Bupati Deiyai Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Papua, untuk mempercepat pembangunan di wilayah pegunungan dengan pendekatan wilayah adat. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay menyampaikan itu, saat menerima audensi Bupati Deiyai Papua, Ateng Edowai di Bina Graha Jakarta, Rabu (23/11)

“Saat ini masih ada beberapa kendala, yakni pengambilan data soal prioritas pembangunan dan industri yang akan kerjakan pemda Deiyai,” kata Theo.

Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai Provinsi Papua, dengan luas wilayah sekitar 518.04 kilometer persegi dan berpenduduk 91.138 jiwa.

Beberapa rencana pembangunan 2021-2023, diantaranya pelabuhan sungai, pengembangan destinasi wisata, peningkatan jalan trans Papua, rumah sakit dan puskesmas, serta pembangunan dermaga danau dan perumahan swadaya guru.

“Program-perogram itu perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait agar bisa diakselerasikan, dan KSP akan menfasilitasinya,” ujar Theo.

Theo menjelaskan sejak awal KSP dibentuk telah fokus pada urusan pemerataan pembangunan di Papua. Dia juga optimistis pembangunan di Kabupaten Deiyai tidak hanya akan mengurangi ketimpangan antar wilayah di provinsi Papua, tapi juga mendorong semangat pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Sementara itu di waktu yang sama, KSP juga menerima audensi ketua Komisi II DPR Papua, Mega Mansye Nikijuluw. Dalam kesempatan itu, KSP minta anggota dewan di provinsi Papua agar dapat mendampingi pemda untuk menyelesaikan masalah secara cepat atas semua kendala pembangunan di segala sektor.

“Presiden sudah instruksikan percepatan transformasi bidang ekonomi Papua berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir harus dilakulan secara terpadu. Peran DPRP mengawal dan mendampingi pemda,” pungkas Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay.

Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian IV Pembangunan Papua

KSP: Kelas Menengah Motor Utama Penggerak Ekonomi Papua

Post date 16/10/2021

Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan Deputi II KSP dalam media briefing bersama para jurnalis di Jayapura, Papua, membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jayapura – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menekankan pentingnya peran kelas ekonomi menengah dalam membangun perekonomian, khususnya di Papua. Hal ini Ia sampaikan pada jurnalis dalam acara media briefing KSP di Jayapura membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Kita terlalu terobsesi untuk mengantar sebanyak-banyaknya orang Papua agar naik ke high level. Tapi kita sering lupa kepada kelas ekonomi menengah. Padahal perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” kata Abetnego.

Ia menjelaskan bahwa kelas ekonomi menengah di Papua masih sangat sedikit jumlahnya. Akibatnya, lanjut Abetnego, kekosongan pada strata kelas menengah banyak diisi oleh para pendatang. Hal ini juga yang menjadikan perputaran ekonomi masih berada di pusat-pusat kota/kabupaten dan mengalir ke luar provinsi Papua.

Selain masalah struktural tersebut, Abetnego pun mengakui bahwa perspektif kultural tentang PNS sebagai satu-satunya pilihan profesi terbaik juga mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi dan tingkat inovasi wirausaha rendah.

“KSP akan mendorong penguatan vokasi, khususnya di Papua. Kita membutuhkan bantuan media untuk membentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua,” kata Abetnego pada para jurnalis.

Ia mencontohkan penguatan vokasi di Sulawesi melalui SMK Pertambangan yang melahirkan para tenaga kerja ahli di bidang pertambangan. Respon pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal, kata Abetnego.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8%. Namun Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, walaupun secara nasional masih relatif paling rendah.

“Hal yang menjadi pemantik konflik di Papua adalah masalah ekonomi. Maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua. Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” kata Ketua bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Papua, Syamsuddin Levi

Berita Berita KSP Pembangunan Papua Politik/Keamanan yang Stabil

Otsus Papua Jilid II, 25 Persen Anggota DPRK Diisi OAP

Post date 16/10/2021

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay berdiskusi bersama jurnalis Papua, di Jayapura

Jayapura – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay menegaskan, UU nomor 2/2021 tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua jilid II telah mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Diantaranya dengan merepresentasi masyarakat adat Papua dalam legislatif di kabupaten/kota.

Perubahan ini menjadi ruang afirmasi rekruitmen politik Orang Asli Papua (OAP), agar dapat berkiprah dalam Parpol dan menduduki jabatan politik di lembaga legislasi.

“Dua puluh lima persen anggota DPRK akan diisi OAP dengan mekanisme pengangkatan atau tanpa pemilu. Nah, 30 persennya adalah perempuan,” terang Theo saat bertemu dengan Jurnalis Papua di Jayapura, Senin (18/10)

Seperti diketahui, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Papua untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua, pada 15 Juli 2021.

Secara substansi, UU Otsus Papua jilid II mengalami perubahan baik bersifat penambahan maupun penghapusan dari ketentuan asal. Penambahan substansi diantaranya tentang pengaturan pembangunan kewenangan khusus antara pemerintah dengan provinsi, pengisian anggota DPRK melalui unsur Orang Asli Papua (OAP) dengan sistem pengangkatan, dan pembentukan suatu badan khusus.

“Badan khusus bertanggung jawab langsung pada presiden. Harapannya dengan badan khusus terjadi singkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan Otsus dan pembangunan di wilayah Papua, sehingga kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat,” tutur Theo.

Theo menambahkan, perbaikan lain di dalam UU nomor 2/2021 ditunjukkan dengan peningkatan alokasi dana Otsus, serta fokus penggunaan dan mekanisme yang lebih jelas dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat.

Dana Otsus Papua kata Theo ditujukan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua selama 20 tahun, berlaku sampai 2041. “Mekanisme penyaluran dari pusat ke Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mekanisme pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” lanjut Theo.

Dalam kesempatan itu, Theo juga meminta para jurnalis Papua untuk ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Otsus Papua Jilid II. “Melalui kawan-kawan jurnalis kami berharap masyarakat akan mengerti dan teredukasi, apa itu otsus dan bagaimana nanti manfaatnya untuk masyarakat Papua,” pungkasnya.

Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Pembangunan Papua

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Perlu Perda Khusus

Post date 09/04/2021

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani saat mengunjungi Papua pada Kamis (8/4).

JAYAPURA –Provinsi Papua dan Papua Barat bisa menjadi penghubung ekonomi baru di kawasan Pasifik. Apalagi daerah tersebut memiliki potensi besar terutama di bidang industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, ekonomi kerakyatan berupa UMKM, ekonomi digital dan juga kelengkapan sentra olahraga terbaik di kawasan Pasifik selain Australia. Potensi itu diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. “Maka, implementasi Inpres ini harus diturunkan dalam bentuk Peraturan Dearah Khusus (Perdasus),” ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani di Jayapura, Papua, Kamis (9/4). Oleh sebab itu KSP mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat dan mengimplementasikan Perdasus terkait hal ini agar Inpres dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jaleswari menyampaikan, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini menuntut partisipasi aktif seluruh pihak terkait, tidak terkecuali pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. “Dalam Inpres sudah jelas diperintahkan bahwa Pemerintah Daerah baik di tingkat Gubernur, hingga Bupati/Walikota bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan Rencana Aksi Tahunan program percepatan pembangunan kesejahteraan hingga tahun 2024. Karena Gubernur provinsi Papua dan Gubernur provinsi Papua Barat duduk sebagai tim pelaksana Inpres ini,” imbuh Jaleswari.

Di sisi lain, Jaleswari menegaskan, Kantor Staf Presiden bersama dengan Bappenas dan BPKP bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Inpres tersebut. Fungsi pengendalian dan pengawasan yang dijalankan oleh tiga lembaga ini diharapkan dapat memberikan derajat kendali yang kuat, terukur, serta efektif untuk memastikan tercapainya seluruh tujuan Inpres Nomor 9 Tahun 2020. “Secara kelembagaan sudah lengkap, ada dewan pengarah dan tim pelaksana,” ujar Jaleswari.

Bahkan, Jaleswari memastikan masalah anggaran tidak perlu dikhawatirkan. Jaleswari menjelaskan, annggaran sudah dialokasikan, karena Inpres No.9 Tahun 2020 ini ada dalam Program Prioritas Nasional dan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Anggaran. Hal demikian ungkap Jaleswari adalah cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana diminta Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 11 Maret 2020. “Inpres ini merupakan hasil dialog yang panjang demi menampung aspirasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sudah tidak zamannya lagi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan top-down, kali ini semangatnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah,” ungkap Jaleswari.