JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya K.H. Maimun Zubair. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, tersebut berpulang di Tanah Suci Makkah saat menunaikan ibadah haji pada Selasa, 6 Agustus 2019.
“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke hadirat Allah SWT Kiai Haji Maimun Zubair di Makkah tadi pagi,” ujar Presiden di Istana Negara, Selasa, 6 Agustus 2019.
Kepala Negara mengatakan bahwa banyak pihak yang merasa kehilangan atas kepergian salah seorang ulama karismatik yang selalu menjadi rujukan-rujukan bagi umat tersebut.
“Kita tahu bahwa beliau adalah kiai karismatik, kiai yang selalu jadi rujukan-rujukan bagi umat Islam terutama dalam hal fikih, dan beliau juga sangat gigih dalam menyampaikan masalah NKRI harga mati,” ucapnya.
Maka, atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo mengucapkan belasungkawa dan mendoakan tempat terbaik bagi K.H. Maimun Zubair di sisi-Nya. Presiden juga mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan agar memperoleh kesabaran.
“Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia kita semua ikut berbelasungkawa atas wafatnya beliau. Semoga diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan,” tuturnya.
Kepala Negara sempat mengingat hal-hal berkesan saat dirinya bertemu dengan kiai yang akrab disapa Mbah Moen tersebut. Ia menuturkan bahwa selama dua kali pertemuan dengan beliau, Presiden selalu diajak masuk ke kamar Mbah Moen untuk mendengarkan pesan dan nasihatnya.
“Sudah dua kali dan pas ke sana pasti diajak masuk ke kamar beliau. Terakhir waktu itu saya dengan Mbah Maimun juga salat jemaah Magrib di kamar beliau. Beliau yang mengimami sendiri,” tandasnya.
Selain itu, melalui unggahan dalam akun Twitternya, Presiden juga mengenang momen pertemuannya dengan Mbah Moen pada April 2019 lalu. Saat itu, dirinya menerima pemberian serban hijau yang masih disimpannya hingga kini.
“Sorban hijau ini dikalungkan sendiri oleh Kiai Haji Maimun Zubair,” tulis Presiden dalam unggahannya.
Kategori: Berita
JAKARTA- Mengatur platform jual-beli online agar negara bisa mendapatkan pajak, melindungi pengusaha nasional dan UMKM, sementara konsumen menikmati harga kompetitif menjadi bahan diskusi antara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan William Tanuwijaya pendiri Tokopedia di Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/8/2019).
Apalagi seperti dikatakan William, maraknya platform jual beli cross border, di mana pembeli bisa mendapatkan barang langsung dari penjual di luar negeri, menjadikan negara nyaris tak bisa memungut pajak. Lantaran barang langsung dikirim dari luar ke konsumen.
Fenomena ini dalam jangka panjang akan memukul produksi dalam negeri. Di sisi lain akan menutup pendapatan pemerintah dari pajak yang seharusnya bisa diambil. “Model bisnis ini juga menjadikan rantai bisnisnya ada di luar Indonesia,” ungkap William sana.
Kastaf berharap, berbagai persoalan di atas dipikirkan, agar pendapatan negara tidak hilang oleh adanya transaksi jual beli online tersebut. “Jika itu terjadi, kita bisa repot, pajak yang seharusnya bisa dipungut seperti dirampas,” ungkapnya.
Di titik ini, menurut Moeldoko, negara harus mengambil sikap, di mana model bisnis platform jual beli online tersebut mesti menyesuaikan dengan arahan negara. “Intinya kita bukan menghentikan, tapi mengatur. Tahapan pertama harus diikat, nggak bisa sebebas-bebasnya. Pajak pendapatan harus ditata,” tegasnya.
Denni Purbasari Deputi III KSP yang ikut mendampingi dalam pertemuan itu mengatakan, pengaturan terhadap barang impor yang diperjualbelikan di platform ini perlu dilihat lebih dalam. “Impor bahan baku dan bahan penolong cukup dipermudah, karena itu akan meningkatkan efisiensi atas produk akhir yang kita hasilkan di sini,” jelasnya.
Sementara dalam papaparnnya, William yang asal Pematangsiantar, Sumatera Utara tersebut menyampaikan, masyarakat dari Aceh hingga Papua sudah punya akses ke Tokopedia dengan harga transparan. “Setiap bulannya ada 97 persen kecamatan di Indonesia yang punya akses ke Tokopedia. Dengan nilai nominal transaksipun sudah di atas 1 miliar dollar per bulan dengan 90 juta orang pengguna,” ungkapnya.
Di rentang usianya sepuluh tahun pada 17 Agustus nanti, perusahaan teknologi yang membantu orang menjadi e-commerce ini, menilai jiwa wirausahawan Indonesia sangatlah tinggi. Dan lewat platform teknologi, semua orang punya kesempatan yang sama meraih kesuksesan.
JAKARTA- Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan sebagai fokus penggunaan anggaran negara di tahun 2020 mendatang. Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam upaya pembangunan SDM Indonesia agar memiliki daya saing dalam persaingan global.
“Ini (investasi SDM) tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh karena itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul-betul diperhatikan jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna mengenai penyusunan RAPBN 2020 di Istana Negara, pada Senin, 5 Agustus 2019.
Untuk menunjang pembangunan maupun peningkatan SDM tersebut, Kepala Negara berpandangan bahwa diperlukan pula sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang adaptif dengan perkembangan zaman. Maka, reformasi menyeluruh dalam hal tersebut sudah saatnya dilakukan.
“Reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo menghendaki adanya peningkatan kualitas dan kuantitas riset serta inovasi yang dihasilkan di negara kita. Badan Riset Nasional, sebagaimana yang pernah disinggung Presiden beberapa waktu lalu, diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemajuan negara melalui sektor penelitian.
“Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini,” kata Presiden.
Akselerasi Ekonomi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 harus mampu menjadi instrumen utama dalam melakukan akselerasi daya saing ekonomi negara, utamanya di bidang ekspor dan investasi.
Meski gejolak ekonomi global ke depan masih harus diwaspadai, Presiden berharap agar RAPBN tersebut dapat tetap memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
“Kita masih melihat bahwa di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Karena itu RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional kita dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada,” ujarnya.
Selain itu, anggaran negara yang disusun diharapkan turut menciptakan ekosistem yang baik bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Berkembangnya sektor tersebut, diikuti dengan investasi yang meningkat, diperkirakan akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
“Yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang sehingga. Kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” tandasnya.
Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
PADA 17 Agustus nanti Indonesia memasuki 74 tahun kemerdekaan. Salah satu cita-cita kemerdekaan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini sangat terkait dengan pencapain kualitas sumber daya manusia (SDM). Apakah manusia Indonesia di alam kemerdekaan sudah menjadi manusia yang setara bersaing dengan bangsa lainya atau masih menjadi bangsa yang biasa-biasa saja, dan masih mewarisi mental manusia jajahan.
Pertanyaan reflektif ini diperlukan agar kita bisa terus mengukur, memperbaiki, dan mengatasi ketinggalan dengan bangsa maju lainnya. Apa yang sudah dicapai hari ini dan apa yang sudah dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia ke depan. Maka itu, sejumlah pencapaian berdasarkan indikator pembangunan manusia dan agenda pemerintah ke depan penting diketahui masyarakat.
Dalam Visi dan Misi Pilpres 2019 maupun pidato tentang Visi Indonesia di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menjanjikan periode keduanya akan fokus pada peningkatan kualitas SDM. Setelah besar-besaran kita bangun infrastruktur di Tanah Air, tahapan besar dalam periode kedua pemerintahannya ialah pembangunan SDM. Pembangunan SDM ialah kunci kemajuan bangsa.
Fondasi SDM berkualitas
Visi Jokowi dalam penyiapan SDM bukan sekadar memenuhi target periode kedua pemerintahannya bersama KH Ma’ruf Amin hingga 2024. Visi ini harus juga diletakkan sebagai visi jangka panjang karena membangun manusia Indonesia ialah investasi jangka panjang menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju.
Di era revolusi industri 4.0 atau industri 4.0, fondasi utama mempersiapkan manusia Indonesia dapat kita lihat dalam roadmap making Indonesia 4.0. Peta jalan ini untuk menyiapkan SDM Indonesia yang akan bersaing dengan bangsa lain di era otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data. Menyiapkan SDM menjadi penting karena skill dan pekerjaan yang ada saat ini belum tentu dibutuhkan dan cocok dengan kebutuhan masa depan yang makin meminimalisasi campur tangan manusia.
Menurut World Economic Forum (WEF) dalam laporannya Future Jobs Report 2018, menyebutkan beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan dan akan digantikan pekerjaan yang baru mulai 2022. Menurut organisasi buruh internasional (ILO), industri 4.0 akan mengakibatkan 58% jenis pekerjaan akan hilang, dan akan muncul 65% pekerjaan baru yang belum dikenal. Indonesia harus menyiapkan pembangunan kapasitas manusia menuju Industri 4.0.
Fondasi SDM yang berkualitas juga akan menjadi modal intelektual dan sosial guna menyiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global di masa mendatang. Seperti proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered dan WEF, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar dunia. Pada 2030, Tiongkok akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia, disusul India, Amerika Serikat, dan Indonesia.
Untuk menuju 2030, pemerintah konsisten melaksanakan program jangka panjang untuk memacu produktivitas dan kualitas SDM berbasis research and development dan teknologi. Berdasarkan riset McKinsey Global Institute, Indonesia memerlukan 113 juta tenaga kerja terampil untuk menjadi kekuatan ekonom dunia pada 2030. Indonesia juga berpeluang besar untuk berkembang dengan perkembangan fintech, pembayaran digital, dan e-commerce.
Di era digital dan kecerdasan buatan ini, jika kita mampu menerapkan industri 4.0, akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti peningkatan pendapatan dan efisiensi pembiayaan. Indonesia memiliki modal besar untuk sukses menerapkan industri 4.0. Setidaknya ada dua hal yang mendukung pengembangan industri di era digital, yaitu pasar yang besar dan jumlah sumber daya manusia yang produktif seiring dengan bonus demografi.
Indikator manusia berkualitas
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia menunjukkan keseriusanya menjadikan manusia sebagai ukuran kemajuan sebuah bangsa. Komitmen ini sejalan dengan ukuran indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai tolok ukur pembangunan sejak 1990 oleh United Nation Development Programs (UNDP), millennium development goals (MDGs) pada 2000, dan sustainable development goals (SDGs) pada 2015-2030. Salah satu ukuran IPM yang penting ialah pemberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan.
Sejak 1990, Indonesia termasuk negara yang mengalami kemajuan dalam hal IPM yang menjadi salah satu indikator pembangunan manusia yang diakui secara global. Pada 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan menjadi 70,81, meningkat dari 2016 yang mencapai 70,19. Indeks pembangunan gender Indonesia juga meningkat pada 2017 menjadi 90,96 dari 2016 sebesar 90,82.
Indikator kemajuan kualitas SDM Indonesia yang juga mengalami tren positif ialah Global Competitiveness Report (GCR) yang dikeluarkan WEF. Dalam CGR pada 2018, Indonesia berada di peringkat 45 dari 140 negara sebagai negara yang paling kompetetif. Tingkat kompetetif Indonesia rata-rata 46,50 dari 2007 sampai 2018. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand (38).
Indikator kualitas manusia yang juga diakui secara global ialah human capital index (HCI). Pada 2018, HCI Indonesia yang diukur Bank Dunia mendapat skor 0,53 dari skala 0 sampai 1. HCI merupakan salah satu program Bank Dunia untuk menghitung komponen utama modal SDM terhadap benchmark untuk seluruh negara di dunia. HCI didesain untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas generasi yang akan datang.
HCI mengombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup sampai usia 5 tahun (survival), kualitas dan kuantitas pendidikan, serta kesehatan termasuk isu stunting. Komponen tersebut merupakan bagian utama dari pengukuran produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini. Untuk komponen satu, yaitu survival, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Komponen dua, yaitu kualitas dan kuantitas pendidikan, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika.
Hampir disemua komponen perhitungan HCI, kondisi Indonesia lebih baik dari kelompok lower-middle income countries. Namun, untuk stunting, posisi Indonesia masih dianggap memilki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan kelompok negara lower-middle income. Sebanyak 30% anak usia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting (0,66), jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik yang sudah mencapai 0,78 dan sedikit di bawah negeri-negeri Afrika Sub-Sahara (0,66).
Untuk meningkatkan HCI, pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan kebijakan untuk meningkatkan human capital kepada masyarakat. Di antaranya melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai kepada 10 juta masyarakat miskin, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan kartu pintar yang bisa digunakan sebagai kartu ATM kepada 19,7 juta siswa, dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang didistribusikan melalui combo card yang bisa dipakai sebagai e-wallet kepada 10 juta keluarga.
Tentu masih banyak catatan pencapaian maupun kekurangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan SDM. Namun, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan SDM Indonesia lebih maju lagi ke depan. Itu karena hanya dengan pembangunan manusia yang unggul, bangsa Indonesia akan melangkah mencapai cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
JAKARTA – Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Strategis Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani menyatakan, berbagai pihak sepakat untuk memulihkan hak dan status Dokter Gigi Romi sebagai CPNS Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Penegasan ini disampaikan Jaleswari usai memimpin pertemuan di Bina Graha Kantor Staf Presiden yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan para deputi serta pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KementerianSosial, KementerianKesehatan dan Kementerian Kesehatan.
Menurut Jaleswari, hal ini menggembirakan karena gerak cepat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk kompak dan bersama-sama sebagai tim memenuhi undang-undang penyandang disabilitas yang sudah diterbitkan presiden tahun 2016.
“Ya, tadi ada pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Solok Selatan untuk membicarakan solusi konkret dari persoalan Dokter Gigi Romi yang sudah menjadi perhatian publik yang luas. Saya rasa dari hasil pertemuan tadi, kita menyepakati bahwa kita semua memulihkan. Ini memang merupakan pembelajaran bagi kita semua karena baik institusi, instansi pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus ini,” jelas Jaleswari.
