Kategori: Kedeputian I

BIAK, PAPUA – Investasi sektor kelautan dan perikanan akan mendorong percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya di kawasan Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Selain itu, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong investasi seluas-luasnya, termasuk pada sektor perikanan di Bumi Cenderawasih,” ujar Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Biak, Rabu (13/1).

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kawasan Timur Indonesia juga menunjukkan perwujudan kehadiran negara melalui pembangunan Indonesia-sentris. Khusus di Kabupaten Biak Numfor, Febry berpesan agar potensi sumber daya bahari serta lokasi geografis yang strategis di bibir Samudera Pasifik dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. “Pemerintah siap mengawal pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor,” ucapnya.

Febry juga menyampaikan, Kabupaten Biak Numfor perlu mendorong infrastruktur, konektivitas, pasokan energi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan begitu, sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. “KSP telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan dukungan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Biak Numfor,” tambahnya.

Hadir dalam rapat ini Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, GM Pelindo IV dan Garuda Indonesia, serta tokoh adat dan tokoh agama Kabupaten Biak Numfor. Pimpinan daerah dan tokoh masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap hasil rapat koordinasi ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Herry Naap menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan KSP sehingga kerja sama investasi sektor perikanan dapat segera direalisasikan. Herry bilang, sektor kelautan dan perikanan akan semakin menggeliat dan membawa berkah bagi masyarakat Biak Numfor, Papua, dan Indonesia. Bupati Herry juga menjanjikan kemudahan perizinan sesuai dengan arahan Presiden. “Sehingga semakin banyak investor yang masuk untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Kabupaten Biak Numfor”, imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Febry yang didampingi Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Catur Sarwanto juga menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi sektor kelautan dan perikanan antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan sejumlah badan usaha swasta yang menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui kerja sama ini, Febry meminta agar model serupa antara pemerintah daerah dan pihak swasta seperti ini dapat dikembangkan di tempat-tempat lainnya.

JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja diyakini akan memudahkan nelayan dan petani dalam memenuhi kesejahteraannya. Namun untuk memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, maka perlu kontribusi masyarakat dengan memberikan aspirasi konstruktif kepada Pemerintah agar kepentingan masyarakat kecil terakomodir. Menurut Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta, KSP akan terus mengawal dan memastikan seluruh kemudahan dan keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian. “Agar  undang-undang tersebut bisa dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan nelayan dan petani di Indonesia,” ujar Febry  saat membuka Diskusi Webinar bertajuk ‘Menegaskan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Nelayan dan Petani Kecil di Indonesia’, Minggu (13/12).

Pernyataan Febry juga telah dibuktikan Pemerintah dengan mengembangkan pembangunan Pelabuhan perikanan terintegrasi di Maluku tengah yang merupakan wujud dari Lumbung Ikan Nasional (LIN). Lokasi yang memiliki luas 700 Ha dan akan menjadi induk bagi 15 pelabuhan perikanan daerah dan dua pelabuhan nusantara.

Selain nelayan, Febry menambahkan, Pemerintah juga tengah merencanakan alokasi 350 korporasi petani dan nelayan untuk dibina menjadi korporasi bisnis yang unggul, profesional dan memiliki akses pasar luas. “Hal tersebut ialah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam hal ini, KSP juga ikut mengawal,” imbuh Febry.

Pada kesempatan yang sama, Ageng Herianto, perwakilan Indonesia pada Organisasi Pangan dan Agrikultur  (FAO) di bawah naungan PBB mengatakan, nelayan kecil memiliki hak yang sama dalam hal kelautan dan perikanan. “Dasarnya adalah human right atau hak asasi manusia,” jelas dia sekaligus menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara maritim tidak dapat dilepaskan dari sektor kelautan dan perikanan.

Sementara Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menyatakan, era ini adalah momentum Indonesia untuk mendeklarasikan bagian dari jembatan bangsa untuk perlindungan hak petani dan hak perlindungan nelayan. “Saya di KNTI berpandangan bahwa Indonesia menjadi negara perikanan besar di dunia itu sangat mungkin kita perjuangkan dimana kalau kita bisa memenuhi nelayan kita yang terpenuhi hak-haknya,” tutur Riza.

Riza pun merinci setidaknya ada empat hak konstitusional yang jadi sorotan utama. Pertama; Hak Melintas, Kedua; Hak untuk Mengelola Kearifan Laut di wilayah masing-masing, Ketiga; Hak memanfaatkan sumber daya laut, dan Keempat; Hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat.