Kategori: Ekonomi

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian

UMKM Motor Utama Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Kepala Staf Presiden Dr. Moeldoko

Jakarta- Pemerintah merancang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membatu dunia usaha melewati tantangan yang ada selama pandemic ini. Berbagai stimulus telah dikucurkan oleh pemerintah khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Harapannya agar UMKM mampu bangkit dan menjadi lebih kuat di masa mendatang.

“Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan dan jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga dapat bertahan di era pandemi ini,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara Harlah ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Jumat (9/10)

Pada harlah yang diselenggarakan secara daring ini, Moeldoko mengatakan UMKM berkontribusi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama, UMKM menyerap tenaga kerja yang terbesar. Sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia di sektor UMKM. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat menggandalkan penghasilan sebagai pelaku usaha maupun pekerja di sektor UMKM.

Kedua, dari sisi output, UMKM memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian nasional. Sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM. Ketiga, koperasi dan UMKM berpera penting sebagai sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN dengan alokasi anggaran sekitar Rp 123 Triliun. Program stimulus dan insentif bagi UMKM meliputi berbagai program. Di antaranya subsidi bunga, baik bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non KUR. Penempatan dana pemerintah di bank sehingga bank dapat menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, khususnya UMKM.

Selanjutnya, penjaminan kredit. Perbankan diharapkan tidak ragu untuk menyalurkan kreditnya kepada pelaku UMKM. Pembiayaan kepada koperasi melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Insentif pajak, yaitu Pajak Penghasilan final bagi UMKM ditanggung pemerintah.

Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM berupa hibah senilai Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku usaha mikro. Tujuannya agar usaha mikro dapat terus berjalan, tidak harus menutup usahanya. Program ini sudah berjalan dengan sangat baik.

Moeldoko mengatakan, pandemi ini telah menciptakan peluang terkait dengan percepatan go digital di Indonesia dan inovasi teknologi untuk mendukung produktivitas masyarakat. Percepatan go digital tersebut seiring berkembangnya less contact economy (perekonomian dengan sedikit kontak), seperti penggunaan digital payment untuk melakukan transaksi, mobile banking, dompet digital dan sebagainya. “Peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM. Kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi untuk dapat bertahan di era pandemi,” harapnya.

Selain itu, lanjutnya, pelaku UMKM juga mesti lebih pintar dalam memasarkan produk-produknya. Promosi yang masif dibutuhkan untuk mendorong permintaan produk UMKM, seperti pemberian cash back dan diskon yang dapat digunakan untuk membeli produk UMKM.

Moeldoko juga sedikit membahas tentang UU Cipta Kerja yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak. Menurutnya, undang-undang tersebut memberikan banyak peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih besar. Selain kemudahan perizinan, UU Ciptaker juga menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberi dukungan bagi UMKM melalui pengembangan klaster, penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Tingkatkan Konsumsi untuk Hindari Resesi

Sejumlah wisatawan berkunjung ke kawasan Jalan Malioboro di Yogyakarta,ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.

Jakarta-Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini masih mengalami kontraksi antara nol hingga minus dua persen. Angka ini sebagai kelanjutan rapor pada kuartal sebelumnya yang hanya -5,32 persen. Jika hingga akhir September hasil minus itu benar terjadi, maka dua kuartal secara berturut pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Para ekonom menyebutnya sebagai resesi.

Sepintas, definisi itu memberi kesan mengkhawatirkan. Namun kalaupun itu terjadi, bukan berarti sebuah kiamat. Rapor merah yang terjadi di Inonesia minusnya relatif kecil jika dibandingkan jiran Indonesia. Singapura misalnya, pada kuartal dua kemarin mendapat minus 42,9 persen. Tak terkecuali Malaysia yang mendapat angka minus 17,1 persen. Bahkan Amerika Serikat harus menerima pil pahit dengan kontraksi mencapai minus 32,9 persen.

“Tanpa bermaksud meremehkan resesi, saya melihat adanya perbaikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga jauh lebih penting,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden, Edy Priyono di Jakarta, Selasa (25/8). Daripada langsung menyebut resesi, menurut Edy, jika capaian kuartal ketiga ini lebih baik dibandingkan durasi sebelumnya, maka kita berhasil menunjukkan upaya perbaikan. Dan kondisi itu akan sangat menentukan langkah Indonesia ke depan menuju pemulihan ekonomi.

Sejalan dengan hal itu, Kantor Staf Presiden sejak dua bulan lalu terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang besarnya Rp 695 triliun. Bahkan, Edy menambahkan, Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko telah mengintruksikan pembentukan tim kecil untuk memantau secara detil pelaksanaan program PEN. “Tugas utama KSP melakukan debottlenecking, bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga menemukan solusi seperti mendorong percepatan penyusunan DIPA. Sehingga program PEN dapat segera direalisasikan,” ungkap Edy.

Selain itu juga pemerintah saat ini focus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi agar Indonesia tidak mengalami kontraksi ekonomi terlalu dalam. Edy menjelaskan, perkembangan konsumsi dalam negeri sangat ditentukan oleh konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke atas.

Memang, peningkatan konsumsi pada kalangan ini sangat bergatung pada kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia. “Daya beli praktis tidak menjadi masalah bagi mereka. Jika mereka yakin kondisi aman, konsumsi mereka akan naik secara berarti.” Kata Edy.

Sedangkan untuk meningkatkan konsumsi pada masyarakat kelas menengah, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah program bantuan tunai langsung . “Untuk kelas menengah ke bawah, masalahnya mau belanja, tetapi uangnya sedikit. Bantuan tunai pemerintah diharapkan mereka pakai untuk belanja,” ungkap Edy.

Pandemi yang sedang terjadi saat ini menumbuhkan kesadaran pentingnya membangun pusat ekonomi secara merata diseluruh Indonesia. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Jawa saja. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dengan membuka konektivitas dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah. “Pembangunan infrastruktur akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat,” kata Edy menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah berusaha all out untuk fokus pada indikator konsumsi dan investasi untuk menghindari ancaman resesi ekonomi. Menkeu menjelaskan, penanganan pandemi dan eksekusi program PEN yang efektif, serta stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal.

Sri Mulyani mengatakan, beberapa indikator mobilitas masyarat memang sudah menunjukkan adanya tren pemulihan, tapi belum pada level yang netral. Tempat belanja kebutuhan sehari-hari jauh lebih cepat pemulihannya. Bahkan indeks keyakinan konsumen masih terdapat optimisme seiring tren perbaikan.

Indeks keyakinan konsumen di bulan Juli, mengindikasikan optimisme konsumen membaik, disebabkan menguatnya ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi saat ini, yakni terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.

Sri juga menegaskan, ekspor diperkirakan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global. Ekspor didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara itu, impor diarahan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Siapkan 3,8 T untuk Pulihkan Pariwisata

Caption Foto: Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta saat membuka acara webinar dengan tema “Pariwisata dalam Pandemi Covid-19” di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk memulihkan sektor parwisata dengan sejumlah insentif. Adapun stimulus yang ditetapkan pemerintah adalah berbagai insentif subsidi atau pengurangan pajak penghasilan (PPh). “Insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata serta bidang usaha ekonomi kreatif seperti periklanan, perfilman dan lainnya,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta dalam webinar tentang Pariwisata dalam Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (13/8).

World Tourism Organization menyatakan, pariwisata adalah sektor yang paling parah terdampak pandami. Menurut data dari Kemenparekraf, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia diprediksi menurun menjadi 5 juta orang dari sebelumnya 16 juta orang pada 2019. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara diprediksi turun menjadi 120 juta orang dari 303 juta tahun lalu. Dampaknya, terjadi pendapatan devisa akan turun dari target sejumlah 21 miliar US dollar menjadi 15 miliar US dollar.

Berbicara dalam webinar yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian seperti Kemenparekraf, Kemenkeu, Kemenkop UKM dan Kemenko Maritim dan Investasi, Febry menegaskan KSP berperan mensinergikan sejumlah pihak agar sektor pariwisata kembali pulih. Keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi menjadi sinyal positif dan membangun kepercayaan calon wisatawan. Langkah lainnya adalah membuka kembali sektor pariwisata di Bali secara bertahap mulai Juli lalu. Direncanakan juga pembukaan destinasi wisata lainnya seperti Pulau Bintan, Bangka Belitung serta Banyuwangi di Jawa Timur. “Tentunya pembukaan ini disertai dengan simulasi dan persiapan yang ketat,” ujarnya.

Untuk para pelaku industri parekraf, Febri mengharapkan sikap proaktif dalam mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pelaku industri ini juga harus mengubah pendekatan dan strategi berdasarkan perubahan perilaku masyarakat, yaitu dengan cara inovasi dan digitalisasi. Selain itu, pelaku parekraf perlu melakukan optimalisasi sumber daya sesuai potensi pasar. “Fitur-fitur produk komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan,” tambah Febry.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, Kemenkeu memberikan beberapa skema untuk mendukung upaya pemulihan. Selain dukungan untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun, Kemenkeu juga memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp0,4 triliun. Kemudian, hibah pariwisata senilai Rp0,1 triliun. Sedangkan, kompensasi atau dukungan kepada pemda melalui dana cadangan dalam rangka pemulihan ini sebesar Rp8,7 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Nunung Rusmiati menjelaskan, dalam lima bulan terakhir ini hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan. Asosiasi itu menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi pandemik. Diantaranya, mengadakan Asia Inbound Talk Tourism setiap pekannya. “Kami libatkan juga seluruh gubernur dalam upaya mempromosikan pariwisata,” paparnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

MoU Pembangunan Kilang Tanjung Api-Api Ditandatangani

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyaksikan penandatangan nita kesepahaman pembangungan kilang minyak Tanjung Api-Api

Pemerintah mendorong percepatan pembangunan kilang pengolahan minyak mentah baru di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan.

Kantor Staf Presiden mendukung setiap upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan kilang pada kawasan ini. “Kedua belah pihak harus melakukan langkah-langkah progesif agar pembangunan kilang ini dapat segera terlaksana” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko sebelum penandatanganan nota kesepahaman proyek kilang minyak di Tanjung Api-Api antara Dex Indonesia dengan Kilang Pertamina Internasional (KPI) di Jakarta, Rabu (12/8).

Sementara itu, Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta berharap kilang minyak ini dapat segera beroperasi. “Target komersialisasi kilang ini harapannya tak sampai tahun 2024 sudah dapat berproduksi,” ungkap Febry.

Menurut Febry, pembangunan kilang ini membutuhkan waktu 28 bulan. Selain itu juga penandatanganan nota kesepahaman ini menujukan komitmen kuat pemerintah mendukung percepatan pembangunan kilang minyak untuk menjaga ketahanan energi nasional

Pada kesempatan tersebut, CEO Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang menjelaskan proyek pembangunan kilang minyak di wilayah Sumatera Selatan ini sangat sangat penting. “Proyek ini sangat strategis di dalam konsep besar pengembangan Pertamina, sebagai salah satu prioritas,” paparnya.

Menurut Ignatius Tallulembang, pengembangan kilang minyak di Tanjung Api-Api ini sudah hampir 23 tahun masuk di dalam rencana Pertamina. Namun, belum dapat terealisasikan. Ia berharap rencana pembangunan kilang ini tak terhambat masalah perizinan.

“Semoga perizinan dapat segera selesai sehingga kilang minyak ini nantinya dapat menyuplai dan mencukupi kebutuhan BBM untuk lima provinsi di Sumatera bagian Selatan.” ungkap Ignatius

Pertamina sangat perlu melakukan pengembangan atau pembangunan kilang, baik itu berupa upgrading dan pembangunan kilang baru. Rencana pembangunan kilang minyak di kawasan Tanjung Api-Api ini juga dimaksudkan untuk mendukung keberadaan kilang minyak Plaju milik PT Pertamina (Persero) yang telah beroperasi 100 tahun.

Sedangkan pewakilan Dex Indonesia ETS Putera sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah terkait pembangunan kilang di Tanjung Api-Api. “Kami berkomitmen secara serius membantu program pemerintah dalam bidang ketahanan energi nasional. Adapun status proyek saat ini, kami sudah mendapatkan izin usaha dari Kementerian ESDM melalui BKPM untuk mendirikan kilang minyak di KEK Tanjung Api-api,” ungkap Putera.

Pembangunan kilang minyak ini akan memberikan efek ekonomi yang cukup besar bagi negara. Di antaranya, penyiapan lapangan pekerjaan, mendapatkan produk BBM yang kompetitif.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Pangkas Izin Budidaya Udang

Pemerintah berencana menyederhanakan izin usaha budidaya udang nasional. Tujuannya untuk meningkatkan produkstivitas dan pengembangan budidaya udang. Awalnya terdapat 21 izin usaha yang harus dipenuhi untuk berusaha budidaya udang. Namun kini pemerintah akan menyederhanakan menjadi hanya tiga izin usaha saja.

“Pemerintah berkomitmen proses perizinan ini tidak akan dipersulit dan dilakukan dengan cepat,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut penataan perizinan berusaha budidaya udang di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/07).

Sebagaimana diketahui udang menjadi salah satu komoditas utama dan sebagai andalan penghasil devisa negara. Budidaya udang juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas. Karena itu, usaha budidaya udang perlu terus ditingkatkan.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Kantor Staf Presiden bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga berupaya menata izin usaha budidaya udang. Selain meringkas jumlah perizinan, Moeldoko juga menyampaikan pentingnya kemudahan pelaku usaha budidaya udang untuk mendapatkan skema kredit atau pinjaman.

Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 150 miliar, namun pelaku usaha tambak udang merasa kesulitan mendapatkannya.” Perlu upaya sosialisasi dan pendampingan. Perlu dicontoh penyaluran kredit bagi para petani di Lombok Timur. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, perbankan, Jasindo, bekerja sama dalam penyaluran pinjaman. Jadi perlu upaya kooperatif karena pasar udang sangat bagus.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjelaskan, perizinan usaha budidaya udang sebanyak 21 jenis tersebut karena dalam prosesnya melibatkan 21 kementerian dan lembaga. “Kemudian diringkas menjadi 6 perizinan dan akhirnya disetujui cukup 3 perizinan. Tinggal nanti diatur bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya di sektor masing-masing.”

Edhy juga mengatakan, upaya menyederhanakan perizinan ini juga menjadi penyemangat bagi pelaku sektor usaha budidaya udang. “Beri kesempatan pada mereka untuk jalan saja dulu, terkait mengenai pajak dan sebagainya, nanti setelah peraturan ditetapkan.”

Menurutnya, dalam lima tahun ini, target pengembangan alternatif wilayah pengembangan kawasan tambak udang adalah seluas 10 ribu hektar. Kawasan itu mencakup Aceh Timur atau seluruh wilayah Provinsi Aceh. Alternatif sebaran lokasi lainnya adalah di daerah Lampung. Pengembangan lokasi perlu dilakukan karena area tambak udang berisiko tidak lekas produktif setelah panen. Karena itu, luas tambak udang tidak perlu 5 ribu hektar sekaligus, tapi cukup seribu hektar. Selanjutnya, perlu membuka area tambak di wilayah lainnya. Untuk setiap meter kubik tambak bisa diisi dengan sebanyak 1200 udang.

Edhy menjelaskan, pasar udang sangat tinggi. Karena itu, sedang dipertimbangkan perluasan dan pengembangan industri budidaya udang. Sebagai contoh, kawasan lahan hutan di Cilacap akan dipersiapkan untuk tambak. Begitu juga areal perkebunan bisa diubah menjadi tambak budidaya udang. Selain itu ada pula kawasan di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang bisa dimanfaatkan menjadi area tambak budidaya udang.