Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) berbenah. Sebulan setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, lembaga yang bertugas mengawal Program Prioritas Presiden ini sudah beraktivitas, meski belum full team.
“Kita perlu memiliki staf yang kredibel dan profesional,” kata Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Senin (18/11) kepada seluruh staf yang ada di KSP.
Pada pertemuan pagi tadi, Moeldoko menekankan perlunya komitmen dan integritas tinggi dari seluruh karyawan di lingkungan KSP. Seluruh staf di lingkungan KSP sebelum diangkat sebagai karyawan, harus menandatangani sebuah Pakta Integritas.
“Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP,” kata Moeldoko.
Pakta Integritas tersebut merupakan pelengkap dari Kode Etik yang selama ini berlaku di KSP. Kode Etik KSP meliputi aspek religiusitas, integritas dan profesionalitas, termasuk di dalamnya ada mekanisme penanganan bagi yang melanggar.
Pakta Integritas yang harus diikuti seluruh karyawan di KSP ini terdiri dari tujuh butir. Isinya antara lain menyebut “Menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas”. Selain itu juga “Berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela”.
Kepala Staf secara khusus menegaskan salah satu dalam butir Pakta Integritas yang menyebut “Tidak meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku”.
Seperti diketahui, KSP merupakan lembaga di lingkungan istana yang keberadaannya mengikuti masa bakti Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saat berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober lalu, KSP dibubarkan terhitung 18 Oktober 2019. Seluruh tenaga ahli yang telah membantu dalam masa jabatan lima tahun terakhir, mereka secara otomatis selesai masa baktinya.
Moeldoko kembali terpilih sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju. Untuk mendukung kinerjanya, KSP kembali melakukan perekrutan tenaga profesional untuk mengawal Program Prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amien.

Hingga saat ini baru 30 persen posisi terisi. Moeldoko secara terbuka membuka kesempatan bagi profesional baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, pegawai negeri sipil, militer, partai politik, maupun relawan untuk mengisi posisi tersebut.
Namun Moeldoko mengingatkan, saat bekerja di KSP mereka harus melepaskan politik praktis. Mereka bekerja untuk presiden dan wakil presiden. “Tapi semua harus melalui proses rekrutmen yang ketat,” kata Moeldoko. Hingga kini sudah ribuan surat lamaran yang masuk. Moeldoko berharap akan mendapatkan orang-orang profesional dan terbaik untuk bekerja di KSP yang baru.