Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang diadakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Pada Jumat, 7 Februari 2025.
Sidang ini menjadi tonggak sejarah karena setelah 22 tahun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, akhirnya Dewan Pertahanan Nasional terbentuk dan memulai tugasnya.
“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam sidang tersebut, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia dengan jelas menempatkan perlindungan negara dan bangsa sebagai tujuan utama.
“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo juga membahas bagaimana kondisi geopolitik global yang berkembang saat ini semakin menunjukkan betapa pentingnya pertahanan untuk kelangsungan hidup suatu negara.
Kepala Negara menyatakan bahwa dalam konteks bernegara, berbagai pemikiran seperti ideologi dan kemakmuran telah berkembang, namun pada situasi dunia yang penuh ketidakpastian, yang lebih dominan adalah asas bertahan hidup atau survival bagi bangsa.
“Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa DPN memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam mengelola permasalahan nasional yang berhubungan dengan kedaulatan negara serta perlindungan terhadap bangsa Indonesia.
DPN juga bertugas memberikan saran kebijakan dan langkah-langkah strategis kepada Presiden.
“Dewan Pertahanan Nasional memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara yang akan berlangsung selama lima tahun ke depan,” ujar Menteri Sjafrie.
Sidang DPN ini merupakan langkah penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terorganisir dan berorientasi jangka panjang.
Keberadaan DPN diharapkan dapat berperan sebagai pilar utama dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang dapat beradaptasi dengan tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat dan tangguh.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta pejabat lainnya.
