Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.
Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan dalam acara Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Mareneh Hirup Tumaninah” dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat, yang turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.
Menurut Qodari, langkah konkret pemerintah di sektor perumahan bukan hanya mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi juga memberi peluang dalam memperbaiki hunian dan tempat usaha.
“Bersama Pak Ara dan Pemprov, kita berupaya mengatasi masalah kesenjangan perumahan. Dipermudah untuk bisa memiliki rumah, dipermudah memperbaiki rumah, dan dipermudah memperbaiki tempat usaha,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk mengurangi berbagai bentuk kesenjangan, termasuk di bidang pendidikan, gizi, hingga perumahan.
Lebih jauh, Qodari memastikan KSP akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Tugas KSP adalah memastikan setiap kebijakan Presiden benar-benar sampai ke masyarakat. Kami akan kawal, evaluasi, dan pastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program ini menjadi terobosan besar di era pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk perumahan dengan subsidi bunga hingga 5 persen. Ia juga menegaskan bahwa untuk pertama kalinya alokasi rumah subsidi naik signifikan menjadi 350 ribu unit per tahun.
“Pak Prabowo belum sampai satu tahun sudah menaikkan alokasi rumah subsidi. Bahkan PBG dan BPHTB untuk MBR sudah digratiskan,” ungkapnya.
