Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Kunjungi Desa Sirnajaya, KSP Ungkap Pentingnya Legalisasi Perhutanan Sosial

BOGOR – Proses legalisasi perhutanan sosial atas lahan seluas 400 hektare di Desa Sirnajaya, mendapat perhatian dari Kantor Staf Presiden (KSP). Kehadiran KSP diharapkan bisa mempercepat legalisasi perhutanan sosial di desa yang terletak di Kabupaten Bogor itu. “Karena lahan ini sudah sejak lama digarap masyarakat. Sementara saat ini masih menunggu verifikasi teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan berlangsung Maret 2021,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Trijoko Mohamad Soleh Oedin, Selasa(23/2).

Trijoko menyampaikan, KSP menyadari pentingnya Perhutanan Sosial, karena selain melestarikan hutan juga akan mensejahterakan masyarakat setempat. Misalnya saja di Desa Sirnajaya ini, Trijoko mengungkapkan, kegiatan ekonomi utama masyarakat di kawasan hutan milik Perhutani adalah budidaya kopi. Namun selama ini, masyarakat dalam menggarap lahan tersebut hanya bermodal semacam Surat Garap dari Mantri Kehutanan yang diterbitkan sudah lama sekali.

“Surat Garap ini tidak menjelaskan secara rinci menganai hak dan kewajiban  masyarakat, termasuk jangka waktu hak pengelolaan. Akan tetapi untuk setiap panen masyarakat menyerahkan sejumlah uang retribusi kepada Perum Perhutani agar tetap dapat menggarap lahan,” jelas Trijoko.

Untuk mewujudkan hal itu, Trijoko memastikan, KSP akan mendorong K/L terkait untuk bersinergi dalam percepatan pemberian akses perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Terutama bagi masyarakat Desa yang sudah memiliki kelembagaan ekonomi dan potensi kegiatan ekonomi produktif namun masih perlu upaya-upaya  penguatan seperti Desa Sirnajaya.

Trijoko pun meyakini, jika masyarakat berhasil mendapatkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), masyarakat dapat mengelola hutan secara legal dan berhak atas pendampingan untuk pengembangan usaha kelompok. Apalagi, lanjut Trijoko, sesuai arahan presiden, perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) hak pengelolaan hutan bagi masyarakat, namun harus diikuti oleh kegiatan pendampingan untuk program-program lanjutan. “Sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola hak pengelolaan hutan yang telah diberikan,” imbuh Trijoko.

Pada kesempatan yang sama, Trijoko juga mengungkapkan potensi pemanfaatan hutan di Desa Sirnajaya tidak terbatas hanya dalam kegiatan budidaya kopi saja, melainkan juga untuk kegiatan wisata Desa. Desa Sirnajaya memiliki atraksi wisata danau, yaitu Situ Rawa Gede, dan juga panorama pemandangan alam yang indah  berupa sawah, bukit, hingga air terjun. Bahkan, katanya, saat ini sudah ada inisiasi untuk menggabungkan potensi wisata danau dengan perkebunan kopi rakyat menjadi satu kawasan terintegrasi bertajuk “Agrowisata Kopi Rawa Gede” yang dimotori oleh lembaga ekonomi milik Desa (BUMDesa).

“Jika dapat dikembangkan lebih jauh, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomis dari pengelolaan hutan ini, baik dari kegiatan budidaya maupun pariwisata. Namun tentunya, pengembangan wisata tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai,” jelas Trijoko.