Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui akselerasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat Tahap II. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3), Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan bahwa kedua program prioritas Presiden Prabowo ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan secara masif.
“Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata,” tegas Qodari.
Dalam paparannya, Kepala Staf Kepresidenan merincikan bahwa Program Revitalisasi Sekolah telah menyentuh 16.167 sekolah di tahun 2025, di mana sebanyak 16.062 sekolah di antaranya telah selesai dibangun per 11 Maret 2026. Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah melalui Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,1 triliun dengan target 11.744 satuan pendidikan. Lebih jauh lagi, pemerintah sedang memproses usulan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun untuk menambah sasaran hingga 60 ribu satuan pendidikan.
“Program ini dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan yang melibatkan masyarakat sekitar. Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat, pergerakan UMKM, dan penguatan perekonomian daerah,” jelas Qodari.
Tercatat, program ini telah menyerap 238.131 tenaga kerja lokal, dengan rata-rata 22 pekerja per sekolah, serta berhasil menggerakkan sekitar 58.000 UMKM di sektor penyedia bahan bangunan lokal, warung makan, hingga jasa transportasi.
Sejalan dengan revitalisasi, Qodari juga menyoroti progres Sekolah Rakyat yang dirancang khusus bagi masyarakat paling rentan (desil 1 dan 2) untuk memutus rantai kemiskinan. Setelah Tahap I berhasil menjangkau 14.972 peserta didik, pemerintah kini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi di seluruh penjuru Indonesia.
Pembangunan Tahap II yang ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 ini siap menampung siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 di bulan Juli. Proyek ini juga memberikan dampak pembukaan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 58.000 tenaga kerja serta didukung oleh 5.200 tenaga pendidik.
Qodari menambahkan bahwa Sekolah Rakyat terbukti tidak hanya menghadirkan ruang belajar, melainkan juga melahirkan siswa berprestasi di tingkat nasional, mulai dari kejuaraan pencak silat, karya tulis ilmiah, kompetisi matematika, hingga lomba MTQ. “Anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,” kata Qodari.
Kepala Staf Kepresidenan juga menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat. Tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara nyata menepis isu mengenai adanya pemotongan anggaran di sektor pendidikan.
“Hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat,” tutup Qodari.
Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto yang memaparkan terkait update percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
