Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) minta PT PG Rajawali II RNI Group transparan soal skema program kemitraan pengalihan lahan ke tanaman tebu dengan petani Indramayu.
Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli KSP Ngathoillah, dalam rapat kordinasi antara KSP dengan PT PG Rajawali II RNI Group, Pemda dan Kepolisian Indramayu, sabtu (6/11).
“Transparansi skema kemitraan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh petani-petani calon mitra,” jelas Ngathoillah.
Sebelumnya, pada Rabu (3/11) KSP menemui puluhan petani Kecamatan Cikedung Indramayu, yang berunjuk rasa di depan istana merdeka Jakarta.
Petani menuntut PT PG Rajawali II RNI Group membatalkan program kemitraan pengalihan lahan ke tanaman tebu karena dianggap merugikan, seperti yang terjadi di Majalengka
“Sosialisasi kepada Mitra Petani perlu dilakukan secara berkala bersama dengan Pemerintah Daerah, mengingat masih ada beberapa desa di Kabupaten Indramayu yang belum menjadi Mitra PT PG Rajawali II RNI Group,” kata Ngathoillah pada rapat kordinasi yang digelar secara daring.
Tanggapi hal tersebut, Asisten ekonomi dan pembangunan Setda Indramayu Maman Kostaman menjelaskan, pemda sudah kerap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal dan para petani tentang program kemitraan pemerintah dengan petani.
“Kami selalu terbuka menerima aspirasi petani soal edukasi kemitraan dengan pemerintah,” Ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan, RNI sebagai calon induk BUMN pangan akan terus meningkatkan program kemitraan dengan petani tebu dengan mensinergikan antara petani, BUMDes, dan pabrik gula.
“Mitra petani berperan dalam produksi tebu dan bahan baku di pabrik gula. Oleh karenanya peningkatan kemitraan dengan petani terus dilakukan bersinergi dengan BUMDes setempat,” kata Arief.
Sebagai informasi, PT PG Rajawali II RNI Group mengelola 12 ribu hektare lahan HGU,6 ribu di Majalengka dan 6 ribu di Indramayu. Sejak 2018 pengelolaan lahan yang awalnya dilakukan secara swadaya berubah menjadi kemitraan dengan petani penggarap dari desa – desa penyangga.
Di Majalengka program tersebut sudah berjalan, dengan realisasi penanaman tebu di atas 5 ribu hektare. Sedangkan di Indramayu sampai saat ini masih memunculkan pro dan kontra.
