Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang membahas pemanfaatan lahan idle atau lahan ‘tidur’ di sekitar lembaga pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan, pada Selasa (23/6/2026).
Kehadiran Kepala Staf Kepresidenan merupakan bagian dari tugas Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden, termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu agenda strategis pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Kastaf mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia di sekitar lembaga pemasyarakatan untuk kegiatan produktif yang mendukung ketahanan pangan.
“Hari ini saya hadir di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyaksikan jalannya Focus Group Discussion tentang bagaimana pembinaan masyarakat binaan. Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Menteri, bahwa lahan-lahan yang ada di sekitar lembaga pemasyarakatan betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan program ketahanan pangan,” ujar Kastaf.
Menurut Kastaf, langkah tersebut sejalan dengan program prioritas nasional yang sedang didorong Presiden untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan.
“Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan melihat dan tentunya mendukung program-program ini, bagaimana memastikan bahwa program ketahanan pangan ini bisa berjalan dengan semestinya,” katanya.
Kastaf menilai pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif tidak hanya mendukung pembinaan masyarakat binaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia mengapresiasi upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mampu mengoptimalkan aset yang ada untuk menghasilkan nilai produktif.
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan juga menyoroti masih adanya sejumlah hambatan terkait pemanfaatan lahan yang berstatus milik negara. Menurutnya, berbagai kendala tersebut perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan agar tidak menghambat program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Salah satu hal yang menonjol tadi adalah banyak hambatan masalah lahan karena lahan punya negara. Nah, ini nanti akan saya koordinasikan, saya komunikasikan karena lahan itu dimanfaatkan juga untuk kepentingan masyarakat, bukan perseorangan,” jelasnya.
KSP akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan pengawalan guna membantu menyelesaikan berbagai hambatan implementasi yang muncul di lapangan, sehingga program-program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan berharap inisiatif yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, maupun institusi lain yang memiliki lahan tidak produktif untuk turut mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.
“Mudah-mudahan ini akan menjadi pilot project bagi seluruh kementerian lainnya termasuk satuan-satuan yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ketahanan pangan itu sendiri,” tutup Kastaf. (KSP/Tika)
