Banten – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan edukasi bagi rakyat.
Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan peluncuran Program BSPS dan sosialisasi rumah subsidi di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam dialog bersama penerima manfaat, Qodari menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman, terus mendorong percepatan pembangunan hunian layak, baik di daerah terpencil maupun kawasan perkotaan padat.
Ia juga menyoroti peran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, sebagai salah satu menteri yang aktif mendorong percepatan program tersebut di lapangan.
“Jadi Pak Ara ini salah satu Menteri Andalannya Bapak Presiden, Pak. Supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan bahwa pemerintah terus bergerak aktif di lapangan untuk memastikan program berjalan efektif. Sinergi lintas pihak, termasuk pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi kunci dalam mempercepat penanganan persoalan perumahan secara nasional.
“Jadi Pak Ara ini gak berhenti, keliling Indonesia. Kami menemani Pak Ara. Datanya dari beliau (BPS), proses-prosesnya kami bantu, kami dukung, keliling Indonesia terus, Pak, untuk menangani masalah perumahan,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS tidak hanya berorientasi pada hasil fisik berupa rumah yang layak, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi keselamatan dan standar pembangunan.
“Bukan hanya dari segi kenyamanan, tetapi yang terutama dari segi keselamatan. Dan ini merupakan juga bagian proses edukasi, pendidikan bagi masyarakat kita, agar ketika membangun perumahan bisa memenuhi persyaratan yang harus ada untuk keamanan perumahan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan turut mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program, termasuk melalui mekanisme yang mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses renovasi rumah.
Ia menjelaskan bahwa dalam program BSPS, masyarakat secara terbuka berpartisipasi dalam memilih sejumlah toko material yang akan menjadi pemasok (supplier) untuk mendukung perbaikan rumah para penerima manfaat.
“Tender atau apalah, nanti silahkan teman-teman rumuskan namanya. Tetapi saya takjub pada hari ini, ternyata rakyat kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang sangat berguna, sangat bermanfaat,” ucapnya.
Menurutnya, pendekatan partisipatif ini menjadi terobosan penting karena mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang lebih baik sekaligus memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat.
“Bukan hanya untuk program yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu BSPS atau Renovasi Rumah Dan hasilnya itu nanti bisa kembali kepada mereka untuk bisa membuat proses renovasi ini menjadi lebih berkualitas,” paparnya
Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak semata-mata memberikan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan kecerdasan masyarakat dalam mengelola pembangunan rumah secara berkelanjutan.
“Sekali lagi, kuncinya adalah bahwa pemerintahan Prabowo bukan cuma membantu masyarakat, tetapi juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Lewat program BSPS,” tukasnya.
