Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026) untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait pelaksanaan Program Prioritas serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pertemuan ini bertujuan memberikan informasi transparan kepada publik sekaligus menangkal berbagai disinformasi, fitnah, dan hoaks yang berkembang di masyarakat dan media sosial.
Dalam pemaparannya, Qodari menekankan dua program utama yang berdampak langsung pada rakyat, yakni Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penguatan ketahanan pangan nasional menuju swasembada beras. “Progres dua program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap Qodari.
Qodari menjelaskan bahwa pada tahun 2025, penerima manfaat CKG sudah mencapai 70 juta orang. Adapun target nasional CKG pada tahun 2026 sebanyak 130 juta orang atau 46% dari penduduk Indonesia.
Hingga 8 Maret 2026, jumlah yang mendaftar untuk mendapatkan layanan CKG sebanyak 13.826.978 orang dan yang sudah menerima manfaat sebanyak 13.051.027 orang. “Pada Januari hingga Februari 2026, program CKG telah melayani 10.563.593 peserta di 9.543 Puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota,” ungkap Qodari.
Pada tahun 2026 ini, pelaksanaan CKG juga akan diperluas hingga 10.300 Puskesmas serta dukungan dari 66 kementerian dan lembaga.
Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang berdikari, menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. “Pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan hingga tingkat desa dan kecamatan agar setiap daerah memiliki cadangan pangan sendiri,” kata Qodari.
Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi pertanian, serta memperluas pasar ekspor produk pangan. Per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok BULOG 3,76 juta ton, stok kebutuhan masyarakat 12,50 juta ton, dan standing crop (lahan tanaman) pada siap panen 11,73 juta ton.
“Dengan kondisi tersebut, tanpa memperhitungkan panen berikutnya pun, ketersediaan beras diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 11 bulan ke depan,” jelas Qodari.
Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya tercermin dari produksi beras nasional yang melampaui kebutuhan domestik, tapi juga dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti pada tahun 2025, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau meningkat 6,74% dibanding tahun sebelumnya; gula konsumsi nasional yang menunjukkan tren peningkatan 2,68 juta ton; produksi cabai besar mencapai 1,67 juta ton dan cabai rawit 1,78 juta ton.
Kepala Staf Kepresidenan menambahkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki tugas untuk memastikan bahwa berbagai program prioritas pemerintah berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “KSP terus melakukan pemantauan, pengawalan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” tutup Qodari.
