Ogan Komering Ilir, Sumsel – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H, melakukan kunjungan kerja langsung ke Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, pada Kamis (2/7/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan program prioritas nasional Presiden Prabowo untuk memperluas lahan sawah sehingga menambah Lahan Baku Sawah (LBS) berjalan secara optimal.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan didampingi oleh Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah Ph.D, Gubernur Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Supriyanto, S.H, Direktur Jenderal (Dirjen) Lahan dan Irigasi Pertanian, yang diwakili oleh Direktur Irigasi Kementerian Pertanian Dr. Liferdi Lukman, S.P., M.Si., Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU Arnold A.P. Ritiauw, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Pusat M. Habibullah, jajaran Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, jajaran Kopassus, Kodam, Korem, Kodim, Polres, dan Polsek, serta lebih dari 100 Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan target Cetak Sawah terbesar di Indonesia dengan target 13.000 hektare, di mana Kabupaten OKI memegang porsi terbesar yaitu sekitar 7.000 hektare, khusus di desa Tanjung Baru, lokasi yang dikunjungi target sawah yang akan dicetak seluas 200 hektare.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengakui bahwa pengerjaan fisik di lapangan memiliki tantangan yang cukup berat.
“Saya sudah cek bagaimana mekanisme di lapangan. Medan di sini memang sangat berat karena berawa dan kondisi tanahnya mengandung asam. Namun, masyarakat dan para petani di sini Alhamdulillah sangat mendukung dan senang dengan adanya program ini,” ujar Jenderal (Purn) Dudung di sela-sela peninjauan.
Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya akselerasi mengingat realisasi pengerjaan fisik Land Leveling (LL) dan olah lahan masih berada di tahap awal, dan memberikan peringatan tegas kepada masyarakat dan jajaran daerah agar lahan sawah yang telah berhasil dicetak tidak dialihfungsikan di masa mendatang.
“Saya tekankan kepada para petani, jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sudah kita cetak ini. Jangan nanti malah ditanam sawit atau komoditas lain. Ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk perluasan sawah demi kemajuan dan swasembada pangan bangsa,” tegasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan intensif selama tiga kali musim tanam pertama. Petani dipastikan tidak akan kesulitan mendapatkan pupuk dan bibit karena disediakan gratis oleh pemerintah. Kemudian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan dinas terkait akan memonitor perkembangan tanaman secara berkala, serta monitoring produktivitas bersama BPS dan K/L terkait.
“Yang jelas PPL setiap saat akan mendampingi terus, sampai kemudian sudah mapan. Ya kalau sekali panen misalnya 1 ton, 2 ton, ya ini target 3 ton dulu. Kalau nanti sudah diatas 5 ton sudah bisa dilepas,” jelas Kastaf Dudung.
Prof. Dr. Dudung Abdurachman juga menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan cetak sawah tidak hanya berhenti pada pembukaan lahan, melainkan kesiapan tata kelola air. Keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum memastikan desain jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier di kawasan berawa ini telah direncanakan matang.
“Apapun kondisinya, kalau tidak ada air, sekalipun bibit dan pupuknya bagus, atau PPL-nya sehebat Superman dan petaninya andal, itu percuma. Sawah tidak akan berfungsi baik tanpa air yang mengalir lancar,” imbuhnya.
Dari hasil kunjungan kerja ini, Kantor Staf Presiden mendorong sejumlah langkah strategis ke depan yaitu mendorong Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian daerah untuk melakukan percepatan proses konstruksi fisik cetak sawah hingga tanam dan panen, KSP mendorong agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi meliputi antara lain benih, pupuk, dulomit, Alsintan prapanen hingga sumur bor untuk air irigasi. Selain itu, KSP mendorong penguatan koordinasi antara Kementan, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, dan KLH untuk mengambil langkah mitigasi risiko tumpang tindih status lahan, serta pengurusan izin dokumen lingkungan. Terakhir, KSP akan mengawal proses transisi dari konstruksi hingga lahan benar-benar siap olah, siap tanam, dan panen demi mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat luas.
