Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar dalam tata kelola kebijakan berbasis data guna menekan kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan peluncuran “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” sebagai bagian dari strategi menuju nol persen kemiskinan.
Buku saku tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperkuat transparansi sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Selain merangkum 17 program prioritas pemerintah, buku ini juga berfungsi sebagai panduan praktis agar masyarakat dapat memahami bentuk dukungan negara serta mekanisme untuk mengaksesnya. Melalui penyederhanaan informasi ini, pemerintah memastikan seluruh program berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi dan saling terhubung.
“Teman-teman jurnalis, peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan bahwa integrasi program menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang berhak.
“Bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak, buku saku nol persen memuat berbagai program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi bagi rakyat,” paparnya.
Dalam implementasinya, lanjutnya, pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam perumusan dan penyaluran kebijakan sosial.
“Jadi semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu ya, Teman-teman ya. Makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo, melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” ungkapnya.
Langkah ini dinilai mampu menjawab persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap dihadapkan pada ketidaktepatan sasaran.
“Jadi kalau dulu itu ada yang namanya inclusion error yang harusnya enggak berhak menerima tapi kok menerima. Ada juga yang kasihan exclusion error ya. Harusnya masuk tapi malah enggak masuk,” urainya.
Melalui pendekatan triangulasi data yang diperkuat dengan pembaruan berbasis sistem digital secara berjenjang, pemerintah memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam penyaluran bantuan sosial. Kepala Staf Kepresidenan menilai terobosan ini sebagai lompatan signifikan dalam tata kelola kebijakan publik.
“Hemat saya Bapak Ibu sekalian DTSEN ini adalah revolusi data dan revolusi kebijakan publik.” Ia menegaskan bahwa dampaknya juga signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. “Dan ini adalah game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien. game changer,” tegasnya.
Melalui sistem satu pintu berbasis DTSEN, pemerintah menghadirkan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih transparan sekaligus mudah diakses oleh masyarakat. Skema ini memungkinkan setiap penerima manfaat terpetakan secara sistematis dalam berbagai program subsidi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau statusnya secara mandiri.
“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan ya terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa kondisi kesejahteraan sosial Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Ia menjelaskan, saat ini mayoritas masyarakat telah berada pada kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) yang mencapai sekitar 142 juta orang. Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dengan masih adanya sekitar 67,9 juta penduduk dalam kategori rentan miskin, 23,85 juta penduduk dalam kategori miskin, serta sekitar 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
“Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dengan semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan jangka panjang. Data dalam buku saku juga memperlihatkan progres signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan catatan Bank Dunia, dari sekitar 74,3 persen pada 1984 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025.
“Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem secara signifikan sebagai hasil dari kerja keras berkelanjutan, konsistensi kebijakan pemerintah, serta sinergi berbagai pihak,” urainya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam pembangunan kesejahteraan nasional, sekaligus menggarisbawahi bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada upaya menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh akibat berbagai guncangan ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Karena itu, pemerintah kini mengedepankan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berlapis dengan menjangkau seluruh spektrum sosial.
Buku saku ini, lanjutnya, turut merepresentasikan pendekatan kesejahteraan sepanjang hayat, di mana kehadiran negara dirancang konsisten di setiap fase kehidupan, mulai dari masa kandungan hingga usia lanjut, guna memastikan setiap warga negara memperoleh dukungan yang berkelanjutan.
“Kesejahteraan bukanlah bantuan sesaat. ya, bukan bantu sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansah, mengapresiasi Buku Saku 0% yang diluncurkan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan.
Menurut Trubus, hadirnya buku ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah menuju negara kesejahteraan (welfare state). Akademisi Universitas Trisakti ini menyebutkan istilah “0 persen” dalam buku tersebut mengandung makna bahwa penerima manfaat program tidak lagi berada dalam kategori miskin karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan.
“Artinya penerima manfaat program ini semua naik kelas, sehingga tidak ada lagi istilah miskin,” kata Trubus dalam acara peluncuran Buku Saku 0% di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
Acara peluncuran Buku Saku 0℅ ini dihadiri langsung antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo dan seluruh tim editor yang terdiri atas Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden bidang Analisa Data Strategis, Agung Gumilar Saputra, dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.
