Kategori: Uncategorized

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XVI Papua 2021 adalah penguatan jatidiri bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Asia sampai ke Pasifik, dari tanah Melayu sampai ke kepulauan Melanesia.

Pelaksanaan PON dan PEPARNAS di Papua juga tidak terlepas dari upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua serta semangat dan jiwa berolahraga yang melekat serta identik dengan Tanah Papua.

Sementara itu, masalah pemerataan pembangunan di Papua telah menjadi salah satu fokus utama dari Pemerintah, khususnya Kantor Staf Presiden (KSP). Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat pun telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020. Ia juga secara langsung menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Pada 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

Jokowi juga berharap penyaluran kredit bagi UMKM oleh perbankan bisa terus ditingkatkan hingga mencapai 30 persen pada 2024. Perhatian Pemerintah pada UMKM juga diinstruksikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan pengembangan UMKM pada 2024.

Tercatat pada 2020, total anggaran pengembangan UMKM mencapai Rp 4,38 triliun yang tersebar di 22 kementerian/lembaga, sementara total anggaran 2021 mencapai Rp 4,41 triliun di 28 kementerian/lembaga. 

Sementara itu, pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu fokus utama dari Kedeputian III bidang ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP). Bahkan, KSP akan mendorong pengembangan inkubator bisnis di berbagai wilayah di Indonesia untuk melahirkan banyak wirausahawan termasuk di sektor UMKM.

Reforma agraria memberikan pengakuan hak atas tanah bagi rakyat yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Secara fundamental, reforma agraria dapat menuntaskan masalah kemiskinan desa, mengoptimalkan produktivitas lahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reforma agraria juga bisa menjamin kemandirian pangan nasional. KSP bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik di 137 Lokasi prioritas dan Penguatan Kebijakan Bersama Reforma Agraria 2021 yang juga turut melibatkan perwakilan CSO bidang agraria.

Pemerintah melalui KLHK telah menargetkan 9 juta hektar tanah objek reforma agraria dan 12,7 juta hektar lahan akan diberikan kepada masyarakat untuk program perhutanan sosial.

Pengembangan ekosistem industri olahraga permainan elektronik merupakan salah satu Janji Presiden yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden bersama KemenkoPMK sejak 2019. Hal ini dilatarbelakangi oleh berkembang pesatnya industri permainan elektronik, baik secara pasar maupun dari sisi produsen dalam negeri.

Indonesia merupakan negara terbesar pasar industri gaming di Asia Pasifik pada tahun 2020, dan menempati peringkat ke-12 di dunia. Pada tahun 2019, valuasi pasar industri gaming di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 14 Triliun. Diperkirakan tingkat pertumbuhan industri gaming mencapai di atas 10% per tahun.

Melihat potensi besar ini, Presiden Joko Widodo pun menggagas kompetisi PPE pada tahun 2019. Ini merupakan turnamen Esports pertama berskala nasional yang diharapkan menjadi salah satu wadah dan sarana kompetisi bagi atlet-atlet esports Indonesia untuk menunjukkan potensi serta prestasi tangguh.
Kini, Pemerintah bersama Legislatif sedang melakukan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, dimana Esports masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dan dibina untuk olahraga prestasi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu memprioritaskan pembangunan SDM yang berkualitas. Hal ini terlihat dari arahan Presiden untuk menteri dan lembaga yang menempatkan pembangunan SDM menjadi arahan yang paling utama, diikuti dengan pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mewadahi pengembangan kualitas SDM Indonesia, salah satunya adalah melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang bertujuan untuk mendorong setiap individu mencapai talenta potensial tertingginya.

Kantor Staf Presiden (KSP) turut mengawal visi ini dengan mengadakan kajian, diskusi, dan rapat kerja intensif untuk merumuskan kebijakan makro manajemen talenta. Manajemen talenta pun dirumuskan menjadi salah satu strategi dalam prioritas nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia produktif dan berdaya saing.

Ada lima langkah penting pengelolaan manajemen talenta nasional, yaitu pemetaan kebutuhan dan persediaan, basis data talenta (talent pool), peningkatan keahlian dan kapasitas, penciptaan ekosistem pendukung, dan pembentukan lembaga.