Kategori: Uncategorized

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat. Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan. Sejak tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada awal pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Selain itu, praktik ilegal ditemukan di hampir seluruh sektor ekonomi.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden.

Dengan bekerja secara senyap, menurut Presiden hasil nyata dari penegakan hukum telah dicapai termasuk dengan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan” ujar Presiden.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.

Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan pesan kuat bahwa Indonesia membuka diri bagi investasi global, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.

(BPMI Setpres)

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.

Presiden Prabowo menekankan bahwa sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, menurut Presiden, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan.

“Sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan pengambil kebijakan internasional tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan kinerja perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengutip penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai titik terang pertumbuhan ekonomi global.

“IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, “titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo menyoroti stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.

“Inflasi kita tetap berada di kisaran 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita,” kata Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pengakuan internasional terhadap perekonomian Indonesia bukanlah hasil optimisme tanpa dasar, melainkan didukung oleh bukti dan kebijakan yang terukur. “Mereka menyadari bahwa ekonomi Indonesia tangguh. Kebijakan-kebijakan kami telah dan akan selalu terkalibrasi dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa stabilitas dan perdamaian yang dinikmati Indonesia selama ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, bukan semata faktor kebetulan. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten memilih jalan persatuan dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga kredibilitas negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban internasional. Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangannya, terlepas dari pergantian pemerintahan.

“Sepanjang sejarah Indonesia, kita tidak pernah sekalipun gagal membayar utang. Tidak sekali pun,” tegas Presiden Prabowo.

Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas, dan tata kelola ekonomi yang bertanggung jawab, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis yang kredibel dalam percaturan ekonomi dan diplomasi global.

(BPMI Setpres)

Jakarta – Kantor Staf Presiden memastikan pemerintah kota Bitung sudah siap menjadi tuan rumah Festival HAM, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, kota Bitung dipilih karena telah memenuhi berbagai aspek, mulai dari keamanan, toleransi, dan kerukunan umat beragama.

“Memang di setiap tempat ada permasalahan, tapi kota Bitung dapat menghandlenya dengan baik,” kata Rumadi, di Jakarta, Jum’at (7/5).

Seperti diketahui, untuk memastikan kesiapan penyelenggaran Festival HAM 2024, Kantor Staf Presiden bersama perwakilan dari Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan audensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan Pemerintah Kota Bitung, pada 5 hingga 6 Mei 2024. Kedatangan tim dari Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan INFID, diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wali Kota Bitung, Sikamang.

Rumadi mengatakan pada pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh gelaran Festival HAM di kota Bitung. Salah satunya dengan melakukan promosi dalam berbagai bentuk. Pemerintah setempat juga akan melibatkan anak – anak muda dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut. “Intinya pemerintah provinsi Sulut dan khususnya pemkot Bitung siap menjadi tuan rumah Festival HAM 2024 dan mendukung penuh kegiatan ini,” kata Rumadi.

Rumadi berharap pelaksanaan Festival HAM 2024 lebih difokuskan pada partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, sambung dia, istilah dan nilai-nilai HAM harus bisa dipahami dengan ringan dan riang oleh masyarakat Bitung, bahkan masyarakat di kawasan Indonesia Timur. “Kami berharap Festival HAM tahun ini bisa memberi sumbangsih bagi penegakan HAM di Indonesia,” pesannya.

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, gelaran yang diinisiasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tersebut, digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara, dari Daerah hingga Nasiona”.

“Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia,” pungkas Rumadi.

Seoul – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bertemu Anggota National Assembly Korea Selatan, Mr. Hong Moon Pyo di Gedung Korean National Assembly Seoul, Korea Selatan, Senin (27/11). Mereka membahas peluang bagi petani muda Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan dengan konsep learning by working. “Jadi mereka (petani muda) bisa belajar, tetapi tetap mendapat upah dari pekerjaan mereka,” kata Moeldoko di acara tersebut.

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah anggota Korean National Assembly dan pengusaha Korea Selatan di bidang pertanian dan energi. Mereka membahas rencana kerjasama yang akan membawa hubungan bilateral kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi momen merayakan 50 tahun kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, tetapi juga menjadi panggung untuk merinci rencana kerjasama masa depan. Fokus utama pembicaraan melibatkan bidang pertanian, energi hijau, dan penerapan teknologi digital di sektor pertanian.

Dalam konteks peringatan setengah abad kerjasama, Moeldoko menyampaikan peta jalan yang telah disiapkan Presiden Joko Widodo. Peta jalan ini menandai komitmen Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045, sebuah negara yang merayakan satu abad kemerdekaan dengan pendapatan per kapita yang melebihi USD 23 ribu.

Moeldoko menyampaikan gagasan untuk bisa mengirimkan petani muda Indonesia ke Korea Selatan melalui organisasi Maju Tani Nusantara. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para petani muda Indonesia untuk mendapatkan ilmu pertanian modern dari Korea Selatan, serta mengalami transformasi ilmu dan teknologi pertanian modern.

Langkah ini bisa dilanjutkan dengan investasi dari Korea Selatan di bidang pertanian modern, sehingga Indonesia bisa memenuhi kebutuhan buah tropis untuk pasar Korea Selatan. Moeldoko menyoroti langkah Korea Selatan yang memulai budidaya padi varitas Tongil tahun 1961, dan berhasil mencapai swasembada dalam tempo sepuluh tahun.

Saat ini, kata Moeldoko, Indonesia berada dalam tahap inovasi riset pengembangan benih padi unggul M70D, yang menjanjikan hasil pada usia padi 70 hari atau lebih cepat 20 hari dengan hasil dua kali lipat produksi rata-rata nasional.

Hong Moon Pyo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya Indonesia, khususnya Moeldoko, dalam menjalin kerjasama pertanian dengan Korea Selatan. Menurutnya, Indonesia punya potensi besar karena lahannya yang luas, jumlah petani yang besar, dan kesiapan teknologi dan digital. “Indonesia merupakan mitra potensial yang dapat membantu Korea Selatan mengembangkan pertanian modern,” kata Hong.

Hong juga menyambut peluang kerjasama yang lebih mendalam, terutama untuk membuka kesempatan bagi petani muda Indonesia. Beliau berharap agar pertemuan tersebut dapat menjadi awal bagi para petani muda Indonesia untuk belajar sambil bekerja, memanfaatkan pengalaman dan keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan pertanian modern.

Pertemuan ini menandai langkah awal menuju kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertanian dan energi hijau. Kedua negara menegaskan komitmen mereka untukmenciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan.

Jakarta – Sagu semakin menarik untuk dikulik. Tak hanya diandalkan untuk menopang ketahanan pangan, tapi juga menumbuhkan ekonomi wilayah dan nasional. Pemerintah pun diharapkan lebih serius dalam mengembangkan ekosistem sagu dari hulu hingga hilir.

“Pengembangan produk olahan sagu yang beragam dan inovatif akan menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja baru,” kata Ketua Masyarakat Sagu Indonesia (MASSI), Prof. Mochammad Bintoro saat audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (5/10).

Kedatangan MASSI ke Kantor Staf Presiden untuk mendorong pemerintah lebih serius menggarap sagu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Selama ini, pengembangan sagu di beberapa wilayah masih mengalami hambatan di sisi hulu karena minimnya perhatian pemerintah daerah.

“Banyak yang belum memahami potensi sagu, termasuk para pemangku kepentingan di daerah. Kalau mereka (pemerintah daerah) ditugaskan untuk mengembangkan sagu di wilayahnya, saya yakin sagu bisa berperan besar untuk kedaulatan pangan,” ujar Bintoro.

“Seperti yang dilakukan Pak Moeldoko saat di Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Akhirnya pemda setempat menaruh perhatian terhadap pengembangan sagu. Kami (MASSI) berharap bapak bisa melakukan di daerah-daerah lain,” sambungnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, meminta MASSI untuk menyusun strategi pengembangan sagu di Indonesia. Termasuk memetakan wilayah-wilayah potensial. Sehingga pengembangan ekosistem sagu akan lebih fokus dan efektif untuk menjawab tantangan krisis pangan.

“KSP tentu akan ikut mendorongnya dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait. Soal diversifikasi pangan ini menjadi perhatian serius Presiden dalam menghadapi isu pangan,” tegas Moeldoko.  

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga disuguhi beberapa produk pangan dari sagu, seperti beras sagu, tepung, mie, kue, biskuit, dan keripik sagu. “Wah ternyata sudah banyak produk olahannya. Berarti di hilirnya sudah bagus, tinggal dibenahi di hulunya ini,” ucap Moeldoko.