Kategori: Berita

HUMBANG HASUNDUTAN- Kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara ke Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, mengakhiri rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sumatera Utara sejak Senin, 29 Juli 2019.
Di desa tersebut, Kepala Negara meninjau proyek percontohan pengembangan ternak sapi berjenis belgian blue. Jenis sapi yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut dapat dikatakan sebagai jenis baru di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bibit unggul bagi pemenuhan kebutuhan daging nasional di masa mendatang.
“Ini sapi baru tiga hari datang. Ini juga diajari Menteri Pertanian. Ini baru tiga. Biar nyoba, tapi tadi ditanya sapinya katanya senang. Oke, berarti tambah lagi,” ujar Presiden sambil berkelakar pada Rabu, 31 Juli 2019.

Jenis sapi tersebut dapat mencapai bobot 1,5 ton apabila diternakkan dengan baik. Rencananya, menurut Presiden, jika proyek percontohan di Desa Parsingguran ini berhasil, proyek-proyek serupa akan turut dikembangkan di daerah lainnya.
“Digedein dulu, nanti kalau betul-betul produktif, bisa menjadi contoh. Tinggal kopi ke tempat lain gampang. Karena di Humbang Hasundutan mungkin dikembangkan lagi, di Karo dikembangkan lagi, di Tapanuli Utara kembangkan lagi,” ujarnya.

Pengembangan Sentra Bawang Putih

Di saat yang sama, Kepala Negara juga sempat meninjau lahan pertanian yang juga dikembangkan di desa tersebut. Sebelumnya, pada akhir 2018 lalu, Kementerian Pertanian melakukan percobaan budidaya bawang putih dengan mengalokasikan bibit kepada Desa Parsingguran.
Budidaya yang dilakukan saat itu dikabarkan mampu menghasilkan lebih kurang 16,4 ton bawang putih untuk satu hektare tanah. Dengan hasil tersebut diharapkan budidaya bawang putih dapat dikembangkan lebih serius di desa tersebut.
“Kita harapkan paling tidak bawang putih, tidak usah untuk suplai nasional, tapi untuk suplai Provinsi Sumatera Utara saja itu sudah mengurangi impor banyak sekali,” ucap Kepala Negara.

Hasil komoditas budidaya lainnya yang juga sempat dicicipi oleh Presiden dari desa tersebut adalah jeruk yang baru saja dipanen.
“Tadi saya nyoba jeruk, segar banget rasanya karena memang udaranya cocok, tanahnya cocok,” tuturnya.
Dari tempat tersebut, Presiden langsung menuju Bandar Udara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
 

TOBA SAMOSIRDi hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Acara penyerahan digelar di Lapangan Ambarita, Kabupaten Samosir, Selasa, 30 Juli 2019.
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mempercepat penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini adalah karena masih banyaknya sengketa tanah atau sengketa lahan. Hal ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat atas tanah yang dimilikinya.
“Di seluruh Indonesia ini, di tahun 2015, ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat. Tapi yang selesai baru 46 juta. Masih ada 80 juta yang belum selesai. Sehingga banyak sengketa-sengketa tanah, banyak konflik lahan, karena rakyat belum pegang yang namanya sertifikat,” kata Presiden.
Sebelum pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang disalurkan setiap tahunnya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo langsung meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat yang diserahkan kepada rakyat ditambah.

“Saat itu saya minta, tahun depan 2017, minta 5 juta. Saya enggak tahu bagaimana caranya 5 juta harus keluar, ternyata bisa 5,3 juta keluar. Tahun depan saya minta 7 juta tahun 2018. Nyatanya bisa keluar lagi. Tahun depan saya minta tambah lagi, tahun ini 9 juta dan saya yakin juga akan tembus 9 juta,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang, dalam laporannya menyebut pada tahun 2025 sertifikat tanah di seluruh Indonesia akan selesai. Termasuk di kawasan Danau Toba, baik di Simalungun, Karo, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, dan Tapanuli Utara.
“Jadi yang janji Dirjen. Kita ingat-ingat ya. Karena memang kita harus memberikan yang namanya sertifikat ini kepada rakyat agar ada kepastian hukum yang jelas,” tutur Presiden.
Di hadapan masyarakat penerima yang hadir Presiden pun berpesan agar mereka bisa menjaga sertifikat tanahnya dengan baik. Misalnya, dengan memberi bungkus plastik serta memfotokopinya.

“Kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, mengurusnya ke BPN mudah. Ya, ini dua hal yang saya titip untuk sertifikat,” imbuhnya.
Kepala Negara juga berpesan agar masyarakat bersikap bijak dan teliti jika ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan atau agunan di bank. Ia berharap masyarakat tidak menggunakan uang hasil pinjaman di bank tersebut untuk membeli hal-hal yang bersifat kemewahan semata.
“Jadi kalau pergi ke bank dapat Rp300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, gunakan seluruhnya untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk yang aneh-aneh kayak tadi,” tandasnya.
 

SAMOSIR- Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Utara dengan menyambangi Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Desa Sigulatti, Kabupaten Samosir, Rabu, 31 Juli 2019. Taman bumi tersebut merupakan salah satu ikon pariwisata di Sumatera Utara yang memadukan keragaman geologi, hayati, dan budaya
Setibanya di lokasi, Presiden dan Ibu Iriana langsung masuk ke dalam gedung Taman Bumi. Di dalam gedung tersebut terdapat teater mini di mana Presiden menyimak penjelasan tentang sejarah terbentuknya Danau Toba dan tentang kearifan lokal setempat.
Untuk diketahui, mengutip laman resmi Jaringan Taman Bumi Global UNESCO, Indonesia telah memiliki empat taman bumi yang sudah diakui UNESCO, yaitu Gunung Batur di Bali, Ciletuh di Jawa Barat, Gunung Sewu di Jawa Timur, dan Rinjani di Lombok. Pemerintah Indonesia saat ini diketahui tengah mendorong agar Taman Bumi Kaldera Toba juga bisa diakui dan masuk Jaringan Taman Bumi Global UNESCO.
“Ya itu yang tugasnya nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, termasuk juga nanti di kementerian,” kata Presiden saat ditanya jurnalis terkait Taman Bumi Kaldera Toba, di Tano Ponggol.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Danau Toba didasarkan pada tiga faktor utama, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A). Dari sisi atraksi, pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar kualifikasi sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG).
“Saat ini sedang diproses aplikasi UGG, ditargetkan tahun ini akan tersertifikasi. Kemudian akan dibangun 16 geosite yang tersebar di seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba,” kata Menpar.
Saat hendak meninggalkan gedung Taman Bumi, Presiden dan Ibu Iriana menyempatkan mencicipi kopi lokal yang dijajakan di sebuah stan. Di stan lainnya, tampak dipamerkan komoditas pertanian lain seperti bawang merah dan buah mangga.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau Taman Bumi Kaldera Toba antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
 

TOBA SAMOSIR- Presiden meninjau pelebaran alur dan rencana pembangunan jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir pada Rabu, 31 Juli 2019. Di lokasi tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi kawasan Danau Toba agar menjadi destinasi wisata yang menarik.
Dalam pengembangan kawasan Danau Toba ini, penataan lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukung akan berjalan secara paralel atau bersamaan. Presiden juga akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan kawasan Danau Toba.