Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Wujudkan Konsep Forest City di IKN, KSP: Pemerintah Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kalimantan Timur – Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Forest City atau Kota Rimba. Untuk mewujudkannya, pemerintah melalui Kementerian LHK melakukan rehabilitiasi hutan dan lahan yaitu dengan kegiatan penanaman, pembangunan pusat persemaian, dan pemulihan lahan bekas tambang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Trijoko M. Solehoedin, mengatakan kegiatan penanaman di area IKN telah dilakukan pada 2022, yakni di atas lahan seluas 1.314 hektare. “Tahun ini targetnya 500 hektare,” kata Trijoko saat melakukan monitoring dan verifikasi lapangan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN, Kalimantan Timur, Jum’at (4/8).

Kegiatan penanaman di area IKN telah dilakukan pada 2022, yakni di atas lahan seluas 1.314 hektare dan untuk tahun 2023, akan dilakukan penanaman seluas 500 hektar. Penanaman yang dilakukan termasuk penanaman 135 jenis tanaman endemik, guna mentransformasi hutan monokultur eksisting menjadi rimba heterogen.

Selain penanaman, pemerintah juga membangun Pusat Persemaian Mentawir. Saat ini pembangunan sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan. “Bibit-bibit yang dihasilkan Persemaian Mentawir nantinya akan memasok kebutuhan seluruh kegiatan penanaman di IKN agar konsep Forest City benar-benar terwujud sesuai arahan Presiden”, jelasnya.

Pusat Persemaian Mentawir ditargetkan bisa menghasilkan 4 juta bibit per tahun, dan dapat ditingkatkan hingga 10 juta bibit per tahun sesuai kebutuhan. Untuk sarana pendukung, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur sedang melakukan preservasi jalan di sekitar area Pusat Persemaian Mentawir yadng ditargetkan selesai pada tahun ini.

Sementara terkait pemulihan lahan bekas tambang, saat ini sedang dilaksanakan pilot project di Desa Wonosari, kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Pemulihan lahan bekas tambang terlantar seluas 16 hektare tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan dermaga serta sarana olahraga dan wisata air.

Terdapat Goa Batu Tapak Raja seluas 8 hektare yang turut direvitalisasi di sekitar area pemulihan lahan bekas tambang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan menggairahkan ekonomi masyarakat lokal, serta menjadi alternatif kunjungan wisatawan selain titik nol IKN.

“Pemulihan lahan bekas tambang di wilayah IKN diharapkan dapat menjadi model bagi penanganan lahan-lahan bekas tambang lainnya,” pungkasnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP Kawal Penyelesaian Persoalan Hilirisasi Tambang Mangan di NTT

Kupang – Hilirisasi sumber daya alam Mangan (Mn) di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan. Yakni terkait perizinan usaha tambang Mangan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sudiyarto, mengatakan persoalan perizinan tersebut mencakup penyiapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta kendala teknis pada sistem yang ada di Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM.

“Seperti kendala teknis pada Minerba Online Monitoring System (MOMS),” kata Sudiyarto dalam rapat koordinasi percepatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam Mangan, di Kupang, Jum’at (4/8).

Rapat Koordinasi dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, dan pelaku usaha tambang Mangan.

Sudiyarto mengingatkan, hilirisasi sumber daya alam termasuk Mangan, merupakan satu dari lima agenda prioritas Presiden Joko Widodo.

Meskipun cadangan sumberdaya mangan Indonesia terhadap dunia tidak begitu besar atau sekitar 3,8% (49,6 juta Ton Mn), namun kualitasnya nomor wahid di dunia.

“Untuk itu persoalan perizinan tambang Mangan ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat hilirisasinya maupun industrinya,” tegasnya.

Sudiyarto juga meminta kementerian/lembaga mempertimbangkan aspirasi pelaku usaha, yaitu perlunya kebijakan afirmasi terhadap komoditas Mangan di Nusa Tenggara Timur. Terlebih Mangan memiliki karakteristik berbeda dengan dibandingkan dengan komoditas minerba strategis lainnya. Seperti emas dan batubara. “Selain itu, kontribusi usaha tambang Mangan terhadap perekonomian masyarakat di NTT signifikan,” pungkas Sudiyarto.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Percepatan Migrasi Data OSS-RBA ke Pusat Data Nasional

Jakarta – Kantor Staf Presiden mendapati penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem OSS-RBA, masih belum sepenuhnya berjalan. Situasi itu dinilai memiliki risiko pada penyelenggaraan sistem OSS RBA karena keterbatasan infrastruktur yang ada di Kementerian Investasi/BKPM. Apabila sistem OSS RBA terganggu, maka berdampak negatif bagi pelaku usaha dan iklim investasi.

“Kondisi ini belum sejalan dengan semangat penerapan OSS-RBA, yakni peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sudiyarto, di Jakarta, Minggu (9/7).

Seperti diketahui, sesuai dengan amanat Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres No 132/2022 tentang Arsitektur SPBE, setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional (PDN). Regulasi tersebut juga berlaku untuk penerapan OSS-RBA.

Namun sejauh ini Kementerian Investasi/BKPM sebagai pengelola OSS-RBA belum sepenuhnya menggunakan PDN atau pun PDN Sementera yang dikelola Kementerian Informatika dan Komunikasi.

Menurut Sudiyarto, pihak Kementerian Investasi/BKPM menyatakan masih perlu memahami lebih dalam soal PDN/PDN Sementara, termasuk aspek keamanannya. Namun, sambung dia, semakin hari penggunaan OSS-RBA semakin besar. Hingga saat ini OSS-RBA sudah menerbitkan 4,6 juta NIB dengan total proyek sejumlah 10 juta proyek atau kegiatan.

“BKPM masih menyimpan sebagian besar data di data center internal. Penggunaan PDN untuk data utama saja. Karena ada kekhawatiran apabila terjadi masalah pada infrastruktur PDN maka dapat menghambat layanan,” terangnya.

Menanggapi persoalan tersebut, kata Sudiyarto, Kantor Staf Presiden mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengelola PDN segera merespon kebutuhan Kementerian Investasi/BKPM, agar data OSS-RBA sepenuhnya bisa dipindahkan ke PDN.

Sejauh ini, Kominfo bekerja sama dengan Telkom sudah menyediakan PDN Sementara dengan spesifikasi tinggi dan tingkat keamanan tersertifikasi. Pembangunan PDN sendiri direncanakan akan rampung pada Oktober 2024.

“Kami (KSP) juga menekankan pentingnya Kominfo menjamin proses migrasi pusat data berjalan baik dan tidak mengganggu proses pelayanan perizinan yang sedang berjalan,” tutur Sudiyarto.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kominfo, Kemenko Marves, dan Telkom, Kamis (6/7). Rakor membahas penggunaan PDN pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem OSS-RBA.

Sebagai informasi, penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) pada program SPBE di seluruh instansi pemerintah merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Penggunaan PDN bertujuan untuk mempercepatan konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara atau data pribadi WNI, serta efisiensi anggaran.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Terkendala Kadar Air Material Timbunan, KSP: Penyelesaian Konstruksi Bendungan Sidan Mundur dari Jadwal

Badung – Penyelesaian konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan di Bali yang semula ditargetkan rampung pada Desember 2023 mundur menjadi April 2024. Hal ini disebabkan adanya kendala teknis pada pembangunan bendungan, yakni kadar air tinggi pada material timbunan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian mengatakan, kendala ini membuat metode konstruksi memerlukan penyesuaian dan waktu tambahan. Sebab pekerjaan timbunan bendungan tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus bertahap karena kondisi material yang ada di lapangan terlampau basah.

“Pekerjaan timbunan harus dilakukan secara bertahap (staging). Jadi diperlukan waktu tambahan untuk menuntaskan konstruksi bendungan ini. Tapi kami masih menghitung kemungkinan-kemungkinan percepatannya,” kata Helson saat meninjau pembangunan Bendungan Sidan, di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/6).

“Intinya, kendala di Bendungan Sidan ini murni karena masalah teknis, sehingga perlu dilakukan optimalisasi secara teknis pula. Adapun pengadaan tanahnya tidak ada masalah dan sudah tuntas seratus persen,” tambahnya.

Tenaga ahli bidang bidang infrastruktur, transportasi, dan pariwisata KSP ini menyampaikan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali-Penida telah menyiapkan upaya mitigasi dengan baik, termasuk memanfaatkan musim kemarau untuk percepatan konstruksi.

Selain itu, pelaksana juga berkonsultasi dengan para ahli agar pembangunan bendungan ini dapat terus memenuhi persyaratan teknis maupun persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.

“Kita membangun bendungan dengan sangat hati-hati, sesuai rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan (KKB),” ujar Helson.

Seperti diketahui, Bendungan Sidan terletak di tiga kabupaten yakni Badung, Bangli, dan Gianyar. Bendungan Sidan merupakan bendungan kedua yang dibangun Presiden Joko Widodo di Provinsi Bali, setelah Bendungan Danu Kerthi (Tamblang) yang lebih dulu selesai dan diresmikan pada 2 Februari 2023 lalu.

Bendungan Sidan bermanfaat untuk penyediaan air baku dan konservasi air di Bali. Nantinya, air dari bendungan ini akan menyuplai air baku untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Selain itu, juga terdapat potensi pariwisata sehingga pemerintah membangun sarana dan prasarana umum di kawasan bendungan, termasuk membuatkan jalan potong (shortcut) di sisi waduk agar masyarakat dapat memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP: Ubud Sudah Siap Menjadi Destinasi Gastronomi Dunia

Ubud, Bali – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian menegaskan, persiapan pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi berstandar dunia sudah sempurna. Mulai dari fase analisis dan diagnosis, penyusunan desain teknis, hingga pengembangan rencana bisnisnya.

“Dua fase pertama telah rampung. Tinggal fase terakhir yakni pengembangan rencana bisnis. Targetnya September nanti sudah selesai,” kata Helson usai menghadiri Kick-off Meeting Tindak Lanjut Pilot Project Pengembangan Ubud Sebagai Destinasi Gastronomi UNWTO, di Ubud, Bali, Jum’at (23/6).

Pertemuan yang digelar oleh Kemenparekraf ini, dihadiri oleh Kantor Staf Presiden, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Indonesia Gastronomy Network, akademisi Universitas Udayana, dan pelaku wisata gastronomi di Ubud.

Helson mengatakan, pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi dunia merupakan program yang bernilai strategis dalam mendukung arahan Presiden Joko Widodo, yakni mengenalkan keunggulan kuliner dan rempah-rempah Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, juga menjadi pemacu untuk mempromosikan potensi gastronomi, budaya, dan agrikultur Bali.

Untuk mengoptimalkan program tersebut, Helson menekankan tiga poin penting. Pertama, perencanaan yang baik, yakni target harus jelas dan terukur. Kedua, pembentukan destination management organization (DMO) untuk mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan. Ketiga, pentingnya membangun komunikasi publik secara masif.

“Di mana gastronomi harus menjadi motivasi utama wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Ubud,” jelasnya.

Helson juga optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk seluruh elemen masyarakat, pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi dunia segera terwujud, dan bisa memberikan dampak berganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pengembangan Ubud sebagai destinasi wisata gastronomi diharapkan dapat dicontoh daerah-daerah lain, khususnya pada lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

“Kehadiran KSP tentu untuk memberikan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut,” tutup Helson.

Sebagai informasi, pada 2018 organisasi pariwisata dunia United Nations Word Tourism Organization (UNWTO) menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wisata gastronomi di Ubud. Dalam kerjasama ini, UNWTO memberikan kajian apabila Ubud ingin bertransformasi menjadi destinasi gastronomi.

Wisata gastranomi merupakan seni mempelajari makanan secara menyeluruh di setiap proses pembuatannya. Mulai dari persiapan, pemilihan bahan makan, proses memasak, hingga seni presentasi, estetika, dan mutu makanan tersebut.

Ubud dipilih karena stakeholdernya sudah siap dan sangat kolaboratif. Makanan di Ubud tidak sekadar hidangan kuliner, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat setempat. Hal ini bisa dilihat dari relief Yeh Pulu di Ubud yang bercerita tentang budaya berternak, bertani dan berburu sejak abad ke-14 Masehi sebagai bagian dari budaya gastronomi lokal.