Kategori: Kedeputian I

Jakarta – Untuk mendukung konektivitas dan efisiensi logistik nasional, pemerintah akan segera membangun Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau
New Priok Eastern Access (NPEA). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian, menyebut peletakan batu pertama NPEA akan dilakukan pada akhir tahun ini.

“Persiapan pengadaan tanah dan pekerjaan konstruksi sudah berjalan dengan baik. Groundbreaking akan dilakukan pada Desember nanti,” kata Helson, usai Rapat Koordinasi PSN NPEA, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (16/10).

Seperti diketahui, Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau New Priok Eastern Access (NPEA) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan NPEA sepanjang 6,6 kilometer ini diprakarsai oleh Pelindo. Estimasi nilai proyeknya sebesar Rp 6,6 triliun.

Helson menjelaskan PSN Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau New Priok Eastern Access (NPEA) akan tersambung dengan PSN Jalan Tol Cibitung – Cilincing yang sudah lebih dulu selesai dan beroperasi. Jalan akses dan jalan tol ini, sambung dia, menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan berbagai kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

“Dengan adanya NPEA, akses dari dan menuju kawasan industri akan menjadi lebih lancar, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Helson juga memastikan pemerintah terus melakukan pemerataan pembangunan, termasuk menyiapkan berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia. Terkait dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kalibaru (New Priok), kata dia, keduanya tetap akan menjadi tulang punggung perekonomian dan sistem logistik nasional.

“Untuk beberapa waktu ke depan, Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kalibaru masih akan menjadi tulang punggung perekonomian dan sistem logistik nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Group Head Manajemen Proyek PT Pelindo (Persero), Wahyu Pradityo, menyampaikan Pelindo bersama BPN, dan Pemprov DKI Jakarta, akan segera memulai pengadaan tanah pada zona darat untuk pembangunan NPEA. Sebab izin penetapan lokasi maupun persetujuan lingkungan dari Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah terbit.

“Selanjutnya kami (Pelindo) akan memulai konstruksi dari zona laut secara paralel dengan pembebasan lahan pada zona darat,” terang Wahyu.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko mengapresiasi kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pertamina Patra Niaga terkait Migrasi Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan Subsidi Tepat.

Saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara KKP dengan Pertamina Patra Niaga yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (15/8), Moeldoko menyoroti bahwa adanya MoU Migrasi Data KUSUKA kedepannya agar dipertanggungjawabkan dengan pemanfaatan data yang transparan untuk pendistribusian BBM bersubsidi untuk mendukung nelayan kecil.

Moeldoko turut menambahkan, dengan adanya sinkronisasi data antara KKP dan Pertamina Patra Niaga dapat mengurangi isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. “Kita sering dengar permasalahan kuota, ini bisa dari data yang belum sinkron atau penyelewengan, harapan saya setelah MoU ini gak ada keluhan seperti itu,” tegas Moeldoko.

Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan KSP akan terus mendorong Kementerian/Lembaga untuk sinkronisasi data nelayan yang masuk dalam Program KUSUKA. Sehingga, pendistribusian BBM bersubsidi bagi para nelayan yang sudah berbasis data akan mewujudkan Ekonomi Biru yang menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai spirit utama poros maritim dunia.

Panglima TNI 2013-2015 ini meyakini pelayanan publik yang prima harus didukung oleh data yang lengkap agar kebijakan yang dirumuskan dan diambil lebih terarah dan tepat sasaran. “Distribusi yang tepat sasaran dan data yang transparan ini bisa dukung nelayan kita lebih berdaya,” pungkas Moeldoko.

“Kita sering bilang negara hadir dalam persoalan masyarakat, dan itu betul kita jalankan, kita ingin pastikan. Seperti kemarin dalam pilot project KUSUKA dan digitalisasi BBM subsidi nelayan di Koja, kita pastikan ini semua tepat sasaran dengan data,” ujar Moeldoko.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyaluran kuota BBM bersubsidi, terutama bagi para nelayan yang ada di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh pendataan nelayan yang terdaftar dalam Program KUSUKA hanya mencapai 27 persen dari total satu juta jumlah nelayan yang tersebar di Indonesia.

“Dari data serahan BBM hanya terpenuhi sebanyak 30 persen dari kuota 2,3 juta kiloliter semoga bisa segera terpenuhi hingga 100 persen, terutama optimalisasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan” ungkap Febry.

Jakarta – Kantor Staf Presiden menginisiasi kerja sama antar kementerian dalam penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman oleh lima kementerian. Yakni, Kementerian Kominfo, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan Kementerian PUPR.

Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, didampingi Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PDN untuk OSS RBA, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (16/8).

Pada kesempatan itu, Moeldoko meminta pasca penandatanganan perjanjian kerja sama sudah tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing kementerian terkait penggunaan PDN dalam penerapan OSS RBA. Terlebih, Presiden Joko Widdo telah mengamanatkan sistem dan aplikasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah harus terintegrasi dengan PDN, termasuk untuk OSS RBA.

“Presiden sudah sampaikan tidak ada lagi aplikasi-aplikasi baru. Semua harus merujuk ke PDN. Termasuk untuk OSS RBA ini,” tegas Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, penandatanganan Nota Kesepahaman harus diikuti peta jalan atau road map yang jelas dalam pemanfaatan PDN untuk pengembangan ekosistem perizinan dasar OSS RBA. Termasuk soal keamanan dan kelancaran. “Jangan pernah ada kebocoran data dan kegagalan yang bisa merugikan publik,” tegasnya.

“Kita harus pastikan OSS RBA ini lebih aman, cepat, dan lancar. Publik harus tahu soal ini,” tambah Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, mengatakan kerja sama antar kementerian terkait penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PDN untuk ekosistem OSS RBA bisa terwujud setelah melalui proses panjang. Ia menyebut, sejak awal 2023, KSP melalui Kedeputian I telah melakukan delapan kali rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga untuk mencari solusi agar penggunaan PDN dalam penerapan OSS RBS berjalan optimal.

“Ini adalah pekerjaan besar dan tidaklah mudah. Kami (KSP) kawal secara serius melalui sistem pemantauan internal kami, yaitu Distra (database isu strategis),” ujar Febry.

Masih kata Febry, perjanjian kerja sama itu akan menjadi dasar untuk terus mempercepat ketersediaan infrastruktur pusat data nasional. Tidak hanya mengintegrasikan dengan OSS RBA, melainkan juga dengan sisten perizinan dasar lainnyta. Seperti Tata Ruang pada GISTaru, Lingkungan pada AMDALnet, serta gedung dan bangunan pada SIMBG. “Jika ini berjalan optimal, kita bisa menghadirkan iklim investasi yang aman, mudah, dan cepat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) pada program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Hal ini diatur dalam Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penggunaan PDN bertujuan untuk mempercepatan konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara atau data pribadi WNI, serta efisiensi anggaran.

Minahasa Utara – Pemerintah terus bekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur penunjang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang. Pembangunan yang sudah dilakukan sejak 2019 itu, diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, serta memberikan rasa aman, kemudahan, dan kenyamanan bagi pengunjung.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, mengatakan Infrastruktur memainkan peran penting dalam membentuk keberhasilan dan daya pikat dari setiap tujuan wisata. “Untuk itu pemerintah secara serius mengembangkan setiap infrastruktur terutama untuk DPSP,” kata Helson saat kunjungan lapangan ke beberapa infrastruktur penunjang DPSP Likupang, di Minahasa Utara, Kamis (10/8).

Pembangunan infrastruktur penunjang yang saat ini dikebut pengerjaannya, papar Helson, meliputi pembangunan dan peningkatan jalan menuju berbagai daya tarik wisata (DTW), jaringan air bersih, penataan kawasan pariwisata, serta pengembangan bangunan pengendali banjir.

Tak berhenti sampai di situ. Ke depan di kawasan DPSP Likupang juga akan dibangun tempat pengelolaan sampah terpadu, instalasi pengolahan air limbah, pelabuhan di Pulau Bangka dan penataan kawasan Pantai Pal.

“Diharapkan pembangunan Infrastruktur tersebut dapat menjadi tulang punggung yang bisa menarik banyak wisatawan ke DPSP Likupang sesuai harapan Presiden Jokowi,” tegas Helson.

Sementara untuk memastikan pengembangan DPSP berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sambung dia, pemerintah telah membangun 200 homestay atau rumah tinggal di tiga desa, di Likupang.

Pada kesempatan itu, Helson juga mengapresiasi kerja keras kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai infrastruktur di DPSP Likupang. Khususnya untuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Pemkab Minahasa Utara, dan Pemprov Sulawesi Utara.

Kalimantan Timur – Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Forest City atau Kota Rimba. Untuk mewujudkannya, pemerintah melalui Kementerian LHK melakukan rehabilitiasi hutan dan lahan yaitu dengan kegiatan penanaman, pembangunan pusat persemaian, dan pemulihan lahan bekas tambang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Trijoko M. Solehoedin, mengatakan kegiatan penanaman di area IKN telah dilakukan pada 2022, yakni di atas lahan seluas 1.314 hektare. “Tahun ini targetnya 500 hektare,” kata Trijoko saat melakukan monitoring dan verifikasi lapangan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN, Kalimantan Timur, Jum’at (4/8).

Kegiatan penanaman di area IKN telah dilakukan pada 2022, yakni di atas lahan seluas 1.314 hektare dan untuk tahun 2023, akan dilakukan penanaman seluas 500 hektar. Penanaman yang dilakukan termasuk penanaman 135 jenis tanaman endemik, guna mentransformasi hutan monokultur eksisting menjadi rimba heterogen.

Selain penanaman, pemerintah juga membangun Pusat Persemaian Mentawir. Saat ini pembangunan sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan. “Bibit-bibit yang dihasilkan Persemaian Mentawir nantinya akan memasok kebutuhan seluruh kegiatan penanaman di IKN agar konsep Forest City benar-benar terwujud sesuai arahan Presiden”, jelasnya.

Pusat Persemaian Mentawir ditargetkan bisa menghasilkan 4 juta bibit per tahun, dan dapat ditingkatkan hingga 10 juta bibit per tahun sesuai kebutuhan. Untuk sarana pendukung, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur sedang melakukan preservasi jalan di sekitar area Pusat Persemaian Mentawir yadng ditargetkan selesai pada tahun ini.

Sementara terkait pemulihan lahan bekas tambang, saat ini sedang dilaksanakan pilot project di Desa Wonosari, kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Pemulihan lahan bekas tambang terlantar seluas 16 hektare tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan dermaga serta sarana olahraga dan wisata air.

Terdapat Goa Batu Tapak Raja seluas 8 hektare yang turut direvitalisasi di sekitar area pemulihan lahan bekas tambang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan menggairahkan ekonomi masyarakat lokal, serta menjadi alternatif kunjungan wisatawan selain titik nol IKN.

“Pemulihan lahan bekas tambang di wilayah IKN diharapkan dapat menjadi model bagi penanganan lahan-lahan bekas tambang lainnya,” pungkasnya.