Singkawang, Kalimantan Barat – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa program kerja, implementasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus merujuk pada Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Jaleswari dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) Festival HAM 2023, di Kantor Walikota Singkawang, pada Kamis (7/9).
“Gagasan penyelenggaraan Festival HAM merupakan sebuah upaya bersama multipihak Pemerintah, Lembaga Nasional HAM, Kelompok Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah untuk memperluas kota/kabupaten berbasis Hak Asasi Manusia,” ujar Jaleswari.
Dalam konteks kebijakan, lanjut Jaleswari, pemerintah daerah sudah sepatutnya memasukkan konteks, pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut, dinilai merupakan gambaran dari praktik baik dari konteks toleransi dan upaya memperkuat keberagaman di Indonesia. “Dari praktik dan pengalaman baik pemenuhan HAM dalam tatanan regulasi bisa menjadi ajang unjuk diri etalase Indonesia ke dunia,” imbuhnya.
Pemilihan kota Singkawang dalam gelaran Festival HAM ke-7 ini karena terdapat dimensi toleransi yang tumbuh baik di kota tersebut. Selain itu, Jaleswari menambahkan bahwa pemilihan kota Singkawang merupakan hasil dari berbagai komponen penilaian oleh tiga lembaga yaitu Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan INFID, dimana Singkawang memiliki program kerja dan regulasi daerah yang beririsan dengan Hak Asasi Manusia.
Tidak hanya berhenti dalam tatanan regulasi, Jaleswari menyebutkan adanya ruang bagi para pemuda Singkawang untuk bersuara dan beraktualisasi menjadi komponen yang memperkaya toleransi lintas generasi di Kota Singkawang. “Nantinya para undangan dalam Festival HAM 2023 bisa mendapat pengalaman berharga merasakan bagaimana toleransi mendarah-daging di kehidupan bermasyarakat di Singkawang,” ujarnya.
Pelaksanaan Festival HAM 2023 mengangkat tema besar yaitu “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran dan Inklusif”. Tema ini ditetapkan oleh penyelenggara dan tuan rumah karena relevan dengan kondisi yang merepresentasikan nilai kolektif di Kota Singkawang.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan Festival HAM juga menjadi ajang untuk menunjukkan kebhinekaan Indonesia kepada dunia. Dalam keanekaragaman budaya, suku, agama dan bahasa, Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan dan keindahan yang menandai eksistensinya sebagai negara yang unik. “Kebhinekaan merupakan takdir Indonesia, inilah yang memperkuat identitas bangsa kita,” tutup Jaleswari.
Tidak hanya menghadirkan tamu-tamu nasional, melainkan juga tamu-tamu internasional yang nantinya akan meramaikan gelaran inti Festival HAM 2023 yang akan diselenggarakan pada 16-19 Oktober 2023 mendatang. Jaleswari menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Festival HAM 2023. Ia berharap agenda tersebut dapat menjadi forum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan HAM untuk terus saling mendukung dan menginspirasi.
