Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Infrastructure, Energy and Investment

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Sejahterakan Rakyat Maluku

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal proses pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Propinsi Maluku. Langkah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan janji Presiden Jokowi dalam sektor maritim. “Pelabuhan tersebut akan menjadi legacy Presiden sekaligus mengangkat harkat martabat sektor maritim yang sudah lama terabaikan dan merupakan jati diri bangsa Indonesia,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan Koropitan saat melakukan kunjungan ke titik lokasi Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Maluku.

Alan juga menegaskan, pembangunan Pelabuhan Terintegrasi ini diharapkan dapat mensejahterahkan rakyat Maluku baik melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun lapangan kerja yang tercipta dari efek domino yang disebabkan oleh aktivitas bisnis. Terlebih, lanjut Alan, dengan adanya sistem lumbung ikan nasional terintegrasi ini juga diharapkan naiknya harga ikan di produsen (nelayan) dan turunnya harga ikan di konsumen (khususnya pulau Jawa) sebagai pasar terbesar dalam negeri.

Selain itu, begitu banyaknya kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, maka pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi harus mengakomodir kepentingan nelayan tradisional dan skala kecil. Oleh karena itu, KSP mendorong sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian dan Lembaga lainnya.

Diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan optimalisasi sistem logistik ikan di Maluku.
Hal itu bisa dimulai dari desa-desa pesisir ke pelabuhan-pelabuhan perikanan dan masuk ke pelabuhan perikanan terintegrasi di Ambon. “Sehingga dari Ambon bisa ekspor ke luar negeri atau menuju ke konsumen dalam negeri serta tentunya untuk konsumsi di Maluku,” jelas Alan.

KSP lakukan Rapat koordinasi lapangan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Propinsi Maluku

Pada kunjungan ke titik lokasi Calon Pelabuhan Perikanan Terintegrasi, KSP juga didampingi Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fritz Lessnusa. Selain melakukan kunjungan lapangan, KSP juga melakukan Rapat koordinasi lapangan yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing KKP dan perwakilan dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku.

Kadis KP Provinsi Maluku Abdul Haris melaporkan, proses Feasibility Study (studi Kelayakan) Kawasan Pelabuhan Terintegrasi yang memiliki luas 700 Hektar tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sedang dalam proses pelaksanaan dan diperkirakan selesai pada Desember 2020. “Setelah studi kelayakan Kawasan selesai, selanjutnya akan dilaksanakan Studi Kelayakan untuk Pembangunan Pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pelabuhan perikanan Tangkap KKP dan sudah dianggarkan pelaksanaannya pada 2021,” ungkap Haris.

Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk KKP juga telah menyiapkan anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan studi kelayakan sistem logistik perikanan terintegrasi yang mencakup pada 15 Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 2 Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sistem logistik juga akan mencakup kepada 1.169 Desa di Propinsi Maluku di mana 80% dari jumlah desa yang ada merupakan desa pesisir dan 65% dari jumlah tersebut merupakan desa pesisir dengan kategori tertinggal.