JAKARTA – Beragam program pembangunan perumahan rakyat pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pantauan Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam hal ini, KSP ingin memastikan berbagai program perumahan rakyat tak hanya bisa menurunkan backlog perumahan, melainkan juga bisa jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
“Untuk itu, kami akan memastikan agar program perumahan rakyat ini dapat terus dikebut. Apabila ada kendala-kendala, kita lakukan debottlenecking secara cepat dan tepat agar target perumahan rakyat dapat tercapai,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Program Perumahan Rakyat di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (29/6).
Beberapa program yang dimaksud antara lain, Program Satu Juta Rumah, Rumah Susun Perkotaan yang merupakan Proyek Prioritas Strategis (major project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Rumah Swadaya yang ditetapkan melalui Perpres 109/2020. Moeldoko menjelaskan, program perumahan rakyat ini perlu didukung ➕ diprioritaskan karena menjadi kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, selain peran Pemerintah, diperlukan dukungan dari unsur-unsur lainnya, termasuk lembaga pembiayaan perumahan, baik melalui institusi yang dikelola negara maupun perbankan pada umumnya, serta BUMN dan swasta lainnya. Pada kesempatan ini, Moeldoko juga ingin menegaskan kembali arahan dari Presiden agar suatu program tidak hanya sekadar sent, tetapi manfaatnya untuk perekonomian dan kesejahteraan juga harus dipastikan delivered.
“Kita perlu petakan kebutuhan dukungan, termasuk berbagai regulasi hingga insentif yang harus disiapkan agar hal ini dapat kita capai, termasuk menyiapkan pilot project agar sektor perumahan dapat semakin memberikan daya ungkit,” jelas Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko tidak lepas dari banyaknya pengelola program perumahan rakyat. Mulai dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur serta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), BUMN mulai dari Perumnas, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), termasuk pihak swasta.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyampaikan kesiapannya untuk melanjutkan inovasi dan percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui Program Sejuta Rumah. Apalagi, kata Khalawi, sejak 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pihaknya telah merealisasikan 4,8 juta rumah dari target sebanyak 5 juta. “Sehingga kolaborasi diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 7,6 juta,” jelas Khalawi.
Sementara, BP Tapera telah memulai program pembiayaan khusus perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan. “Jika dana ini sudah cukup, maka ke depan bisa menggantikan peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
