Kantor Staf Presiden

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko memberikan perhatian serius terhadap isu perubahan iklim. Ia pun menekankan pentingnya Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR), merumuskan solusi untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang kian nyata.

Moeldoko mengungkapkan, Skor Disaster Preparedness Indonesia dan negara kawasan pasifik secara umum mengalami penurunan, terutama terhadap potensi ancaman perubahan iklim.

“Fenomena ini tentu membuat Indonesia semakin rentan akan potensi bencana alam,”kata Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (24/5).

Moeldoko menilai, perubahan iklim telah membawa perubahan bentuk ancaman bagi satu negara. Menurutnya, perubahan iklim tidak hanya membawa dampak bagi sistem lingkungan. Namun juga berdampak pada pertahanan dan keamanan suatu negara, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

“Konsep keamanan nasional bukan hanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Namun bagaimana menjaga keselamatan jiwa manusia,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengamini pernyataan Bill Gates, bahwa mengakhiri pandemi COVID19 mungkin lebih mudah daripada menyelesaikan masalah perubahan iklim.

Ia pun berharap, kegiatan seperti GPDRR bisa meningkatkan kerja sama pemerintah dan manusia dari berbagai negara dalam memitigasi potensi bencana alam, terutama dampak perubahan iklim global.

“Pertemuan ribuan delegasi, ilmuan, pakar bidang bencana dari 193 negara pada GPDRR harus menghasilkan solusi konkret,” pungkas Moeldoko.

Seperti diketahui, Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) ke-7, digelar di Nusa Dua Bali, 23-28 Mei 2022, dan dihadiri oleh 4.000 peserta offline dan 2.000 peserta online dari 193 negara.

GPDRR merupakan platform global untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam pengurangan risiko bencana, serta untuk mempercepat kemajuan menuju ketahanan bencana dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Indonesia mengusung tema Dari Risiko ke Resiliensi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan untuk Semua di Dunia yang Berubah oleh COVID19.

Tema tersebut diusung, karena Indonesia telah membuktikan mampu melakukan penanganan dan bangkit dari situasi pandemi COVID19, yang menimbulkan risiko sistemik (systemic risks).

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan, kebijakan tegas Presiden RI Joko Widodo menertibkan izin usaha pertambangan dan Kehutanan, menjadi bukti bahwa Presiden mendengarkan suara publik dan memperhatikan situasi di lapangan.

Menurutnya, selama ini tata kelola sumber daya alam banyak mendapat sorotan publik, karena dinilai tidak merata, transparansi, serta memunculkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

“Presiden melihat dan mendengar fakta-fakta di lapangan tersebut, sehingga beliau melakukan realokasi kepada berbagai kepentingan pembangunan ekonomi berkeadilan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Abetnego, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (7/1) .

Abetnego menilai, ketersediaan dan kepastian penguasaan tanah menjadi elemen penting untuk membangun iklim investasi yang baik. Maka dari itu, keputusan tegas Presiden mencabut berbagai izin, konsesi, HGU, dan HGB yang selama ini telantar diharapkan bisa menghasilkan multiplier effect.

“Dengan membuka ruang bagi pelaku ekonomi baik petani, lembaga keagamaan dan pelaku usaha yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lahan, justru akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Abetnego juga menuturkan, ketegasan pemerintah mencabut 2.078 izin tambang, 192 izin kehutanan, dan 34 ribu hektare izin perkebunan, menjadi modal untuk memastikan target-target reforma agraria dan perhutanan sosial bisa dapat tercapai.

Sejauh ini, jelas Abet, pemerintah telah melakukan redistribusi atas bekas HGU, tanah telantar, dan tanah negara lain sebanyak lebih dari 1 juta hektare, serta memberikan distribusi manfaat atas lebih dari 4,7 juta hektare luasan Hutan, yang dikelola secara langsung oleh 1 juta kepala keluarga di penjuru Indonesia.

“KSP akan terus mengawal agar tanah-tanah yang selama ini ditelantarkan atau tersandera oleh konflik agraria justru dapat menjadi booster pembangunan berkeadilan,” pungkas Abet.