Kategori: Ekonomi dan Produktivitas

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko ajak generasi muda berperan dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama  terutama saat pandemi  Covid-19. “Dalam dunia pertanian, perlu banyak anak muda yang berkontribusi. Masalah tanah yang rusak dan sempit, kendala modal karena urusan administratif, soal manajemen hingga paska panen dapat diselesaikan dengan teknologi. Maka petani tidak hanya sekadar hidup, tapi menata hidupnya lebih baik,“ papar Moeldoko  saat audiensi dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/7).

Moeldoko juga menjelaskan, dengan teknologi yang modern, semua dapat dikendalikan dengan mudah, baik mengenai pengolahan tanah, penanaman hingga panen. “Tidak semua tanah bisa ditanam dengan kedelai, jagung, bawang atau kepala sawit.  Namun, dengan adanya aplikasi, bisa diketahui bagaimana perkembangan dan prediksi panen, membuat supply and demand dengan didukung data yang kuat,” ujarnya.

Selain itu, mengenai dampak pandemi Covid-19, angka pengangguran di Indonesia diprediksikan bertambah sebanyak 2,9 juta. Kemudian, munculnya masyarakat maskin baru dengan pertambahan jumlah sekitar 2,4 juta orang.  Sektor industri, pariwisata dan pertanian juga turut terdampak pandemi ini.  Pemerintah, kata Moeldoko, tidak hanya memprioritaskan sektor kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Kemudian dari sisi teknologi, dilakukan pengembangan dalam bidang pembuatan APD dan lainnya. Berdasarkan laporan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Indonesia mampu memproduksi tes rapid dengan harga jauh lebih terjangkau. “Pandemi ini sebuah momentum untuk melakukan banyak riset mengenai metode, strategi, teknik dan cara-cara baru di bidang kesehatan,” tegasnya.

Ketua Umum AMPI, Dito Ariotedjo pada kesempatan tersebut menjelaskan, AMPI ingin berkontribusi lebih banyak  bagi pembangunan Indonesia.  Akbar Leluasa Sekjen DPP AMPI, juga menjelaskan mengenai program pemuda bertani yang diinisiasi oleh AMPI. Program ini dalam rangka memaksimalkan potensi anak muda untuk bisa bertani. “Ini untuk menjawab kekhawatiarn kekurangan petani di masa depan. Ini semua pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pangan nasional,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan, penambahan jumlah kasus Covid-19 sangat drastis. Namun demikian, satu hal yang membuat kita posistif adalah tingginya tes PCR di Indonesia.

Pemerintah terus mendorong upaya kolaborasi berbagai pihak untuk menggerakkan sektor ekonomi, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.

Kunci untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi bersama ini adalah disiplin dan gotong royong antara pemerintah, swasta dan pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah memiliki semangat yang sama dengan para pelaku UMKM. Presiden berkali-kali mengatakan UMKM harus bangkit. Karena itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, skema, dan insentif untuk memulihkan sektor ekonomi,” papar Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat membuka webinar secara virtual mengenai Implementasi Program Bagi UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (9/07)

Juri juga menjelaskan, dalam penanganan berbagai dampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan. “Secara simultan, pemerintah juga fokus untuk pemulihan ekonomi dan bagaimana masyarakat agar tetap bisa makan, di antaranya dengan skema seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sebagainya.”

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih menjelaskan, IKM harus menjadi perhatian khusus karena menyerap tenaga kerja yang paling banyak. IKM mampu menyerap 10,5 juta tenaga kerja, sedangkan industri besar hanya 5,9 juta orang.

IKM pada masa pandemi ini, lanjut Gati, juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara cepat, efisien dan efektif mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, juga bagaimana risiko dan peluang pasarnya. Misalnya, produk masker dan hand sanitizer bagaimana risiko dan berapa lama peluangnya. “Kami juga melihat kebutuhan IKM mengenai SDM, mesin dan bahan bakunya apakah kurang.”

Kementerian Perindustrian juga mendukung penggunaan teknologi bagi IKM sehingga dapat mengatasi kendala pemasaran apalagi di tengah pandemi ini. “Pemerintah sebagai Pembina IKM memberikan pelatihan digital sejak 2017. Selain itu, e-learning sudah dilakukan sejak 2018. Kami refocusing pada pelatihan sehingga IKM melek digital. Setelah pelatihan teori, kami sedang membuat berbagai video pelatihan teknis, sehingga perekonomian bisa benar-benar bergerak kembali.”

Pemerintah juga menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan salah satu marketplace sehingga bisa diketahui data penjualan produk lokal. “Dalam waktu dua minggu bisa diketahui bigdata-nya dan dianalisis produk apa yang paling laku dan sebagainya, sehingga kami dapat menyusun program berikutnya.”

Kementerian Perindustrian juga berkoordinasi dengan Keminfo untuk memfasilitasi jaringan internet bagi sentra-sentra IKM. Dengan demikian, hasil produksi mereka dapat dipromosikan lebih luas.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa UMKM menjadi andalan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2018, sekitar 117 juta angkatan kerja terserap melalui UMKM.

“Dalam masa pandemi, UMKM memiliki keunggulan dibandingkan industri besar. UMKM bisa menyesuaikan dengan situasi yang berkembang. Pola konsumsi yang semula offline, sekitar 40 persen beralih menjadi online. Sebagian besar UMKM meningkat omsetnya, terlebih untuk produk hand sanitizer, sabun antiseptik, tisu basah dan sebbagainya. Sektor kesehatan, ritel, jasa, dan komunikasi mengalami peningkatan,” papar Arif.

Menurutnya, UMKM yang mampu bertahan dan berkembang pada masa ini adalah yang memiliki akses terhadap digital. Indonesia berpeluang besar dalam pemasaran secara digital.
Namun menjadi tantangan karena sebagian belum terakses dengan digital. Pada 2019, UMKM yang sudah menggunakan teknologi informasi mencapai 8,3 juta atau sekitar 13 persen. “Ada kenaikan sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya, meski begitu masih banyak yang belum menggunakan akses internet.”

Arif menjelaskan, digitalisasi tak hanya terkait pemasaran, namun keseluruhan proses industri, seperti perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Digitalisasi ini dapat memperluas akses pasar dalam negeri dan luar negeri bahkan hingga akses permodalan. Pada akhir 2020 diharapkan sudah lebih dari 10 juta pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi informasi ini. Terkait hal ini, sekitar 18 kementerian dan lembaga melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan UMKM dalam proses digitalisasi.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan, pihaknya melakukan respons cepat dengan melakukan monitoring terhadap UMKM. Dalam beberapa bulan ini, pelaku UMKM menggunakan modal kerja untuk konsumsi makanan. “Hari ini, aktivitas ekonomi di tingkat bawah menunjukkan pemulihan. Semoga ini terus berlanjut hingga aktivitas ekonomi, terutama di pasar trasional terus meningkat.

Dalam webinar tersebut, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengatakan, pemerintah dapat menyerap produk UMKM melalui proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini ada program PADI (Pasar Digital) oleh BUMN dan Telkom dan Kementrian Perindustrian untuk IKM, membuat skema agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kini mengutamakan UMKM.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa ada katalog elektronik. UMKM bisa mendaftarkan produknya. Hal ini memberikan dampak langsung yang positif untuk UMKM. Menurut Informasi, akan ada katalog khusus untuk produk UMKM, jadi kementerian atau lembaga wajib lebih dulu membuka katalog khusus UMKM. Tujuannya agar barang dan jasa UMKM terserap oleh negara,” papar Nita.

Pemerintah memulai proyek percontohan tambak udang seluas lima hektar di Provinsi Lampung. Proyek ini diharapkan bisa membantu pengembangan tambak udang rakyat.

Sebab, peningkatan produksi udang nasional menjadi salah satu program sebagai proyek prioritas strategis (major project) dalam RPJMN 2020-2024. “Perwujudannya lewat revitalisasi tambak udang dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan Koropitan pada Senin (6/7), di Bandar Lampung.

KSP bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai akhir pekan lalu melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Lampung. Dalam Rapat Koordinasi Teknis Tim Pokja Peningkatan Produksi Udang Nasional tersebut, Alan menyatakan revitalisasi lahan tambak udang yang dilakukan perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan. “Skema Perhutanan sosial dipilih sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar dia.

Menurut Alan, program peningkatan udang nasional adalah bentuk implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indistri Perikanan Nasional. Peningkatan produktivitas udang nasional juga diharapkan bisa menggerakkan perekonomian rakyat di tengah kelesuan ekonomi sebagai dampak pandemi covid 19. “Ini kesempatan bagi Indonesia untuk menggenjot produksi udang. Kemungkinan akan terjadi penurunan suplai udang secara global akibat Tiongkok menghilangkan subsidi kepada para petambaknya,” tambah Alan.

Selain itu Rapat juga merekomendasikan sejumlah hal diantaranya, pertama, mengawal proses legalitas perhutanan sosial paska registrasi masyarakat. Kedua, membentuk pokja daerah untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait di pusat dalam mengonsolidasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negarai (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD). “Serta CSR dalam pengembangan tambak udang rakyat di lokasi perhutanan sosial desa Pematang Pasir, Kec Ketapang, Lampung Selatan dengan luasan sekitar 320 hektar,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subyakto menyatakan, Kabupaten Lampung Selatan dipilih karena sudah menyiapkan lahan dan terdapat kelompok-kelompok petambak udang yang telah berjalan usahanya. “Namun perlu dioptimalkan lagi,” tambah Slamet.

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sudah membuat beberapa aturan yang berisi pelonggaran dan penyederhanan perijinan kepada para petambak. “Mohon ini didukung para kepala daerah termasuk Pak Bupati Lampung Selatan,” pungkas Slamet.

Pemerintah menyiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat aman dan produktif di era prakondisi usai penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Penyiapan strategi juga dilakukan agar kehidupan ekonomi dapat terus berjalan, baik itu di pasar tradisional dan modern serta sektor ekonomi lainnya. “Pada masa pandemi ini, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tapi juga ekonomi,” ujar Juri Ardiantoro, Deputi Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) dalam webinar dengan para pelaku pasar, Senin (8/6/2020).

Menurut Juri, ada tiga kebijakan utama pemerintah dalam penanganan Covid-19 yaitu penanganan kesehatan, pemberian bantuan jaring pengaman sosial, dan mendorong stimulus ekonomi.

Pada webinar dengan tema, Dampak Penerapan Pola Hidup Baru dalam Menghadapi Covid-19 (Perspektif Pelaku Pasar Tradisional dan Modern) itu, Juri mengatakan, pemerintah telah menjalankan kebijakan PSBB dan menyiapkan kebijakan untuk mengurangi pembatasan secara bertahap. Di antaranya, pemerintah sudah mengurangi pembatasan pada 102 kota atau kabupaten yang yang sudah tergolong zona hijau. Menurut Juri, pengurangan pembatasan atau relaksasi tersebut harus didasarkan pada fakta dan data di lapangan serta fakta epidemiologis. “Kita juga harus siap disiplin dengan protokol kesehatan untuk mengendalikan wabah ini,” papar Juri.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) Abdullah Mansuri menjelaskan, pasar tradisional merupakan ujung tombak ekonomi dan pusat distribusi pangan sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Berbeda dengan pusat perbelanjaan, ritel atau mal, pola di pasar tradisional terjadi interaksi langsung antara pedagang dan pembeli dan menggunakan uang tunai sehingga berpotensi tinggi dalam penyebaran Covid-19.

Karena itu, IKAPPI meminta adanya skema perdagangan ulang kepada Kementerian Perdagangan. Ada beberapa poin yang sedang dikomunikasi untuk dikaji ulang, seperti jam operasional pasar untuk menghindari penumpukan pembeli. Selain itu, daya beli harus ditingkatkan kembali dengan menekan atau menurunkan harga pangan sehingga memudahkan pedagang dan pembeli.

Mansuri menambahkan, pengelola 65 pasar tradisional juga telah melakukan rapid test dan swab terhadap para pedagangnya. Hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan keamanan di pasar. Untuk menghadapi pola hidup baru ini, dilakukan pengaturan ulang posisi antarpedagang, misalnya meneggunakan lahan parkiran atau memberi nomor urut ganjil genap pada pedagang. Pengelola pasar juga memberikan sekat, pedagang wajib menggunakan masker dari rumah, dan menyediakan tempat cuci tangan dan disinfektan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO) Joko Setyanto menjelaskan, pihaknya akan meluncurkan ‘Gerakan Pakai Masker’ di pasar untuk menekan risiko penularan. “Harus ada sanksi tegas jika pedagang tidak mengikuti protokol kesehatan, misalnya penutupan kios. Kami juga mendorong pembayaran secara elektronik atau nontunai,” ujar Joko.

Pada kesempatan yang sama, Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengatakan, dalam dua bulan terakhir, pusat perbelanjaan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada sanksi tegas bila melanggar ketentuan. “Mulai minggu lalu, banyak toko-toko yang memberlakukan latihan untuk protokol kesehatan. Sehingga pada saat pembukaan, akan sangat siap.

Kemudian, Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) juga sudah menyiapkan untuk menuju pola hidup baru terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang teredukasi dan komunikatif. “Kami mengusulkan roadmap dari berbagai pemangku kepentingan harus bersinergi dan sama. Lalu, harus ada satgas komunikasi dan sosialisasi, sehingga semua orang dapat mengerti dalam pencegahan Covid-19, terutama petugas di lapangan.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah mengusulkan adanya insentif kepada SDM seperti di Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain. “Perlu bantuan kepada pusat belanja, tenant, supplyer dan membebaskan minimum pemakaian listrik. Kemudian, pajak-pajak lainnya seperti reklame perlu ditinjau ulang.”