Kategori: Berita Presiden

JAKARTA –Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah masih membahas wacana penurunan bahan bakar minyak (BBM). Termasuk mempertimbangkan apakah penurunan itu masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III.
“Opsinya apakah memang akan diturunkan di bawah harga pasar, berarti kan subsidi (subsidi BBM lagi) atau apakah memang Pajak Pertambahan Nilai 10% di BBM tidak dikenakan,” kata Teten Masduki di Komplek Istana Negara, Selasa 6 Oktober 2015.
Menurutnya, opsi-opsi itu masih dipertimbangkan Presiden. Mulai dari memberi subsidi, tidak mengenakan PPN, atau meningkatkan efisiensi distribusi BBM di Pertamina. Mana yang lebih baik bagi rakyat agar harga BBM bisa diturunkan sehingga dapat menjadi stimulus agar ekonomi Indonesia berkembang.
Teten menambahkan, dalam rencana penurunan harga BBM juga dibahas penurunan harga solar, selain premium.
“Kalau BBM dijual di bawah pasar, itu kan berarti ada subsidi. Itu aja, atau dicarikan yang lain supaya ekonomi bergerak. Tapi kan harus dihitung dampak terhadap APBN sehingga efeknya bagi pertumbuhan bagaimana,” tambahnya.
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi saat ini dibutuhkan stimulus agar ekonomi terus bergerak. Presiden menekankan efisiensi dilakukan harga bisa ditekan. Teten juga menanggapi kritik kebijakan penentuan harga BBM yang dianggap tidak punya skema yang pasti atau tak konsisten.
“Kita kan pemerintah pasti dituntut konsistensi soal subsidi untuk BBM itu,” kata Teten.

BANTEN- Kita harus optimis meski ekonomi dunia mengalami perlambatan, tapi peluang lapangan kerja baru masih terbuka.
“Kenapa?‎ Karena masih banyak peluang di negara kita yang dapat diangkat untuk menjadi sebuah investasi dan lapangan pekerjaan,” kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan ‎pada Peluncuran Program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja di Balaraja Barat, Banten, Senin 5 Oktober 2015.
Hanya dengan optimisme itulah kita bisa menyelesaikan persoalan di negara kita. “Optimisme itulah yang terus akan kita sampaikan,” ujar Presiden.
Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan mempercepat proses pendirian Badan Hukum Investasi melalui PTSP Pusat di BKPM yang meliputi izin penanaman modal (investasi), akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum Indonesia, serta NPWP.
“Proses ini maksimal 3 jam, mulai 26 Oktober 2015,” kata Presiden.‎
Presiden membandingkan proses yang sama di Dubai, Persatuan Emirat Arab hanya membutuhkan waktu 1 jam. Memang, kata Presiden, kita baru bisa menjadi 3 jam, tapi itu sudah lebih baik, karena sebelumnya adalah 8 jam. “Kalau tidak ada terobosan, kita akan ditinggal. Kalau pola lama yang masih dipakai, tidak akan ada orang datang yang berinvestasi di daerah kita,” ucap Presiden.‎
‎Presiden meminta jika terjadi permasalahan di bidang investasi, terlebih lagi jika terjadi PHK, agar segera disampaikan kepada pemerintah, seperti menteri perindustrian, menteri koordinator bidang perekonomian maupun kepala BKPM. ‎
‎Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani melaporkan bahwa B‎KPM bekerjasama dengan 16 perusahaan investasi padat karya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sedikitnya 121,285 orang dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 2015-2019. Ke-16 perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi terdiri dari 11 PMA dan 5 perusahaan PMDN dengan nilai total rencana investasi sebesar Rp. 18,9 T dan total realisasi investasi Rp. 11,4 T per September 2015 dengan total perkiraan nilai ekspor sebesar US 1,3 M.
Turut hadir mendampingi Presiden, Ibu Iriana Joko Widodo. Selain itu juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala Staf ‎Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Banten Rano Karno.

JAKARTA- Langkah terobosan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan hal yang penting karena pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. ‎
“Data yang saya dapatkan tentang KUR, kredit yang bisa keluar masih sangat rendah,” ujar Presiden Joko Widodo ketika memulai Rapat Terbatas tentang KUR di Kantor Presiden, Senin 5 Oktober 2015.
Presiden berharap pada bulan Oktober hingga Desember 2015 ada terobosan-terobosan sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bisa mendapatkan permodalan.
“Dan memang mereka harus dilindungi dan diperkuat sehingga mempunyai daya saing,” ucap Presiden.‎
Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah KUR yang dianggarkan sebesar Rp 30 Triliun dan bunganya diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen.
“Dan tahun depan kita harapkan bunganya bisa turun ke 9 persen,” ujar Presiden.
Presiden berharap menjelang berakhirnya tahun 2015 agar KUR yang dianggarkan dapat disalurkan untuk menggerakkan perekonomian nasional. “S‎kema KUR dapat dilakukan perorangan dan kelompok, tidak hanya usaha produksi tapi juga usaha-usaha perdagangan bisa dijangkau dengan KUR,” ujar Presiden.
Presiden meminta sektor penerima KUR diperluas, sehingga mencakup juga di sektor buruh migran, industri kreatif, pariwisata, serta para pendatang baru ekonomi.
Selain itu, moda distribusinya diminta Presiden diperluas dengan melibatkan koperasi, BPR, Bank Pembangunan Daerah yang terseleksi.
Presiden meminta semua pihak, baik perbankan dan kementerian yang terkait dengan KUR untuk berkoordinasi dengan OJK.
“Sehingga ada kelonggaran dan relaksasi aturan program KUR yang kita lakukan ini,” kata Presiden

BANTEN- Presiden menghadiri upacara peringatan HUT TNI ke-70 di dermaga PT Indah Kiat Cilegon, Banten, Senin 5 Oktober 2015. Usai acara Presiden menyalami warga yang hadir. Antusias warga bertemu dengan orang nomor satu di republik Indonesia ini sangat luar biasa.
Sebelumnya, dalam pidatonya, Presiden mengutip peryataan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang mengibaratkan hubungan TNI dan rakyat ibarat ikan dan air. Sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari “rahim” rakyat. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI.
“TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat. TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat serta harus selalu bersama-sama rakyat. “Hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara,” kata Presiden.
Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani serta kekuatan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Pada kesempatan ini TNI menggelar perayaan besar yang melibatkan puluhan ribu prajurit dan ribuan persenjataan. Ribuan warga hadir menyaksikan, menjadi bukti kebanggaan dan kecintaan rakyat kepada TNI.


 

BANTEN- Sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari “rahim” rakyat. Panglima Besar Jenderal Soedirman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. Ikan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Upacara Peringatan ke-70 Hari TNI Tahun 2015 di Dermaga PT Indah Kiat, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Senin 5 Oktober 2015.
“TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat.  TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat serta harus selalu bersama-sama rakyat. “Hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam  menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara,” kata Presiden.
Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani serta kekuatan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
“Selain itu, dalam darah TNI juga mengalir  jati diri sebagai tentara pejuang,” ucap Presiden.
Sebagai tentara pejuang, kata Presiden, TNI harus memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dengan semangat juang, TNI harus mampu menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“TNI harus mampu menghadapi para penjarah sumber daya laut dan perikanan kita. TNI harus mampu menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan kita,” ucap Presiden.
MILIK SEMUA GOLONGAN
Sebagai Tentara Nasional, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama dan golongan. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Bersama-sama rakyat, TNI harus terus menjaga bhinneka tunggal ika-an. “Hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid,” kata Presiden.
Saat ini bangsa Indonesia bukan hanya menghadapi tantangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan dalam mengelola kemajemukan. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat jika kita mampu menjaganya dengan baik. “Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah, terpecah-belah, tercerai-berai karena tidak mampu menjaga kemajemukan. Ini tidak boleh terjadi di Bumi Pertiwi kita,” ujar Presiden.
Presiden meminta agar keragaman dan perbedaan janganlah menjadi sumber konflik. Kemajemukan seharusnya semakin melengkapi atas kekurangan dan kelebihannya masing-masing. “Sehingga keragaman justru menjadi perekat bangsa, menjadi energi kolektif mencapai kemajuan bangsa,” ujar Presiden.
Bahkan, kata Presiden, kita harus mampu menjadikan kemajemukan itu sebagai kekuatan kita dalam menyongsong masa depan.
KEKUATAN MARITIM
Presiden membayangkan dalam lima tahun mendatang, pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimum dalam pertahanan negara Tri Matra terpadu, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.
Dengan berbagai upaya itu, kita berharap agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negeri kita, sebagai negara maritim. “Karena itu, kita perlu meningkatkan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang professional,” ujar Presiden.
Presiden meminta kepada prajurit TNI sebagai Tentara Profesional harus benar-benar terdidik dan terlatih.  Prajurit TNI harus terus menerus meningkatkan kemampuannya dengan melakukan latihan-latihan berkesinambungan. “Tidak berbisnis, tidak terlibat politik praktis serta mendukung kebijakan politik negara yang menganut demokrasi supremasi sipil,” kata Presiden.
Dalam pandangan Presiden, untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus bisa memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan. Saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. “Kita juga melakukan upaya membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, alutsista makin lengkap, dan makin modern. Modernisasi teknologi pertahanan memang diperlukan untuk terus menerus mengimbangi kemajuan zaman,” ujar Presiden.
Bahkan lebih jauh lagi, Presiden mengatakan bahwa kita juga sedang mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional. ”Kemandiriaan pertahanan juga kita bangun melalui diversifikasi kerjasama pertahanan sesuai dengan kepentingan nasional kita,” ujar Presiden.
Presiden menyadari bahwa untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh diperlukan pembangunan karakter pejuang dalam diri prajurit TNI, revolusi mental untuk membangun prajurit yang profesional. “Saya minta kepada seluruh Prajurit TNI untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiap-siagaan di manapun kalian berada dan bertugas,” ujar Presiden.
Selain itu, tidak kalah pentingnya penyiapan kualifikasi komando, mekanisme persediaan logistik dalam operasi militer dan non militer, sinergitas antar korps dan antar instansi, serta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi.
TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera. “Untuk itu, Negara akan benar-benar memastikan adanya penghormatan yang layak bagi para prajurit TNI,” ucap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan perhatian pada prajurit-prajurit TNI yang bertugas di kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, serta di kawasan terisolir.
Di awal sambutannya, Presiden yang didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada anggota TNI yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, anggota TNI yang bertugas di luar negeri sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian, serta para prajurit TNI yang saat ini bahu membahu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan.
Menapaki usia yang ke-70 tahun, TNI bisa menggunakan momentum ini untuk mengingat kembali jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. “Untuk itu, saya mengapresiasi tema  HUT TNI ke 70,  yaitu ‘Bersama Rakyat  TNI Kuat, Hebat, Profesional Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian’,” ujar Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan para Kepala Staf Angkatan. Turut hadir pula, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, para menteri anggota Kabinet Kerja, dan Duta Besar negara-negara sahabat‎.