Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Infrastructure, Energy and Investment

Program Maluku Lumbung Ikan Nasional Pastikan Nelayan Kecil Sejahtera

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) lintas Kementerian/Lembaga untuk menggenjot Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Melalui Pokja ini, KSP berharap, pihak-pihak terkait bisa mewujudkan MLIN yang mencakup kepentingan nelayan kecil. “Sehingga seluruh nelayan dan aktivitas ekonominya dapat terhubung langsung dalam sistem Logistik Ikan Nasional,” terang Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat melakukan verifikasi lapangan kesiapan MLIN di Ambon, Kamis (18/2).

Febry menjelaskan, Pokja lintas K/L tersebut juga harus didukung kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Maluku dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, lanjut Febry, KSP yang mendapat arahan Presiden untuk mengawal percepatan MLIN, ingin memastikan bahwa sistem rantai pasok dingin dapat dibangun dengan baik. Hal ini terkait dengan peranan perikanan skala kecil (termasuk tradisional), benar-benar masuk dalam pembangunan MLIN.

Pada kesempatan ini, Febry juga menyampaikan, KSP telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan membentuk Gugus Tugas Delivery Assurance Unit. Febry bilang, langkah tersebut untuk memastikan pembangunan berjalan lancar. “Sebagaimana arahan Presiden, tidak sekadar sent tetapi harus dipastikan delivered. Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, kami bertugas untuk melakukan debottlenecking,” tambah Febry.

Adapun pada 28 Januari 2021, Febry mengungkapkan, Kemenko Marves telah mengadakan Rakor yang mengundang lintas K/L untuk melakukan percepatan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Hasil rakor tersebut menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan diharapkan pada awal 2022 sudah memulai pembangunan infrastruktur.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan F. Koropitan yang turut hadir dalam pertemuan ini ikut menyororiti ketimpangan distribusi hasil ikan dalam konteks sistem logistik ikan nasional. Dia menyontohkan, unit pengolahan ikan dari Jawa dan Sumatera mencapai 70%, sementara kantong produksi perikanan laut dari Indonesia Timur mencapai 52,8%. “Otomatis, olahan produk perikanan ini dihasilkan dan didistribusikan paling besar di Jawa. Memang kita perlu melihat sistem logistik ikan secara nasional, tapi dalam konteks Maluku jangan sampai seperti itu,” jelas Alan.

Untuk itu, Alan mendorong upaya penataan logistik, terutama perikanan skala kecil (tradisional). Salah satu langkahnya dengan mengintegrasikan semua program Kementerian/Lembaga dan bantuan lalu lintas serta angkutan laut dan penerbangan agar pengangkutan ikan segar bisa cepat.

Pada kesempatan yang sama, Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menjelaskan, Maluku sebagai wilayah yang memiliki 1.054 desa pesisir punya rantai pasok strategis dengan memberdayakan nelayan kecil. “Untuk itu, harus ada data dasar nelayan kecil per desa, serta sarana dan prasarana yang lengkap. Perlu juga kebijakan khusus fiskal bagi nelayan kecil melalui grand design dari hulu ke hilir,” tutur Ikram.
Pada kunjungannya kali ini, Febry menambahkan, KSP juga mendengar penjelasan langsung dari pihak Kementerian teknis dan OPD terkait perihal kesiapan sistem rantai pasok dingin yang menghubungkan tiga Pelabuhan yang dikelola oleh KKP, sepuluh Pelabuhan yang dikelola oleh daerah serta keterkaitan dengan transportasi lintas dua belas gugus pulau di Provinsi Maluku, termasuk dukungan logistik.


Selain itu, Febry juga membahas berbagai hal yang perlu seperti investasi dan perizinan untuk cold storage, pabrik es, solar pack dealer nelayan, jaringan listrik, pemasaran dan pengolahan. Kemudian kesiapan perikanan skala kecil yang tersebar di 1.054 desa pesisir, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Ada juga pembahasan mencakup korporasi nelayan, akses permodalan, bantuan ataupun insentif lainnya seperti BBM bersubsidi dan asuransi.


Hadri pada pertemuan ini Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Gladys Peuru, Perwakilan KKP, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kemenhub, General Manager BO Ambon Garuda Valentry, Direktur Utama Perinus, Head of Divre Sorong, Direktur Teknik Pelindo IV Prakosa Hadi, hingga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.