Categories
News Infrastruktur Konektivitas Deputies Deputy Chief of Staff for Infrastructure, Energy and Investment

Pemerintah Perhatikan Kepentingan Daerah dalam Pembangunan Tol di Sumsel

Manfaat besar yang bisa dirasakan masyarakat sekitar pembangunan tol di Sumatera Selatan menjadi perhatian utama pemerintah. Apalagi Jalan Tol Trans Sumatera sudah ditetapkan sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024. Presiden juga telah menetapkan ruas-ruas tol trans sumatera sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol di Sumatera Selatan yang digelar secara offline dan online, KSP menerima berbagai masukan dari Pemda setempat dan BUMN pelaksana proyek. “Proyek pembangunan tol di Sumatera Selatan harus menyelaraskan kepentingan nasional dan daerah,” ujar Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (11/1).

Dalam rapat ini, perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir berasal dari Prabumulih, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Tiga wilayah itu merupakan daerah yang dalam pembangunan beberapa ruas tol. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan oleh para Kepala Daerah kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat pasca rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi I KSP pada 10 Desember 2020 di Palembang.

Pada rakor tersebut, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengusulkan pembangunan dua Rest Area dan SPBU di Kota Prabumulih serta pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk berdagang di lokasi tersebut. Dia berharap agar setiap daerah yang dilewati oleh jalan tol dibangunkan minimal satu rest area sehingga perekonomian masyarakat setempat juga dapat terangkat. “Rest area merupakan etalase bagi daerah untuk menunjukkan produk-produk unggulannya,” ujar Ridho.

Bupati Banyuasin Askolani juga menyampaikan perlunya keselarasan kepentingan nasional dan daerah dalam pembangunan proyek tol tersebut. Apalagi, katanya, proyek ini sekaligus akan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Banyuasin dan sekitarnya. “Maka perencanaan nasional harus sejalan dengan perencanaan daerah. Jadi, kepentingan daerah harus dipikirkan juga,” jelas Askolani.

Sementara Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengusulkan pergeseran exit tol dari Kec. Tungkal Jaya ke Kec. Sungai Lilin dan pembangunan rest area di empat lokasi. Selain itu, dia menekankan perlunya memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan jalan tol di wilayahnya. Dia menyontohkan adanya jalur untuk hewan liar di tol Pekan Baru. “Nanti bisa dibuatkan juga semacam terowongan untuk jalur hewan liar. Jadi proyek ini benar-benar memerhartikan lingkungan sekitar. Akan jadi penilaian bagus juga untuk dunia internasional,” jelas Dodi.

Dari masukan-masukan yang ada, Febry pun menegaskan agar memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kata Febry, BUMN pelaksana proyek pun perlu beragam pertimbangan dalam membangun tol Sumatera Selatan, baik dari sisi permodalan (equity) maupun anggaran belanja modal (capital expenditure/capex). “Pastinya, pembangunan infrastruktur ini untuk menumbuhkan ekonomi baru, tapi pembangunannya tidak serta merta karena butuh modal dan capex. Sehingga perlu koordinasi agar biaya bisa ditekan dan pembangunan bisa didorong,” jelas Febry.

Sebagai informasi, di Sumatera Selatan terdapat beberapa ruas tol yang sedang dibangun, diantaranya adalah Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 126,7 Km yang melewati Kab. Ogan Ilir, Kab. Muara Enim, dan Kota Prabumulih, Palembang – Betung (sebagai bagian dari ruas Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 69 Km yang melewati Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kota Pelembang, dan Kab. Banyuasin, dan Betung – Tempino – Jambi sepanjang 134 Km yang melewati Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, dan Kab. Muaro Jambi.