Categories
Berita Foto

KSP Perkuat Konektivitas Lewat Evaluasi Bandara Berbasis Data dan Prioritas Destinasi Unggulan

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.04.25
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.04.24
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.04.24 (1)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 21.44.15
WhatsApp Image 2025-08-31 at 21.44.15 (1)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 21.44.15 (2)
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.04.25
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.04.24
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.04.24 (1)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 21.44.15
WhatsApp Image 2025-08-31 at 21.44.15 (1)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 21.44.15 (2)
previous arrow
next arrow

Kedeputian IV KSP menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Bandung, Selasa (26/8), terkait parameter evaluasi untuk 36 bandara internasional serta penyusunan lini masa sesuai arahan Presiden Prabowo mengenai pembukaan bandara internasional.

KSP menekankan pentingnya penilaian bandara internasional berbasis data kuantitatif, memiliki kriteria jelas, melalui koordinasi pusat-daerah, dan melibatkan pemangku kepentingan pariwisata. Evaluasi juga dilakukan bertahap dengan prioritas destinasi unggulan. KSP memastikan eksekusi berjalan untuk memperkuat konektivitas dan daya saing Indonesia.

Categories
Berita Foto

KSP dan Pemkab Manggarai Barat Bahas Tata Ruang, Sampah, dan Program Prioritas

WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.17.11
WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.17.11 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.17.10 (1)
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.17.11
WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.17.11 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.17.10 (1)
previous arrow
next arrow

Tenaga Ahli Utama (TAU) Kedeputian I Mayjen TNI (Purn) Dr. Deni Dadang AR bersama tim kedeputian I KSP bertemu dengan Sekda Kabupatan Manggarai Barat untuk membahas isu tata ruang, sampah, serta implementasi program prioritas nasional. Tata ruang terutama izin pemanfaatan ruang laut menjadi perhatian karena dikhawatirkan membatasi akses publik, sementara pengelolaan sampah masih terkendala biaya operasional tinggi.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), baru satu dapur yang beroperasi, dan dibutuhkan 24 dapur tambahan. Kendala logistik seperti terbatasnya pasokan BBM juga menghambat pelaksanaan program dan berdampak pada kegiatan ekonomi serta pariwisata di wilayah tersebut.

Selain itu, Pemkab juga melaporkan penanganan tiga kasus TPPO yang mayoritas melibatkan PMI non-prosedural. Untuk mengatasinya, tengah diupayakan integrasi BLK dengan BP2MI guna mempersiapkan calon PMI, serta wacana pendirian “kampung bahasa” untuk meningkatkan kompetensi bahasa asing para pekerja.

Categories
Berita Foto

KSP Kawal Desa Binaan Imigrasi untuk Cegah TPPO di Manggarai Barat

WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.34
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.36 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.33 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.33 (3)
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.34
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.36 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.33 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 15.10.33 (3)
previous arrow
next arrow

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Mayjen TNI (Purn) Dr. Deni Dadang A.R., memimpin kunjungan ke Desa Batu Cermin, Manggarai Barat, yang ditetapkan sebagai desa binaan Kantor Imigrasi Labuan Bajo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KSP dalam perlindungan warga negara, penguatan ideologi Pancasila, dan demokrasi di daerah, sekaligus berdialog langsung dengan perangkat desa dan masyarakat setempat.

Program Desa Binaan Imigrasi, yang dicanangkan sejak 2024, bertujuan memberikan edukasi bahaya bekerja di luar negeri secara ilegal sekaligus memperkuat peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai sistem peringatan dini terhadap TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia). Selain itu, desa binaan juga menjadi pusat informasi pengurusan paspor serta pengawasan keberadaan orang asing, seiring pesatnya perkembangan pariwisata di Manggarai Barat.

Kerukunan lintas agama dan semangat gotong royong menjadi modal sosial penting di Desa Batu Cermin. Melalui kunjungan ini, KSP menegaskan komitmennya memantau efektivitas program prioritas nasional di daerah sesuai Asta Cita.

Categories
Berita Foto

KSP Apresiasi Pemkab Malang dalam Jalankan Program Prioritas Presiden

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.54
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.55
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.55 (1)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.56
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.54
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.55
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.55 (1)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.56
previous arrow
next arrow

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Harianto, melakukan koordinasi dan dialog strategis bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang di Pendopo Agung. Pertemuan ini membahas beberapa progres program prioritas Presiden RI yang dijalankan di Kabupaten Malang.

Sekda Malang melaporkan capaian antara lain progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Srigonco, jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, keterlibatan UMKM dan BUMDes sebagai supplier MBG, serta jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk.

KSP mengapresiasi langkah Pemkab Malang dalam menjalankan program Presiden Prabowo. KSP juga berkomitmen menjadi wadah komunikasi strategis guna memperkuat sinergi pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat Malang.

Categories
Berita Foto

KSP Dorong Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Papua Pegunungan untuk Wujudkan Hunian Layak

IMG_8148 (1)
DSC00677 (1)
DSC00700
DSC00487 (1)
DSC00482 (1)
DSC00550 (1)
DSC00630 (1)
previous arrow
next arrow
IMG_8148 (1)
DSC00677 (1)
DSC00700
DSC00487 (1)
DSC00482 (1)
DSC00550 (1)
DSC00630 (1)
previous arrow
next arrow

Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (21/8), di Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kedeputian IV KSP.

Provinsi Papua Pegunungan saat ini merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03% (BPS, 2024). Selain itu, wilayah ini juga memiliki backlog perumahan terbesar di Papua Raya, mencapai 77.909 unit, yang terdiri dari 25.387 unit rumah kepemilikan dan 52.522 unit rumah tidak layak huni. Karena itu, rencana pembangunan 2.200 unit rumah menjadi langkah nyata untuk mewujudkan komitmen Presiden dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi laporan komprehensif yang disampaikan Kementerian PKP terkait upaya percepatan penyediaan perumahan rakyat. Beliau menekankan pentingnya kepastian legalitas tanah yang akan digunakan, agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.