Categories
News KSP News Deputies Politics

Pemerintah Buka Kesempatan Jadi Mitra Strategis Pengawalan Bansos

JAKARTA – Pemerintah membuka keterlibatan beragam pihak dalam rangka mengevaluasi program-program bantuan sosial (bansos). Apalagi, selama ini Pemerintah belum memiliki mitra strategis yang bisa memberi masukan melalui kajian atau pun temuan di lapangan. “Maka Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi dan mendukung pihak-pihak yang ingin menjadi mitra strategis untuk pengawalan program bansos,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar audiensi dengan Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (9/2)

Pernyataan Moeldoko tersebut merespon adanya temuan 95 kasus terkait kesalahan administrasi, tindakan diskriminasi, permasalahan data, dan transparansi data penyaluran bansos dari Lakpesdam di satu kota dan tiga kabupaten. Menurut Moeldoko, temuan-temuan itu penting untuk jadi masukan dalam menjalankan fungsi KSP yakni monitoring dan evaluasi. Terlebih, lanjut Moeldoko, KSP senantiasa memantau perkembangan penyaluran bansos serta melakukan verifikasi dan validasi ke beberapa fokus temuan untuk disampaikan melalui audiensi kepada Menteri Sosial. “Begitu juga dengan temuan Lakpesdam. Nanti akan ditindaklanjuti KSP untuk diungkapkan saat bertemu Mensos. Namun temuan-temuan itu perlu diperdalam lagi, baik dari sisi bentuk hingga cara pelanggarannya,” jelas Moeldoko.

Deputi II KSP Abetnego Tarigan menambahkan, pengetahuan masyarakat terkait jenis-jenis bansos masih kurang karena terdapat berbagai bansos dengan tipologi, sasaran, dan K/L yang memayungi berbeda. Sehingga, kata Abetnego, KSP sedang melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. “KSP, KemenPAN-RB, dan Ombudsman juga memiliki kanal pengaduan SP4N-LAPOR! sebagai complaint handling mechanism yang di dalamnya juga menampung pengaduan dari masyarakat terkait bansos ini,” tutur Abetnego.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Daniel Zuchron menyampaikan, pemantauan bansos yang dilakukan Lakpesdam bertujuan agar bansos tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, kata Daniel, Lapkesdam bisa menemuka pola penyelesaian kasus penyalahgunaan distribusi bansos oleh Pemerintah dan masyarakat. “Serta bisa mengusulkan perbaikan tata kelola distribusi bansos di masa krisis, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas,” jelas Daniel.

Daniel memaparkan, fokus pantauan Lakpesdam adalah pada pelanggaran distribusi bansos dan kelompok rentan minoritas. Hal ini dilakukan dengan metode pemantauan observasi langsung, pengamatan melalui media, dan pos pengaduan. Dalam audiensi dengan KSP, Lapkesdam menyampaikan hasil temuan 30 tim pemantau dari pusat, Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya, Indramayu, dan Kuningan. Daniel pun menegaskan, temuan yang masuk ke dalam Lakpesdam sudah melalui tahap validasi dan verifikasi.
Melalui hasil pantauan itu ditemukan 73 kasus pelanggaran distribusi antara lain bantuan ganda, tidak layak namun dapat, layak namun tidak dapat, manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, sembako tidak layak, dan pemotongan/pungli. Kemudian ditemukan juga 22 kasus dugaan diskriminasi dengan 14 kasus disabilitas, 7 kasus agama/kepercayaan, dan 1 kasus transgender.