Categories
News Videos

Moeldoko: Bidan Berada di Garis Depan Pelayanan Kesehatan

JAKARTA – Ini momentum yang tidak boleh kita lupakan. Karena kita memiliki kondisi emosional yang sama. Ibu- ibu memperjuangkan nasibnya, kami dari KSP dan seluruh Kedeputian IV ikut mewujudkan apa yang menjadi cita-cita keinginan. Dengan demikian para bidan bisa memberikan pelayanan yang prima didasarkan oleh status yang semakin jelas.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresiden Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo saat menerima perwakilan 33 orang dari Federasi Organisasi Bidan Desa dari  seluruh Indonesia di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Para bidan ini bersyukur lantaran  di masa pemerintahan Presiden Jokowi, 39 ribu bidan desa, dokter umum, dan dokter gigi PTT yang berusia di bawah 35 tahun telah menerima SK pengangkatan PNS. Sementara 4.135 yang di atas 35 tahun  sudah delapan puluh persen mendapatkan SK pengangkatan.

Atas pengangkatan itu Panglima TNI 2013-2015 itu meminta agar para bidan desa bekerja lebih giat dan bersemangat.

“Negara sudah memberikan status yang pasti sebagai pegawai negeri sipil, ini energi baru untuk pengabdian yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Apalagi dalam hal pelayanan kesehatan, para bidan berdiri mewakili negara di garis depan, merepresentasi Presiden meski tidak ada yang mengawasi.

“Salah satu tugas dari  Presiden adalah ibu-ibu yang menjalankan,” terang Moeldoko.

Potong Tumpeng

Sementara itu Lilik Dian Ekasari Ketua Umum  Federasi Organisasi Bidan Desa menyatakan terimakasih atas diangkatnya para tenaga kesehatan ini. Keberhasilan karena perjuangan dan peran Kepala Staf dan seluruh jajarannya Kedeputian IV dan Kedeputian II KSP.

“Tentunya bapak mendorong dalam rapat, agar yang 4.135 juga dapat diangkat pula. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan ini dalam sejarah, bidan desa diangkat melalui Keppres,” ungkap Lilik.

Kini ada 53 ribu bidan desa, dokter umum, dan dokter gigi yang bertugas mulai dari tanah Rencong di Aceh sampai Bumi Cendrawasih di Papua.

Pertemuan diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur dan berkah.

Categories
News Videos

KSP: Semua Harus Bijak Tanggapi Perppu KPK

Categories
News COVID-19 Task Force Videos

Pentingnya Gotong Royong dalam Pemenuhan Pangan Pasca Covid-19

Pemerintah sedang menyiapkan road map atau rencana kerja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat. Salah satu upaya penting yang akan dilakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian di luar pulau Jawa. Untuk itu, diperlukan upaya gotong- royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersama-sama dapat mewujudkan langkah strategis ini.

“Indonesia memiliki domestic consumption (konsumsi domestik) yang besar dan banyak kehilangan lahan pangan. Karena itulah, segera mencari lahan produktif di luar pulau Jawa agar menjadi penyangga pemenuhan pangan. Terkait hal ini, dana desa yang ada diharapkan dapat dialokasikan secara tepat sasaran,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, Jumat (15/05/2020).

Menurut Moeldoko, ekstensifikasi (meningkatkan hasil produksi pangan) dan intensifikasi (meningkatkan hasil produksi pangan) penting dilakukan untuk mengantisipasi kendala dan tantangan yang terjadi saat ini. “Bawang putih, garam dan jagung untuk industri masih impor. Pada kenyataannya, garam bisa diproduksi di daerah tertentu seperti di Madura Nusa Tenggara Timur atau lainnya. Kebutuhan nasional kita untuk industri mencapai i 4.5 juta ton, sementara kemampuan produksi 1 juta ton,” paparnya.

Moeldoko juga menyampaikan, pandemi Covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga hanya mencapai 2,9 persen. Karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 diusulkan menjadi Undang-Undang. Perppu Nomor 01/2020 ini adalah mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Terkait upaya pencegahan Covid-19, lanjut Moeldoko, penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak akan berakhir, namun bisa dilonggarkan atau diperketat. “PSBB tidak dapat langsung diakhiri dan kembali ke kondisi sebelum ada pandemi. PSBB dapat dilonggarkan tergantung dari kondisi epidemi dan dapat diketatkan kembali. Selama vaksin belum ditemukan, kondisi inilah yang akan terjadi,” jelasnya.

Moeldoko juga menegaskan bahwa kita akan hidup dalam kondisi normal baru (the new normal). Pada sekor ekonomi terjadi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, perusahaan dan UMKM bangkrut/tutup dan kesenjangan meningkat. Kemudian, tidak bisa bergantung pada impor, perdagangan dan lalu lintas manusia antarnegara pun menjadi terbatas.

Di sisi lain, terjadi pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan. Aktivitas sosial dengan
pengumpulan masa dalam jumlah besar akan dibatasi. Kemudian, aktivitas perkantoran mengadopsi prosedur jaga jarak dan harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan cuci tangan. Selain itu, tidak ada aktivitas team building
secara normal. Hal lain yang terjadi adalah komunikasi, koordinasi, dan pengawasan dari pimpinan terhadap karyawan atau bawahan semakin banyak mengandalkan teknologi informasi digital.

Untuk mengantisipasi situasi paska pandemi covid-19 Ini, presiden menerapkan tiga strategi utama. Pertama, di sektor kesehatan menjadi perhatian utama. Pemerintah menerapkan
berbagai kebijakan untuk memastikan kurva kasus covid-19 segera melandai. Selain, physical distancing, PSBB), penggunaan masker, dan cuci tangan juga dilakukan testing, tracing, dan isolation.

Langkah kedua, pemerintah mengupayakan perluasan bantuan sosial. Di antaranya mengeluarkan kebijakan Kartu Sembako sejumlah Rp 43,6 Triliun, Program Keluarga Harapan sebesar Rp37,4 Triliun, Kartu PraKerja Rp 20 Triliun, BLT Dana Desa Rp 22,4 Triliun, JPS Pemda Rp 25,3 Triliun Bansos Jabodetabek Rp 3,4 Triliun, Bansos Luar Jabodetebak Rp16,2 Triliun, dan Bantuan Tanggap Darurat Kemensos sebesar Rp 60 miliar.

Langkah ketiga, pemerintah melakukan stimulus perekonomian mencegah PHK, di antaranya berkaitan dengan Perpu 1/tahun 2020, Permenkeu 28/tahun 2020, Permenkeu 44/tahun 2020 dan POJK 11/tahun 2020.

Categories
News Videos

Agar Udang Indonesia Merajai Dunia

Jakarta – Udang masih menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Tahun lalu saja, komoditas ini menyumbangkan Rp 26 Triliun atau sekitar 37 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Melihat masih besarnya potensi budidaya udang, pemerintah Indonesia berniat menggenjot angka produksi di tahun-tahun mendatang.

“Saya optimis udang Indonesia akan membanjiri pasar Internasional,” kata I Nengah Sarjana, Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI), saat bertemu kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Bina Graha, Komplek Istana, Kamis (26/12).

Menurut Nengah, saat ini anggota SCI memasok 65 persen produksi udang Indonesia. Mereka melihat Indonesia berpeluang menguasai pasar udang dunia masih terbuka. Guna mempercepat target tersebut, SCI berharap pemerintah bisa mengurangi hambatan dalam mereka bekerja. Nengah menyebut salah satu kendala, adanya peraturan daerah menyangkut izin usaha yang dinilai masih merugikan petani.

“Masih banyak pemerintah daerah yang salah menerjemahkan aturan izin usaha dari pusat,” katanya. Menurutnya masih ada daerah yang membuat aturan, membuat tambak udang disamakan dengan membangun gedung. Akibatnya, setiap petani tambak harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat membuat tambak. Ini terjadi di Lampung dan Banten. “Biayanya mahal, sampai Rp 35.000,00 per meter,” katanya.

SCI juga menyebut deretan izin usaha perikanan yang panjang dan berbelit. Misalnya, mereka harus mengikuti regulasi dari empat kementerian berbeda. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kami sudah menyampaikan keluhan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Nengah. SCI juga berharap pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan impor udang untuk melindungi petani udang lokal.

Menanggapi masukan tersebut, Dr. Moeldoko memastikan pihaknya akan mencatat, mendalami, dan mengkomunikasikan keluhan-keluhan petani udang pada pihak terkait. “Ini bagian dari program kami, KSP mendengar,” kata Moeldoko. Salah satu tugas utama KSP memang melakukan debottlenecking atau mengurai hambatan. Berbagai aturan yang tidak relevan dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan dicarikan solusinya.