Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

Moeldoko: COVID-19 Pandemic Brings Out Indonesia’s Extraordinary Potential

Jakarta – Presidential Chief of Staff (KSP) Moeldoko stated that the pandemic situation might bring out the extraordinary potential of the Indonesian people. The COVID-19 pandemic situation, he said, has triggered the reevaluation of the education and the health system, and the infrastructure development.

Moeldoko further mentioned Indonesia's positivity rate, which has fallen to 6.97 percent this week. The figure decreased dramatically from that of July-August which was above 15%. Meaning, Indonesia will soon reach the WHO 5% limit, which indicates the pandemic situation is under control.

"This pandemic is forcing us to leave the old, slow and inefficient way towards a new, technology-based way of working," said Moeldoko.

For example, Moeldoko continued, the pandemic situation has pushed the government to provide daily updates on the public health situation. In the pre-pandemic situation, such data was only available in a yearly update.

“We are capable of doing things that were deemed impossible. It shows that the crisis conditions can pull out extraordinary things inside ourselves,” said Moeldoko.

According to the former TNI general, challenges in the global situation create a world that is rapidly changing, a world full of risks, a world with complex situations, and a world full of surprises.

"We never imagined the work from home concept, but now it has become a normal thing," continued Moeldoko.

COVID-19 is indeed making major changes in multiple sectors and all countries are stuttering about it, however, the Indonesian government has always been prepared to face the public health conundrum with 3 major policies.

The health approach is the first policy aiming to prevent people from dying due to COVID-19. The stomach approach will focus on economic welfare of the community during the pandemic. Lastly, the incentive approach will allow cooperatives and corporations to keep on rolling despite the pandemic crisis.

According to Moeldoko, the government is currently drafting a policy on the pandemic shift to endemic status. However, the emergence of new variants will remain a challenge.

“While being optimistic, we must remain cautious. Population mobility has now started to increase again. Don't force the government to take the option of the emergency public activity restrictions (PPKM Darurat) again," he said.

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

Peringkat 6 Dunia, Pemerintah Tunjukkan Komitmen Tertinggi Untuk Vaksinasi COVID-19

Jakarta – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan memastikan bahwa pemerintah telah meletakkan komitmen tertingginya untuk meningkatkan pelayanan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia.

Hal ini Ia sampaikan dalam Webinar bertajuk “Vaksinasi COVID-19 Kini dan Nanti”, Rabu (8/9), sebagai kanal diskusi publik yang digelar untuk merespon sejumlah keresahan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang telah disampaikan melalui program KSP Mendengar.

“Pemerintah sudah mengamankan komitmen suplai vaksin dari berbagai merk dan jenis. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, komitmen yang sudah diamankan pemerintah jumlahnya paling besar se-Asia Tenggara,” kata Abetnego.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 7 September, sudah lebih dari 68,8 juta jiwa mendapatkan vaksin dosis pertama. Ini artinya, kata Abetnego, kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan segera mampu mencapai angka 2 juta dosis per hari.

Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dunia dengan jumlah orang terbanyak yang telah divaksinasi COVID-19, setelah China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Jepang.

“Kita bukan negara penghasil vaksin dan kita adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Namun kita mampu mempercepat vaksinasi, ini adalah sebuah prestasi besar,” kata Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, yang juga turut hadir dalam webinar.

Walaupun Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, namun Siti dan Abetnego mengaku optimis Indonesia akan segera bangkit dari krisis pandemi COVID-19 melihat laju penurunan kasus positif, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Pemerintah pun akan terus berkomitmen mendorong distribusi vaksin melalui dinkes provinsi ke kabupaten/kota. Sejumlah inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat pun juga sudah mulai diterapkan. Diantaranya adalah penggunaan teknologi informasi untuk monitoring stok vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE).

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dr. Devie Rahmawati juga menjamin bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan aplikasi COVID-19, contohnya Peduli Lindungi, agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication Politics

Mari Bangun Demokrasi dengan Kepatuhan Hukum, Etika dan Estetika demi ketertiban Sosial

JAKARTA-Maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.

Jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan elemen-lemen yang mendasarinya. Sebut saja diantaranya kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial. Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.

Selain itu kritik haruslah mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi obyek kritikan.

Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka akan berbagai masukanmaupun kritik. Bahkan tidak akan menempatkan para pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural yang menyerang dirinya.

Seperti yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu, beliau mengatakan bahwa kritik itu penting bagi bangsa dan negara. Sehingga beliau menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Jadi, membuat mural-mural itu tidak masalah juga tidak dilarang. Tetapi penting diperhatikan, apakah mural itu diperbolehkan ‘digambar’ di tempat publik tersebut ? Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan ?

Silakan saja mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme kita sebagai bangsa.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

KSP Moeldoko: Pandemic Unveils Opportunities For Public Community

Jakarta - Chief of Staff Moeldoko urges the public communities to start seeing the COVID-19 pandemic as an opportunity and a turning point toward a much more positive way.

“We have to start hijacking the crisis and turning it into an opportunity to further develop this country, an opportunity to humanize humans, running towards a better civilization,” said Moeldoko during a virtual webinar, Monday (30/8).

Moeldoko said the true COVID-19 crisis was beyond the capacity, resources and knowledge of human beings living on earth. “In such a situation, there is no definite answer and practical solution that is ready to be implemented. The only thing that we can do is to do our best,” continued Moeldoko.

According to him, the government has taken measures to handle the pandemic situation. Among many are incentives for healthcare workers, wage subsidies, and national economic recovery initiatives.

Based on June 2021 data, the budget ceiling for national economic recovery has been increased to Rp 699 trillion, which is primarily allocated to healthcare, social security, and stimulus for small-medium enterprises (UMKM).

During the pandemic, the four-months wage subsidy policy of Rp 600 thousand/month has been expanded to 15.7 million people including teachers, nurses, and other temporary workers registered in the BPJS Employment scheme.

Moreover, the government also rolled out cash incentives to healthcare workers including doctors, nurses, and other healthcare workers up to 15 million per month. The Health Ministry also reported that as of August 2021, a total of Rp 4.7 trillion of incentives had been disbursed to 679 thousand health workers.

“The situation has limited the government's capacity to produce effective measures and policies. But, If we work together, we shall pass these hard times successfully,” said Moeldoko.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

Industri Mobil Listrik Semakin Dekat, KSP Moeldoko: Tantangan Kedepan Tidak Mudah

Jakarta – Indonesia semakin dekat dengan industri mobil listrik. Saat ini infrastruktur untuk produksi mobil listrik dalam negeri terus dikembangkan. Sejumlah pabrikan otomotif dunia dari Jepang dan China menunjukkan keseriusan berinvestasi industri mobil listrik di Indonesia.

Namun, tantangan yang dihadapi industri mobil listrik di Indonesia tidaklah mudah. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatatkan realisasi total penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang semester pertama 2021 mencapai 1.900 unit. Angka tersebut belum berbeda jauh dibandingkan penjualan tahun sebelumnya di angka 1.234 unit. Padahal pasar Indonesia cukup besar, jika dilihat dari penjualan mobil konvensional.

“Perubahan yang cukup radikal ini memang tidak mudah. Namun yang paling penting, kita melihat sudah ada komitmen dari pemerintah terhadap mobil listrik,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, saat mengunjungi Pabrik Wuling Motors di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (24/8).

Menurut survei konsultan manajemen Solidiance, di tahun 2018 menunjukkan ada tiga faktor penyebab rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik. Faktor itu adalah daya jelajah kendaraan listrik yang terbatas, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang masih minim, dan harga mobil listrik yang masih cenderung lebih mahal dibandingkan mobil konvensional.

Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Maret lalu, KSP bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah mensosialisasikan program penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB).

Moeldoko melalui KSP pun telah menekankan pentingnya pergeseran menuju industri mobil listrik dengan sumber energi terbarukan. Mobil listrik menjadi solusi dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil serta meningkatkan kualitas lingkungan dan udara. Moeldoko optimistis Indonesia akan mampu meningkatkan peluang untuk menjadi basis produksi dan ekspor KBL-BB.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke KBL BB.

Sedangkan di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN ditunjuk membangun infrastruktur pendukung berupa SPKLU. Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit SPKLU pada 83 lokasi di Indonesia. Selain itu PLN juga menyiapkan berbagai stimulus guna meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL-BB.