Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP Tawarkan Alternatif Solusi Hambatan Ekspor Akibat Kelangkaan Kontainer

JAKARTA-Kelangkaan kontainer untuk ekspor di pelabuhan Indonesia, mendapat perhatian serius Kantor Staf Presiden (KSP). Sejumlah alternatif solusi ditawarkan, untuk mengatasi krisis peti kemas dalam negeri tersebut.

“ Kita sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan – permasalahan kelangkaan kontainer,” terang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi penyelesaian masalah ekspor terkait kelangkaan kontainer dan ketersediaan kapal, di ruang rapat utama KSP, selasa (7/9).

Rapat kordinasi jarak jauh ini, juga menghadirkan 11 Kementerian terkait, 12 Asosiasi terkait ekspor dan logistic, dan 6 representative ownership perusahaan pelayaran.

Beberapa alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan kontainer, diantaranya pemberlakukan ketentuan pembatasan ekspor Kontainer kosong (Repo Container), dan kewajiban empty container untuk kapal yang masuk ke Indonesia. Selain itu, perlu disiapkan perusahaan pelayaran nasional untuk menyelesaikan masalah ketersediaan kapal.

“ Kemenhub dan Kementrian BUMN perlu segera menyiapkan perusahaan pelayaran nasional, untuk menyewa kapal mother vessel, yang bisa mengangkut kontainer ekspor RI ke destinasi utama, dengan menggandeng Main Line Operator (MLO),” papar Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementrian terkait, perlu melakukan pendalaman terkait adanya indikasi praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga berdampak pada tingginya harga freight. “ Kenaikan harga freight yang luar biasa ini harus segera dicari akar masalahnya,” lanjut Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakasi Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro menilai, perlu ada regulasi khusus untuk mengatur arus kontainer ekspor/impor dan ketersediaan kapal terutama dalam kondisi darurat seperti saat ini.

“ Jika arus kontainer ekspor/impor ini diatur dalam sebuah regulasi khusus, kita bisa memantau ketersediaan kontainer dalam negeri, baik repo container maupun empty container. Begitu juga dengan sistem penyewaan kontainernya,” kata Toto menanggapi opsi penyelesaian Kelangkaan Kontainer.

Ketua Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto yang juga hadir dalam video converence menilai, pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan Main Line Operator (MLO), untuk membahas harga freight. “ Pemerintah bisa bernegosiasi dengan MLO soal harga freight, karena ini sifatnya b to b,” jelas Carmelita.

Seperti diketahui, ekspor nasional yang diharapkan menjadi tumpuan untuk pemulihan ekonomi dalam negeri, terbentur oleh masalah kelangkaan kontainer, space kapal, dan penetapan kurs sepihak. Akibatnya, terjadi kenaikan biaya ekspor hampir seribu persen. Saat ini saja, biaya ekspor ke Eropa dari USD.1000 menjadi USD.10.150, atau naik 915%, dan ke Amerika dari USD.1500 menjadi USD.14.600 atau naik 873%.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

Bertemu Sucofindo, KSP Dorong Percepatan Pilot Project Sertifikasi Halal UMK

JAKARTA – Pada 30 Agustus 2021, KSP mendorong percepatan pelaksanaan pilot project fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT SUCOFINDO melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia. Utamanya untuk sertifikasi 53 UMK binaan BRI dan tambahan rencana 2.500 sertifikasi halal nasabah BRI. Langkah ini akan menjadi pendorong agar pelaku UKM naik kelas dan meningkatkan ekosistem sektor halal.

“Percepataan ini merupakan salah satu usaha untuk katalisasi percepatan UU CK dalam hal kaitannya dengan sertifikasi halal.” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma saat Rapat Koordinasi Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK di Jakarta, Senin (30/8).

Panutan melihat, saat ini BRI memiliki sebanyak 12 juta pelaku UMKM yang bisa didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dari jumlah itu, ada rencana 2.500 UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang bisa langsung diproses. BRI telah melaksanakan kerjasama dengan PT SUCOFINDO untuk melakukan pilot project penerbitan sertifikasi halal untuk 53 UMK.

Atas dasar itu, Panutan menyebut, KSP telah melakukan pembahasan pelaksanaan sertifikasi halal sejak implementasi UU Cipta Kerja. Pembahasan ini antara lain telah dilakukan bersama BPJPH Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, DHN MUI, Sucofindo, BRI, dan para pelaku usaha.

Pada 18 Agustus 2021, KSP juga melakukan pertemuan bersama BRI dan BPJPH dalam rangka diskusi kendala penerbitan sertifikasi halal untuk UKM. “Berdasarkan laporan dari BRI, pelaku usaha masih memahami cara pengurusan lama (MUI), di mana proses yang baru masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang dialami fokus pada proses dan biaya,” tutur Panutan.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah alur pengurusan sertifikasi halal, dianggap terlalu rumit untuk pelaku UMK. Selain itu, terkait dokumen yang perlu diunggah pada aplikasi sihalal, pelaku UMKM biasa menggunakan smartphone hanya untuk telepon. Sehingga sedikit sulit apabila mereka diharapkan untuk menyesuaikan file-file yang perlu diunggah.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi terkait registrasi, pemeriksaan dan biaya sertifikasi halal. Adapun terkait waktu penerbitan sertifikasi halal, banyak pelaku UKM yang memerlukan sertifikasi halal agar bisa melaksanakan ekspor ataupun menjual produknya pada mitra/offtaker.

Pada rapat ini, KSP juga menetapkan lima poin rencana tindak lanjut. Di antaranya, diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku UKM, peningkatan awareness halal kepada pelaku usaha, peserta rapat akan menunjuk PIC yang mewakili institusi/lembaganya sebagai contact person, KSP melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan ini (sesuai dengan Kepres nomor 10/2021), serta dilaksanakan pertemuan regular yang akan memberi rekomendasi perbaikan proses sertifikasi halal.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP: Korporatisasi Petani Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SUBANG – Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui program korporatisasi petani dalam bentuk koperasi modern. Deputi III Kantor Staf Presiden Panutan S. Sulendrakusuma menyakini program ini akan meningkatkan daya saing petani yang tergabung dalam koperasi saat menjual hasil pertanian.

“Presiden menekankan salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat melalui korporatisasi. Sehingga petani bisa bekerja dalam mekanisme yang lebih terstruktur mulai dari produksi hingga pemasaran,” ujar Panutan.

Untuk memastikan pelaksanaan program ini, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan monitoring operasional salah satu koperasi modern yaitu Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Subang. Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2016 ini beranggotakan 208 petani di mana sebagian besar pengurusnya merupakan petani milenial.

“Implementasi teknologi pertanian mulai dari proses produksi hingga pemasaran terbukti efektif untuk menekan biaya produksi pertanian. Sehingga hasil dari koperasi ini memiliki daya saing cukup baik,” ungkap Panutan.

Keberadaan Koperasi Produsen Gunug Luhur Berkah memudahkan para petani menyalurkan hasil pertanian mereka seperti kopi dan padi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Terbukti sejak tahun 2020 lalu Koperasi ini telah melakukan ekspor hasil pertanian ke negara Taiwan, korea dan Saudi Arabia.

Tak hanya bergerak dalam bidang pertanian saja, koperasi ini juga mengembangkan usaha dalam bidang lainnya seperti jasa pergudangan, perdagangan, eksport dan pelatihan berskala internasional.”Hal ini merupakan wujud keberhasilan program korporatisasi baik on-farm maupun off-farm,” tegas Panutan. Program korporatisasi petani melalui koperasi modern merupakan bagian dari RPJMN, untuk meningkatkan kontribusi koperasi dalam PDB dari 5,1% menjadi 5,5%.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

Wujudkan Kemandirian Pembiayaan, Pemerintah Gali Potensi Penerimaan Pajak

JAKARTA – Potensi penerimaan negara dari pajak masih cukup besar dan luas. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan reformasi perpajakan guna memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan.

Deput III Kepala Staf Kepresiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma menyadari, tidak mudah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam masa pandemi. Tekanan yang dialami oleh ekonomi mengakibatkan potensi pajak yang bisa dikumpulkan menjadi berkurang dibandingkan pada masa normal.

Namun Panutan bilang, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan ekstensifikasi. “Terutama pada sektor-sektor yang belum menyumbang terhadap pembangunan, misalnya sektor digital,” ujar Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Rabu (18/8). Progresivitas juga akan dilakukan untuk lebih mencerminkan rasa keadilan antara lain dengan penambahan tarif pajak penghasilan perorangan dan PPN.

Khusus untuk tahun 2022, Panutan memaparkan ada empat poin arah kebijakan perpajakan. Di antaranya, perluasan basis perpajakan, melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Kemudian, penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha.

Selain itu, inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Serta insentif fiskal yang diberikan secara terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dengan multiplier yang kuat.

Hingga April 2021, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp228,1 triliun atau 18,6% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara pada buku Nota Keuangan RAPBN 2022, outlook penerimaan negara dari pajak pada 2021 diperkirakan mencapai Rp1.375,8 triliun dan diharapkan tumbuh 9,5% pada 2022.

Sebagai tambahan informasi, pada Juni 2021, pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Meski dibahas dalam suasana pandemi, Pemerintah tidak mengalihkan adanya kebutuhan jangka menengah panjang untuk membangun sebuah tata perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Reformasi perpajakan yang menjadi semangat pembentukan RUU KUP, merupakan bentuk respon untuk menghadapi tantangan dalam mendorong pemulihan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP Kawal Percepatan Program Vaksinasi Bagi PMI

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dan mengawal percepatan program vaksinasi bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang akan diberangkatkan ke negara tujuan maupun yang akan kembali ke tanah air.

Berdasarkan laporan dari tim verifikasi lapangan KSP yang memantau penanganan COVID-19 di beberapa kawasan di Kalimantan Utara, sejumlah PMI yang proses kepulangannya ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di Nunukan masih kesulitan untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19.

Menanggapi laporan ini, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Senin lalu (9/8) telah menunjuk KSP untuk mengkoordinasikan urusan pemberian vaksinasi bagi CPMI dan PMI dengan BP2MI.

“Pelaksanaan vaksin tidak dapat dilepaskan dari usaha pencapaian target penempatan dan perlindungan PMI dalam RPJMN. Perluasan penempatan ini memiliki tantangan berbeda pada setiap negara, pada setiap jenis pekerjaan, dan dinamis seiring berjalannya waktu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada saat rapat koordinasi dengan Kepala BP2MI di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha Jakarta pada Jumat (13/8).

Hadir secara daring Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja, Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Asosiasi Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). Pada kesempatan itu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menyebutkan perlunya mengantisipasi potensi kepulangan sekitar 70 ribu PMI dari Malaysia hingga akhir tahun. Menanggapi hal itu Moeldoko minta hal itu harus menjadi perhatian sejumlah K/L yang terlibat. “Kita harus bisa memastikan apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau belum,” ujar Moeldoko.

Berdasarkan data dari BP2MI, setiap tahunnya pada masa sebelum pandemi, Indonesia memberangkatkan lebih dari 200 ribu orang PMI. Sejak tahun lalu, jumlah tersebut menurun dimana pada tahun 2020 PMI yang berangkat sekitar 113 ribu orang dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni yang PMI berangkat hanya sekitar 36 ribu orang.
Untuk kepulangan, sejak Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, tercatat sekitar 86 ribu orang PMI pulang ke Indonesia. Sedangkan PMI yang habis kontraknya dari bulan Juni – Juli tercatat berjumlah sekitar 39 ribu orang yang akan kembali ke tanah air.
Selain PMI resmi, pemerintah menghadapi kepulangan PMI yang terjadi secara non-prosedural. Bahkan angka kepulangan non-prosedural ini diprediksi lebih banyak daripada kepulangan PMI yang melalui jalur resmi.
“Mereka itu kebanyakan dideportasi dikarenakan ilegal, overstay, terlibat pelanggaran hukum, ataupun sakit. Kepulangan PMI ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik, berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah baru dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia,” lanjut Moeldoko.
Sebagai informasi, BP2MI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Dinas-Dinas Kesehatan di daerah untuk pelaksanaan vaksinasi dan tes PCR bagi CPMI yang akan berangkat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri, Satgas COVID, BP2MI, dan pemerintah daerah telah melakukan prosedur kesehatan bagi WNI yang kembali ke tanah air, termasuk bagi PMI.

Namun, ada permasalahan akibat besarnya jumlah WNI yang pulang melalui titik debarkasi terkait ketersediaan faskes, terutama pada daerah-daerah seperti Batam (Kep. Riau), Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Daerah-daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam penyediaan tes, vaksinasi, karantina, dan perawatan, serta keterbatasan nakes, fasilitas, dan anggaran, jika dibandingkan dengan jumlah PMI yang melintas.
Kepala Staf juga mendapatkan laporan tentang kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan di beberapa daerah dengan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan pelaksanaan vaksin di daerah-daerah. Salah satu contoh adalah beberapa Dinas Kesehatan di daerah tidak bersedia memberikan vaksin bagi CPMI yang tidak memiliki KTP dengan alamat domisili setempat. Masalah ini sudah berusaha diselesaikan oleh Kemenkes dengan dilaksanakannya vaksinasi oleh UPT Kemenkes di daerah. Untuk itu, Kepala Staf menginstruksikan agar Kemenkes dapat segera membuat surat kepada BP2MI, berisi tentang tata cara pelaksanaan pemberian vaksin bagi CPMI agar selanjutnya dapat dijadikan dasar pembuatan surat edaran ke UPT-UPT BP2MI di daerah

Aspataki dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Pulau Jawa sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Namun tidak demikian halnya dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di luar Jawa, dimana masih sangat perlu untuk diperbaiki.
“Saya menegaskan kembali perlunya koordinasi antara seluruh Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan tata kelola dan penganggaran untuk penyediaan vaksinasi bagi CPMI dan PMI yang pulang,” imbau Moeldoko. Perbaikan proses ini akan mempermudah proses penempatan, yang pada akhirnya diyakini meningkatkan kesejahteraan para PMI.
Kastaf menambahkan, perencanaan vaksinasi sebaiknya diperkuat dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap daerah, titik pemberangkatan, titik kepulangan, dan kebijakan negara penempatan.