Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

KSP Moeldoko Apresiasi Inovasi Tes COVID-19 dengan Metode Kumur

JAKARTA-Sharlini Eriza Putri dan Vincent Kurniawan, dua anak muda bertalenta di bidang bioteknologi, menciptakan alat pendeteksi COVID-19 dengan metode kumur (Gargling). Dua founder Nusantara Genetics (Nusantics), sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang tehnologi genomika tersebut, mengklaim metode kumur memiliki akurasi 90 persen.

“Metode Kumur yang kami beri nama BioSaliva Gargle VTM ini, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak nyaman dengan metode colok hidung. Tes kumur ini tidak ada bedanya dengan PCR sebagai standar emas deteksi COVID-19. Tingkat akurasinya 90 persen,” jelas Sharlini saat audensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (10/9).

Dalam kesempatan itu, Sharlini yang juga CEO Nusantics menguraikan cara pemeriksaan COVID-19 dengan metode kumur. “Satu jam sebelumnya tidak boleh makan minum dulu. Kumurnya di tenggorokan bukan di mulut, jadi kepala harus mendongak ke atas dan harus ada suara,” terang Sharlini sambil mempraktikkan cara metode kumur.

Sharlini yang lulusan Imperial College London mengakui, metode kumur lebih efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan banyak tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaannya. “Metode ini bisa dilakukan sendiri. Tinggal nanti hasil tesnya dibawa ke layanan kesehatan untuk diperiksa menggunakan mesin PCR,” lanjut Sharlini.

Inovasi alat deteksi COVID-19 dengan metode kumur mendapat apresiasi positif dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, terobosan ini harus segera disosialisasikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. “Inovasi masa depan seperti ini nggak boleh berhenti. Persoalannya kan belum banyak orang mengerti,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, perlu ada sinergi dengan lembaga – lembaga negara terkait, untuk bisa mengeksplorasi temuan ini. “Ini perlu ada partner, apakah dari BPPT atau LIPI. Sehingga menjadi nasional dan dipahami dan dimanfaatkan oleh publik,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, KSP siap memfasilitasi hasil cipta para anak-anak bangsa, terutama di bidang bioteknologi, seperti yang dilakukan Nusantics.

“Anda jangan merasa kesepian dan sendiri. Negara pasti hadir untuk mewadahi hasil kerja keras kalian. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan program Manajemen Talenta Nasional, untuk memfasilitasi inovasi-inovasi anak bangsa,” pesan Moeldoko.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

Moeldoko Ajak Peran Aktif Seluruh Kementerian Lembaga Dalam Reforma Agraria

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko menekankan bahwa reforma agraria tidak akan mudah diselesaikan secara parsial oleh satu atau dua pihak, oleh karenanya dibutuhkan kerja sama proaktif dari semua sektor kementerian dan kelembagaan untuk ikut menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia.

“Tidak cukup hanya Kementerian ATR/BPN dan KLHK saja, Kementerian dan Lembaga yang lain dibutuhkan untuk menjadi proaktif sehingga tanah yang diberikan kepada masyarakat bisa memberikan pertumbuhan ekonomi,” tegas Moeldoko, saat menyampaikan arahan dalam Diskusi Publik Road To Wakatobi secara daring, Rabu (1/9).

Moeldoko juga menegaskan bahwa visi reforma agraria Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya berupa penguatan dari sektor kebijakan saja, namun pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Dalam paparannya, Moeldoko juga menjelaskan bahwa proses redistribusi tanah konflik agraria kepada masyarakat masih baru mencapai 26,67 persen dari target 4,5 juta hektar lahan konflik. Ia mengatakan bahwa lemahnya capaian ini terjadi karena belum terlaksananya kegiatan pelepasan hutan untuk reforma agraria.

“Kita sulit mendengar keluhan dari masyarakat. Padahal itu tugas negara, yakni mendengarkan keluhan dan selanjutnya mencarikan solusi,” lanjut Moeldoko.

Sejauh ini, pemerintah telah mendapatkan 1,191 kasus pengaduan konflik agraria yang masuk ke istana melalui KSP. Di tahun 2021 ini pun pemerintah telah menargetkan percepatan penyelesaian 137 konflik agraria yang terdiri dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan non hutan.

Kepala Staf sebelumnya telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021, yang terdiri dari kombinasi beberapa Kementerian/Lembaga, TNI/Polisi, dengan aktivis CSO di tingkat nasional.

“Jangan sampai dalam penyelesaian konflik agraria kita justru merugikan masyarakat adat, masyarakat setempat, dan menguntungkan pengusaha saja,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Selain dihadiri oleh Kepala Staf dan Menteri ATR/BPN, acara diskusi daring yang turut membahas tentang legalisasi aset pemukiman masyarakat di atas air pasca undang-undang cipta kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Gubernur Kep. Riau Ansar Ahmad, Walikota dan Bupati se-Kep. Riau serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

KSP Offers Solution to Land Conflicts In Central Java

Semarang - The Executive Office of the President (KSP) has directly mediated an acceleration of land disputes in Central Java, showcasing a long standing commitment towards land conflict resolution in the country.

Recently, the KSP team has processed the redistribution of 154 hectare of land for 1,294 families living within or in surrounding forest areas in Kenteng and Candi Village, Bandungan District, Semarang regency, Central Java. The whole process is expected to be finished by September. It marks the end of years-long struggle which started in 2000.

With the certificate of land ownership, millions of poor rural communities will have the legal certainty to extract the benefits from those lands in order to improve their livelihoods and help ensure a brighter future for their children.

“The President gave us a mandate to ensure the people’s well-being in the post land redistribution process,” said the Deputy Chief of Staff for Human Development, Abetnego Tarigan.

Environment and Forestry Ministry Regulation No 7/2021 - a derivative of the Job Creation Law - stipulated that settlements in forest areas including those on the Java islands can be redistributed through the forest areas setting scheme.

The Executive Office of the President (KSP) also said that a strong collaboration between Central government and regional leaders would further advance the resolution process.

The KSP Team also directly monitored and oversaw the acceleration of agrarian reform in Pemalang Regency, specifically in Karanganyar Village, Bantarbolang Village and Simpur Village.

The residents of two former villages expected the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) to grant ownership for their homes which were located in the forest areas.

Most of the residents in those villages are hourly-paid laborers, parking attendants, and motorcycle taxi drivers who have lived in this village since the 1950s and the land they live in has been passed down from generation to generation.

"We want to immediately improve road access in Bantarbolang village, but this is difficult to be done since villagers living in forest areas have yet to receive any legal assurance of their homes," added Dyah, Head of Bantarbolang Village.

Through the Government Regulation No. 23/2021 on the Forestry Administration, the lawmakers initiated the Social Forestry program to solve the conflict over lands in forest areas. The regulation allows the local community to gain benefits from the forest resources in order to improve their welfare and livelihood.

Simpur Village in Belik District, Kab. Pemalang, is one of the Social Forestry areas since 2017 and is now rich with pineapple, silk trees, and durian - for a profitable market.

KSP also praised Simpur Village as an example, proof of the government's hard work in agrarian reform.

"The government's message is clear. The usage of land must pay attention to environmental welfare and forest preservation," Abetnego said to the residents of Simpur Village.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

Resolving Agrarian Conflict, KSP Set To Distribute 17,4 Hectares of Land In Malang

Jakarta - Much impoverishment due to long conflicts over lands in Indonesia has prompted the administration of President Joko Widodo to urge the acceleration of agrarian conflict resolutions, including one of those in Malang regency, East Java.

The Executive Office of the President (KSP) also said that a strong collaboration between Central government and regional leaders would further advance the resolution process.

The Presidential Chief of Staff Moeldoko previously signed a Decree number 1B/T/2021 on the Establishment of 2021’s Acceleration Team for Land Conflict Resolution and Agrarian Reform Policy. The team is expected to accelerate the resolution of 137 prioritized conflicts over land in 2021. The KSP team has recently visited Malang regency to directly monitor the completion of land redistributions. The action was taken in response to the Decree number 1B/T/2021 on the Establishment of 2021’s Acceleration Team for Land Conflict Resolution and Agrarian Reform Policy signed by Presidential Chief Of Staff, Moeldoko.

“There are six conflicted lands in Malang regency and they are part of the 137 agrarian conflicts that must be resolved this year,” said Usep Setiawan, Senior Advisor of KSP.

The team directly monitored and assisted land conflict resolution in Sendang Biru Hamlet, Tambak Rejo Village. A total of 17,4 hectares of land was set to be redistributed to the local community of the villages and is currently being processed by KSP.

The local community in Tambak Rejo has been living in the forest area since 1980. Most of them work as fishermen and farmers, extracting the benefits of forests and beaches surrounding them.

“We expect cooperation from the local authority and members of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) to furthermore discuss and accelerate these matters,” added Usep.

The Ministry of Agrarian Affairs And Spatial Planning has vowed to issue 500 certificates of land ownership, most of which are located in TambakRejo Village. However, the ministry still needed to verify 295 houses located in forest areas to ensure the certificate issuance.

“KSP will further discuss the acceleration of the verification process for the remaining 295 houses with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and related institutions,” stated Usep.

Eko, one of the villagers, hoped the legal certainty would further enhance the economic condition. So that people would be able to work without worrying about the possible future land dispute.

In addition, KSP is currently preparing a community empowerment scheme through the provision of communal land that can be used to process fish products, hoping it would bring added value to the community.

“We are very delighted that President Joko Widodo pays attention to the Agrarian conflicts in the country. It can’t be denied that there are still several unresolved conflicts in Malang, but we sincerely hope it will further ensure the welfare of the village residents,” said Sanusi, the Regent of Malang.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

KSP Defends Military Involvement in COVID-19 Response

Jakarta - The Executive Office of the President (KSP) supported the Indonesian Military's (TNI) involvement in the country's COVID-19 response as one of the government's strategic and effective efforts in dealing with the crisis situation.

In a virtual public discussion titled "The Power and Role of the Military in Responding to the COVID-19 Pandemic" on Wednesday (18/8), Deputy Chief of Staff for Human Development Abetnego Panca Putra Tarigan explained that the military’s involvement in responding to the pandemic situations are permitted in the context of military operations other than war, as stipulated under Law No. 34/2004 about TNI.

“Deploying TNI personnel in the pandemic’s response is related to the vertical structure needs. For instance, in the distribution of logistics, we have no better choice but to involve the TNI," said Abetnego.

The TNI, he added, has the information, human resources, and facilities needed especially for the logistics distribution.

“In addition, The TNI/ National Police (Polri) have their own medical personnel through Dokkes [Police’s Health Agency] and Diskes [TNI’s Health Agency]. So they can strengthen the medical workers' aspects without having the state allocating another fund to recruit new workers,'' added Abetnego, emphasizing the importance of the budget dimension in looking at the issue of military involvement in handling the pandemic.

To answer the public's concerns about acts of violence carried out by the military in handling COVID-19, Abetnego demanded the public not to create a stigma for military personnel.

"Many cases have occurred where residents expelled other residents because of COVID, it was an act of violence by civilians. So, if we want to push for a change, we have to make sure that whatever we communicate should not lead to stigmatization," he appealed.

Further, KSP also openly encouraged academics and scholars to conduct more research on civil governance, assisting the government in finding the best solutions to the pandemic crisis.

“Cultural studies about what happened to our society are also important to do. Sometimes we don't see the cultural, social and economic context in our society," concluded Abet.