Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

Bertemu Sucofindo, KSP Dorong Percepatan Pilot Project Sertifikasi Halal UMK

JAKARTA – Pada 30 Agustus 2021, KSP mendorong percepatan pelaksanaan pilot project fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT SUCOFINDO melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia. Utamanya untuk sertifikasi 53 UMK binaan BRI dan tambahan rencana 2.500 sertifikasi halal nasabah BRI. Langkah ini akan menjadi pendorong agar pelaku UKM naik kelas dan meningkatkan ekosistem sektor halal.

“Percepataan ini merupakan salah satu usaha untuk katalisasi percepatan UU CK dalam hal kaitannya dengan sertifikasi halal.” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma saat Rapat Koordinasi Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK di Jakarta, Senin (30/8).

Panutan melihat, saat ini BRI memiliki sebanyak 12 juta pelaku UMKM yang bisa didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dari jumlah itu, ada rencana 2.500 UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang bisa langsung diproses. BRI telah melaksanakan kerjasama dengan PT SUCOFINDO untuk melakukan pilot project penerbitan sertifikasi halal untuk 53 UMK.

Atas dasar itu, Panutan menyebut, KSP telah melakukan pembahasan pelaksanaan sertifikasi halal sejak implementasi UU Cipta Kerja. Pembahasan ini antara lain telah dilakukan bersama BPJPH Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, DHN MUI, Sucofindo, BRI, dan para pelaku usaha.

Pada 18 Agustus 2021, KSP juga melakukan pertemuan bersama BRI dan BPJPH dalam rangka diskusi kendala penerbitan sertifikasi halal untuk UKM. “Berdasarkan laporan dari BRI, pelaku usaha masih memahami cara pengurusan lama (MUI), di mana proses yang baru masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang dialami fokus pada proses dan biaya,” tutur Panutan.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah alur pengurusan sertifikasi halal, dianggap terlalu rumit untuk pelaku UMK. Selain itu, terkait dokumen yang perlu diunggah pada aplikasi sihalal, pelaku UMKM biasa menggunakan smartphone hanya untuk telepon. Sehingga sedikit sulit apabila mereka diharapkan untuk menyesuaikan file-file yang perlu diunggah.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi terkait registrasi, pemeriksaan dan biaya sertifikasi halal. Adapun terkait waktu penerbitan sertifikasi halal, banyak pelaku UKM yang memerlukan sertifikasi halal agar bisa melaksanakan ekspor ataupun menjual produknya pada mitra/offtaker.

Pada rapat ini, KSP juga menetapkan lima poin rencana tindak lanjut. Di antaranya, diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku UKM, peningkatan awareness halal kepada pelaku usaha, peserta rapat akan menunjuk PIC yang mewakili institusi/lembaganya sebagai contact person, KSP melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan ini (sesuai dengan Kepres nomor 10/2021), serta dilaksanakan pertemuan regular yang akan memberi rekomendasi perbaikan proses sertifikasi halal.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP: Korporatisasi Petani Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SUBANG – Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui program korporatisasi petani dalam bentuk koperasi modern. Deputi III Kantor Staf Presiden Panutan S. Sulendrakusuma menyakini program ini akan meningkatkan daya saing petani yang tergabung dalam koperasi saat menjual hasil pertanian.

“Presiden menekankan salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat melalui korporatisasi. Sehingga petani bisa bekerja dalam mekanisme yang lebih terstruktur mulai dari produksi hingga pemasaran,” ujar Panutan.

Untuk memastikan pelaksanaan program ini, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan monitoring operasional salah satu koperasi modern yaitu Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Subang. Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2016 ini beranggotakan 208 petani di mana sebagian besar pengurusnya merupakan petani milenial.

“Implementasi teknologi pertanian mulai dari proses produksi hingga pemasaran terbukti efektif untuk menekan biaya produksi pertanian. Sehingga hasil dari koperasi ini memiliki daya saing cukup baik,” ungkap Panutan.

Keberadaan Koperasi Produsen Gunug Luhur Berkah memudahkan para petani menyalurkan hasil pertanian mereka seperti kopi dan padi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Terbukti sejak tahun 2020 lalu Koperasi ini telah melakukan ekspor hasil pertanian ke negara Taiwan, korea dan Saudi Arabia.

Tak hanya bergerak dalam bidang pertanian saja, koperasi ini juga mengembangkan usaha dalam bidang lainnya seperti jasa pergudangan, perdagangan, eksport dan pelatihan berskala internasional.”Hal ini merupakan wujud keberhasilan program korporatisasi baik on-farm maupun off-farm,” tegas Panutan. Program korporatisasi petani melalui koperasi modern merupakan bagian dari RPJMN, untuk meningkatkan kontribusi koperasi dalam PDB dari 5,1% menjadi 5,5%.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

Wujudkan Kemandirian Pembiayaan, Pemerintah Gali Potensi Penerimaan Pajak

JAKARTA – Potensi penerimaan negara dari pajak masih cukup besar dan luas. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan reformasi perpajakan guna memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan.

Deput III Kepala Staf Kepresiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma menyadari, tidak mudah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam masa pandemi. Tekanan yang dialami oleh ekonomi mengakibatkan potensi pajak yang bisa dikumpulkan menjadi berkurang dibandingkan pada masa normal.

Namun Panutan bilang, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan ekstensifikasi. “Terutama pada sektor-sektor yang belum menyumbang terhadap pembangunan, misalnya sektor digital,” ujar Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Rabu (18/8). Progresivitas juga akan dilakukan untuk lebih mencerminkan rasa keadilan antara lain dengan penambahan tarif pajak penghasilan perorangan dan PPN.

Khusus untuk tahun 2022, Panutan memaparkan ada empat poin arah kebijakan perpajakan. Di antaranya, perluasan basis perpajakan, melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Kemudian, penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha.

Selain itu, inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Serta insentif fiskal yang diberikan secara terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dengan multiplier yang kuat.

Hingga April 2021, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp228,1 triliun atau 18,6% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara pada buku Nota Keuangan RAPBN 2022, outlook penerimaan negara dari pajak pada 2021 diperkirakan mencapai Rp1.375,8 triliun dan diharapkan tumbuh 9,5% pada 2022.

Sebagai tambahan informasi, pada Juni 2021, pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Meski dibahas dalam suasana pandemi, Pemerintah tidak mengalihkan adanya kebutuhan jangka menengah panjang untuk membangun sebuah tata perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Reformasi perpajakan yang menjadi semangat pembentukan RUU KUP, merupakan bentuk respon untuk menghadapi tantangan dalam mendorong pemulihan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP Moeldoko Applauded Indonesia’s Impressive Economic Performance Amid Pandemic Fallout

JAKARTA— The Indonesian economy has recorded its first growth since the COVID-19 pandemic hit the country last year, largely thanks to the increase of domestic household consumption and the acceleration of global economic recovery. The Indonesian Statistics Agency (BPS) stated that Indonesia’s domestic product (GDP) grew 7.07 percent year-on-year (yoy) in the second quarter of 2021. This achievement was much better than the growth in the first quarter of 2021 which was still contracting 0.74% (yoy).
“This is a momentum for our economic recovery. This performance is worthy of gratitude as it showcases the strong cooperation of the nation," said the Presidential Chief of Staff, Dr. Moeldoko at the Bina Graha Building, Jakarta, Thursday (5/8).

Moeldoko firmly believed Indonesia could soon get out of the pandemic doom. In addition, the Indonesian people have nailed various tests and have always been able to get out of the crisis. "We certainly hope for the continuing support and cooperation from all parties to overcome the pandemic situation and its economic upheaval," said Moeldoko.

Deputy Chief of Staff for Economy (Deputy III) of the Executive Office of the President (KSP) Panutan S Sulendrakusuma added that the bright economic performance was supported by a number of internal and external factors, including the acceleration of global economic recovery driven by the US and China has boosted Indonesia's exports. It grew 31.78 percent (yoy) in the second quarter of 2021 and the country's trade balance has been in surplus for 14 consecutive months from May 2020 to June 2021.

Domestically, household consumption growth showed a positive percentage of 5.93 (yoy) and 1.27 percent (quarter-to-quarter). The consumption growth itself was supported by various factors, including the higher spending boost through the national economic recovery (PEN) programs such as cash assistance, staple food cards, Family Hope Program (PKH), subsidized electricity bills, productive assistance for micro businesses and so on. What can't be ignored is the encouragement for the middle class to shop through the car purchase tax cut, the home purchase relief, as well as the Proud Made in Indonesia program.

“KSP PEN Monev Team found that the country’s economy in the second quarter was indeed running very well. Even in some ways it is better than the pre pandemic conditions," added Panutan.

In addition, a number of indicators are also supporting the smooth economic growth, including investment in the second quarter of 2021 which grew up to 7.54 percent (yoy). An increase in investment means that there is a potential for an increase in the labor absorption, "The government has a strong determination to continuously encourage investment through various efforts, including the implementation of the Job Creation Law," said Panutan.

The production sectors, which have been put under pressure since the COVID pandemic hammered the global economy, have shown significant improvements as well. After experiencing a contraction in the second quarter of 2020, the manufacturing industry in the second quarter of 2021 grew 6.58 percent (yoy). The growth of the industrial sector was driven, among others, by the non-oil and gas industry, which increased up to 6.91 percent. Meanwhile, the trade sector grew 9.44 percent after four quarters of contraction.

Other sectors such as transportation, accommodation, food and drink, and construction also experienced a high increase compared to the second quarter of 2020. Meanwhile, the agricultural sector only grew 0.38 percent (yoy) mainly due to the decline in rice production after the peak harvest season which took place in the first quarter of 2021. .

However, the government is aware of the serious challenges that may occur in the third quarter of 2021 with the increase of the Delta variant of COVID-19 cases. Some government policies seek to impose restrictions on community activities so that the pandemic can be controlled. However, the government does not just limit activities. The government takes countermeasures, among others, by increasing the PEN budget. The PEN budget was increased from Rp 669.43 trillion to Rp744.75 trillion as the government pledged to boost spending on pandemic management and social protection. "It is hoped that the negative impact of slowing economic activity in the third quarter of 2021 can be tackled," said Panutan.

Categories
News KSP News Ekonomi Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP Kawal Percepatan Pengurangan Beban Ekonomi Masyarakat Selama PPKM

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan seluruh program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat berjalan dengan baik dan cepat.

“Semua arahan Presiden terkait dengan penanganan pandemi dan Program Pemulihan Ekonomi dikawal secara terus menerus oleh KSP,” ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma, Rabu (28/7).

Selain bidang ekonomi, pihaknya juga secara aktif juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga agar program yang dibuat untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 baik dari segi testing, tracing dan treatment dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian kebijakan PPKM, berlaku 26 Juli-2 Agustus 2021. Penyesuaian kebijakan berlaku untuk Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali.

“Kebijakan PPKM tersebut ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu juga untuk mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan akibat peningkatan dari jumlah pasien Covid. Langkah ini terbukti cukup efektif, terlihat dari penurunan jumlah kasus dan berkurangnya okupansi rumah sakit di beberapa daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengaku pembatasan mobilitas berimplikasi pada melemahnya kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Sementara, wilayah-wilayah dengan angka penyebaran yang rendah, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat bisa berjalan dengan baik.

“Demi meminimalkan dampak akibat penurunan mobilitas, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp55,21 triliun,” ungkap Panutan.

Lebih lanjut, untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yang diperuntukkan untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

“KSP sejak dari awal secara aktif memonitor pelaksanaan program PEN di lapangan dan mencari solusi ketika ada hal yang membutuhkan debottlenecking serta memastikan percepatan penyerapan anggaran dan program tepat sasaran,” katanya.

Monitoring secara khusus diarahkan kepada pelaksanaan program-program terkait pemberlakuan PPKM. Hal itu seperti bantuan beras untuk 28,8 juta keluarga (masing-masing 10 kg), Bantuan Sosial Tunai tambahan sebesar Rp600 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima Kartu Sembako, serta bantuan untuk 1 juta pelaku usaha mikro/informal (masing-masing Rp1,2 juta).

Adapun program-program Perlinsos tambahan tersebut diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4. Untuk periode saat ini ada 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali serta 15 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali.

Jaga Stok Pangan dan Batasi Warga Negara Asing

Sementara itu, Panutan menyatakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen menjaga stok dan harga pangan tetap stabil dan terkendali selama pemberlakuan PPKM. Distribusi pangan ke semua daerah berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

Sebagai tambahan, Pemerintah juga membatasi orang asing yang masuk ke Indonesia melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa PPKM Darurat.

Aturan itu mengubah Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan mengatur pembatasan masuknya orang asing dari luar negeri dalam masa PPKM Level 4, termasuk para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun sektor lainnya.

“Orang asing yang diizinkan masuk hanyalah mereka yang memegang visa dan izin tinggal diplomatik maupun dinas, pemilik izin tinggal terbatas atau tetap, memiliki tujuan kesehatan atau kemanusiaan (misalnya dokter atau petugas laboratorium Covid-19), dan memiliki rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait, serta memenuhi protokol kesehatan Covid-19 (sudah vaksin, tes PCR, dan menjalankan karantina),” pungkas Panutan.