Categories
Uncategorized

Moeldoko Buka Peluang Petani Muda ke Korea dengan Konsep Learning By Working

Seoul – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bertemu Anggota National Assembly Korea Selatan, Mr. Hong Moon Pyo di Gedung Korean National Assembly Seoul, Korea Selatan, Senin (27/11). Mereka membahas peluang bagi petani muda Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan dengan konsep learning by working. “Jadi mereka (petani muda) bisa belajar, tetapi tetap mendapat upah dari pekerjaan mereka,” kata Moeldoko di acara tersebut.

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah anggota Korean National Assembly dan pengusaha Korea Selatan di bidang pertanian dan energi. Mereka membahas rencana kerjasama yang akan membawa hubungan bilateral kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi momen merayakan 50 tahun kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, tetapi juga menjadi panggung untuk merinci rencana kerjasama masa depan. Fokus utama pembicaraan melibatkan bidang pertanian, energi hijau, dan penerapan teknologi digital di sektor pertanian.

Dalam konteks peringatan setengah abad kerjasama, Moeldoko menyampaikan peta jalan yang telah disiapkan Presiden Joko Widodo. Peta jalan ini menandai komitmen Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045, sebuah negara yang merayakan satu abad kemerdekaan dengan pendapatan per kapita yang melebihi USD 23 ribu.

Moeldoko menyampaikan gagasan untuk bisa mengirimkan petani muda Indonesia ke Korea Selatan melalui organisasi Maju Tani Nusantara. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para petani muda Indonesia untuk mendapatkan ilmu pertanian modern dari Korea Selatan, serta mengalami transformasi ilmu dan teknologi pertanian modern.

Langkah ini bisa dilanjutkan dengan investasi dari Korea Selatan di bidang pertanian modern, sehingga Indonesia bisa memenuhi kebutuhan buah tropis untuk pasar Korea Selatan. Moeldoko menyoroti langkah Korea Selatan yang memulai budidaya padi varitas Tongil tahun 1961, dan berhasil mencapai swasembada dalam tempo sepuluh tahun.

Saat ini, kata Moeldoko, Indonesia berada dalam tahap inovasi riset pengembangan benih padi unggul M70D, yang menjanjikan hasil pada usia padi 70 hari atau lebih cepat 20 hari dengan hasil dua kali lipat produksi rata-rata nasional.

Hong Moon Pyo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya Indonesia, khususnya Moeldoko, dalam menjalin kerjasama pertanian dengan Korea Selatan. Menurutnya, Indonesia punya potensi besar karena lahannya yang luas, jumlah petani yang besar, dan kesiapan teknologi dan digital. “Indonesia merupakan mitra potensial yang dapat membantu Korea Selatan mengembangkan pertanian modern,” kata Hong.

Hong juga menyambut peluang kerjasama yang lebih mendalam, terutama untuk membuka kesempatan bagi petani muda Indonesia. Beliau berharap agar pertemuan tersebut dapat menjadi awal bagi para petani muda Indonesia untuk belajar sambil bekerja, memanfaatkan pengalaman dan keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan pertanian modern.

Pertemuan ini menandai langkah awal menuju kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertanian dan energi hijau. Kedua negara menegaskan komitmen mereka untukmenciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan.

Categories
Uncategorized

Masyarakat Sagu Indonesia Apresiasi Langkah Moeldoko Kampanyekan Sagu

Jakarta – Sagu semakin menarik untuk dikulik. Tak hanya diandalkan untuk menopang ketahanan pangan, tapi juga menumbuhkan ekonomi wilayah dan nasional. Pemerintah pun diharapkan lebih serius dalam mengembangkan ekosistem sagu dari hulu hingga hilir.

“Pengembangan produk olahan sagu yang beragam dan inovatif akan menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja baru,” kata Ketua Masyarakat Sagu Indonesia (MASSI), Prof. Mochammad Bintoro saat audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (5/10).

Kedatangan MASSI ke Kantor Staf Presiden untuk mendorong pemerintah lebih serius menggarap sagu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Selama ini, pengembangan sagu di beberapa wilayah masih mengalami hambatan di sisi hulu karena minimnya perhatian pemerintah daerah.

“Banyak yang belum memahami potensi sagu, termasuk para pemangku kepentingan di daerah. Kalau mereka (pemerintah daerah) ditugaskan untuk mengembangkan sagu di wilayahnya, saya yakin sagu bisa berperan besar untuk kedaulatan pangan,” ujar Bintoro.

“Seperti yang dilakukan Pak Moeldoko saat di Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Akhirnya pemda setempat menaruh perhatian terhadap pengembangan sagu. Kami (MASSI) berharap bapak bisa melakukan di daerah-daerah lain,” sambungnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, meminta MASSI untuk menyusun strategi pengembangan sagu di Indonesia. Termasuk memetakan wilayah-wilayah potensial. Sehingga pengembangan ekosistem sagu akan lebih fokus dan efektif untuk menjawab tantangan krisis pangan.

“KSP tentu akan ikut mendorongnya dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait. Soal diversifikasi pangan ini menjadi perhatian serius Presiden dalam menghadapi isu pangan,” tegas Moeldoko.  

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga disuguhi beberapa produk pangan dari sagu, seperti beras sagu, tepung, mie, kue, biskuit, dan keripik sagu. “Wah ternyata sudah banyak produk olahannya. Berarti di hilirnya sudah bagus, tinggal dibenahi di hulunya ini,” ucap Moeldoko.

Categories
Uncategorized

KSP Pastikan Pemerintah Konsisten Dorong Upaya Pemajuan Budaya Nasional

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pemerintahan Presiden Joko Widodo terus konsisten mendukung dan mengapresiasi upaya-upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional, baik oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk nyata komitmen ini adalah program Dana Abadi Kebudayaan yang telah diluncurkan pada tahun lalu dengan nama Dana Indonesiana. Beasiswa bagi para pelaku seni dan budaya ini pun telah mendukung pelaksanaan sekitar 300 proposal proyek pengembangan budaya di tahun 2022.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini terus konsisten memberikan dukungan bagi pemajuan kebudayaan. Kalau di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, maka di bidang kebudayaan pemerintah juga menyediakan skema yang sama. Dengan Dana Indonesiana, para pelaku seni budaya dapat mengajukan program dan idenya untuk kemudian dapat dibiayai oleh negara,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Sabtu (6/5) di Jakarta.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia ini juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya, pemerintah menyediakan dana pokok sebesar 1 triliun yang akan bertambah hingga 5 triliun per tahun sampai tahun 2024. Dana ini akan diputar dan bunga dari dana tersebut yang akan digunakan untuk membiayai proposal-proposal proyek kebudayaan dari masyarakat. Sementara itu, pengajuan proposal dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui kelompok masyarakat, seperti Gentra Lestari Budaya (GLB).

KSP sendiri konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan, salah satunya yakni terhadap kompetisi tari kreasi nusantara yang diselenggarakan oleh GLB. Kompetisi tari kreasi baru yang merupakan pengembangan dari seni tari tradisional ini pun sejalan dengan marwah dan komitmen pemerintah yang tercantum dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Abetnego yang turut hadir dalam Gala Anugerah Kompetisi Tari Nusantara GLB, di Jakarta, Sabtu (5/5) kemarin, mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pemajuan budaya nasional patut mendapat apresiasi, terutama karena menargetkan anak-anak muda sebagai penikmat acara.

“Mereka perlu menyadari bahwa kebudayaan dan segala bentuk turunannya bukanlah sesuatu yang semata dilestarikan, tapi juga harus berkembang sesuai dengan konteks situasi dan masa. Dengan demikian, kebudayaan hadir dan selalu kontekstual di masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko juga hadir dalam perhelatan lomba tari GLB di tahun lalu, dimana sertifikat dan piala Moeldoko diberikan kepada pelaku seni budaya sebagai bentuk apresiasi dan dukungan.

KSP juga mengeluarkan surat rekomendasi bagi kegiatan lomba tari kreasi GLB ini kepada kementerian dan lembaga terkait, sehingga diharapkan penyelenggaraan kegiatan positif ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Categories
Uncategorized

KSP Sambut Baik Pengesahan RUU PPRT Menjadi RUU Inisiatif DPR

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyambut baik pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah diputuskan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3). Hal ini juga menandai babak baru dalam perjalanan panjang RUU PPRT yang sudah bergulir selama 19 tahun sejak tahun 2004.

“Kami mengapresiasi serta menyambut baik keputusan Paripurna DPR RI yang memutuskan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR. Sesuai dengan arahan Presiden pada 18 Januari lalu mengenai urgensi RUU PPRT, KSP sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT, siap memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk segera melakukan pendalaman dan pembahasan bersama dengan DPR RI,” terang Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

RUU PPRT, menurut Moeldoko, diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga. Lebih lanjut, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan bahwa upaya-upaya kolaboratif terus dilaksanakan, agar proses pembahasan RUU PPRT ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat segera disahkan.

“Pengesahan RUU PPRT akan menjadi capaian penting dalam perlindungan dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga. Di samping itu, pengakuan formal terhadap pekerja rumah tangga juga akan mendorong peningkatan kontribusi ekonomi perempuan,” imbuhnya.

Mengacu kepada RUU PPRT yang diusulkan Badan Legislasi DPR RI pada 1 Juli 2020, RUU tersebut telah memuat materi terkait dengan rekognisi atau pengakuan, model rekrutmen PRT, model perlindungan PRT, serta pengaturan hak dan kewajiban.

“Muatan substansi RUU PPRT harus memberikan pengakuan dan perlindungan yang esensial bagi PRT. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan PRT serta memberikan perlindungan sosial perlu menjadi perhatian bersama. Secara intensif kami bersama Gugus Tugas RUU PPRT, terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dalam rangka penguatan substansi agar RUU PPRT dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif,” jelas Moeldoko.

Categories
Uncategorized

Moeldoko Pastikan Ketersediaan Bawang Merah di Bima Aman

Bima – Kepala Staf Kepresidenan turun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan bawang merah di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mendatangi beberapa kecamatan yang menjadi sentra penghasil bawang merah. Salah satunya di kecamatan Soromandi.

Seperti diketahui, kabupaten Bima merupakan daerah potensial penghasil bawang merah di NTB. Dari 18 kecamatan, 16 diantaranya merupakan sentra produksi tanaman holtikultura tersebut.

Data Dinas Pertanian Kabupaten Bima menyebutkan, saat ini luas panen bawang merah di 16 kecamatan, yakni 1.345 hektare, dengan tiga kali masa panen dalam setahun. Sekali panen, produksi bawang merah yang dihasilkan sebanyak 5-6 ton per satu hektare. Hasil panen, 70 persen untuk memasok sejumlah wilayah di Indonesia, dan 30 persen untuk kebutuhan lokal.

Menurut Moeldoko, ketersediaan bawang merah di Bima memiliki peran besar untuk mengendalikan inflasi pangan nasional.

“Karena bawang merah termasuk komoditi yang mempengaruhi inflasi di Indonesia,” ujar Moeldoko, saat mengikuti panen bawang merah, di desa Sai, kecamatan Soromandi, Bima, Selasa (4/10).

“Laporan dari Dinas Pertanian (Bima) tadi, sejauh ini pasokan masih aman, dan harganys cukup baik. Kisaran lima belas ribu sampai dua puluh ribu per kilonya,” imbuh Moeldoko yang juga ketua HKTI.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga meminta petani untuk meningkatkan produksi bawang merah dengan merawat tanaman secara baik dan dengan segenap hati.

“Mari bertani untuk kehidupan, bukan bertani untuk sekedar hidup,” ucap Moeldoko yang kini juga disebut-sebut sebagai Panglima Tani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bima Nurma mengungkapkan beberapa persoalan yang dialami oleh petani bawang merah. Salah satunya adalah soal pupuk.

“Kalau bisa alokasi pupuk subsidi untuk petani bawang merah di sini ditambah. Agar produksi juga bisa lebih ditingkatkan,” kata Nurma.