Kategori: Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Program Prioritas Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

KSP Pastikan Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma

Belitung – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal dan berkontribusi aktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini dipastikan melalui implementasi PP No 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, salah satunya di KEK Tanjung Kelayang, Kab. Belitung.

Salah satu bentuk nyata upaya yang dilakukan KSP adalah memfasilitasi kesepakatan kerjasama antara PT Belitung Pantai Intan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung yang meliputi pelatihan barista, pelatihan pembuatan pastry, pelatihan selam, dan pelatihan housekeeping.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan link and match di KEK Tanjung Kelayang. Selanjutnya, KSP juga akan mendorong kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

“Pendidikan vokasi harus mewujudkan visi besar Presiden Joko Widodo, yakni memastikan kebekerjaan dengan mendorong link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. KEK harus menyerap tenaga kerja maksimal, terutama dari siswa-siswi pendidikan vokasi yang terampil,” kata Panutan Sulendrakusuma selaku Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Sabtu (18/6).

“KSP berharap BLK sebagai salah satu bentuk pelatihan vokasi memperhatikan tidak hanya output dari pelatihan namun juga outcome dan aspek kebekerjaan dari peserta pelatihan vokasi agar terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” lanjutnya.

Berdasarkan data BPS, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bangka Belitung pada Februari 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 22,92% dan pertambangan sebesar 20,32%. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja oleh sektor pariwisata masih 5,24%.

KEK Tanjung Kelayang sendiri mempunyai target penyerapan tenaga kerja sebanyak 3000 hingga 5000 tenaga kerja di dalam kawasan.

Namun, pihak pengelola KEK Tanjung Kelayang menyatakan kesulitannya untuk mencari tenaga kerja lokal yang ingin dan mampu untuk bekerja di sektor pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata yang kurang diminati dibandingkan sektor pertanian dan pertambangan.

“Kami sangat berterima kasih kepada KSP yang telah mempertemukan kami dengan mitra-mitra kami [BLK] di Belitung,” ujar Daniel Alexander, selaku Direktur PT Belitung Pantai Intan, pengelola KEK Tanjung Kelayang.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pemerintah Percepat Proses Operasional Otorita IKN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menegaskan, pemerintah melakukan akselerasi proses operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) agar proses pendirian lembaga baru tersebut bisa segera direalisasikan.

“Memang amanat UU tentang IKN menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun,” tegas Wandy, di Jakarta, Minggu (6/3).

Wandy memastikan, pemerintah sudah memikirkan bagaimana supaya proses operasional Otorita IKN bisa dipercepat. Karena itu, kata dia, dalam UU No 3/2022 tentang IKN telah diatur dengan rinci proses transisiny.

“Intinya Otorita IKN akan dibantu oleh kementerian/lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya. Itu diatur di pasal 36 ayat 2-4,” ujarnya.

Wandy mengungkapkan, proses pendirian lembaga baru terutama yang setingkat kementerian memang memerlukan tahapan-tahapan dan biasanya butuh waktu. Mulai dari penetapan struktur dan kewenangan lembaga melalui Perpres, pengangkatan pimpinan atau kepala yang diatur dalam Kepres, hingga pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan pemenuhan anggarannya. Ia mencontohkan pembentukan Kantor Staf Presiden, yang butuh waktu 3-4 bulan untuk bisa fully operated.

“Pemerintah sudah pengalaman soal pembentukan lembaga setingkat kementerian. Jadi untuk pendirian dan operasional Otorita IKN ini tentu akan mengacu pada pengalaman yang sudah ada. Pemerintah juga sudah merancang berbagai mekanisme percepatan,” sambung Wandy.

Dalam kesempatan itu, Wandy juga memastikan Kantor Staf Presiden bersama Bappenas akan terus mengawal berbagai pembahasan dan penyelesaian draft aturan turunan UU IKN, yakni Perpres tentang Otorita IKN, Perpres tentang Rencana Induk IKN, Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan, dan Keppres tentang pengalihan fungsi DKI Jakarta ke Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

“Pokoknya kita akan bekerja sebaik mungkin untuk menyukseskan pemindahan IKN. Sebab momentumnya adalah sekarang ini, yaitu ketika Pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan yang penting, supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca 2024,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Pembangunan Luar Jawa Peningkatan Ekonomi Maritim Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Tantangan Wujudkan Destinasi Wisata Super Premium Labuan Bajo Flores

Pelabuhan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT)

Manggarai Barat – Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (Dirut BPOLBF) Shana Fatina mengungkapkan bahwa perwujudan Destinasi Wisata Super Premium di Labuan Bajo, Pulau Komodo dan berbagai daerah lainnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mengalami beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian.

Dalam dialognya dengan tim Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) yang datang melakukan peninjauan lapangan terkait pemulihan pariwisata di NTT, Rabu (29/12), Shana mengatakan bahwa isu konektivitas dari dan menuju Labuan Bajo masih menjadi permasalahan.

Misalnya saja, harga tiket pesawat dari dan menuju Labuan Bajo masih sangat mahal. Selain itu, rute penyeberangan kapal laut untuk menghubungkan Pulau Flores ke Pulau Lembata, Pulau Rote ke Pulau Sawu, dan Labuan Bajo ke Pulau Sumba juga masih belum tersedia.

Menurut Shana, Pemerintah perlu mendorong ASDP agar dapat membangun penyeberangan umum antar pulau demi mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi, sekaligus memangkas ongkos logistik pengiriman barang dan perpindahan orang.

“Labuan Bajo memasok sekitar 85% kebutuhan barang dari luar provinsi NTT, sehingga kita ingin memaksimalkan konsumsi produk lokal dari NTT untuk pariwisata ini. Tetapi terbentur di ongkos logistik yang mahal,” katanya.

Sementara itu, destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores memiliki tujuh fokus indikator, yakni pelestarian lingkungan, sumber daya manusia (SDM), manajemen perjalanan, kuliner, kesehatan, keamanan dan keselamatan, infrastruktur dan amenitas, serta aktivitas.

Dalam bidang SDM, sang Direktur Utama mengatakan bahwa perlu ada sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat terkait pentingnya membangun kreatifitas lokal untuk menggairahkan geliat pariwisata Labuan Bajo Flores.

“Namun dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah pusat juga perlu menegaskan bahwa ini bukan berarti mengambil alih fungsi otoritas daerah, tapi ini untuk memberi stimulus agar mereka dapat berlari lebih kencang dalam mewujudkan pariwisata premium. Labuan Bajo tidak boleh selamanya dikelola oleh badan otoritas pemerintah pusat,” imbuhnya.

KSP sendiri berfungsi untuk memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis. Segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program prioritas nasional juga akan diselesaikan secara komprehensif oleh KSP.

“Kami melihat ada permasalahan komunikasi baik itu antar otoritas di daerah, antar kementerian/lembaga terkait, maupun antara pemerintah dan publik. Masih belum ada persamaan perspektif dalam mewujudkan Destinasi Wisata Super Premium ini,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Agung Rulianto.

Ia pun mengatakan bahwa salah satu upaya penyelesaian permasalahan dalam program prioritas nasional yang dilakukan oleh KSP adalah melalui pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

“KSP akan membantu menjembatani komunikasi antara Kementerian/Lembaga terkait dan juga menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga semua hambatan yang saat ini dialami mampu diuraikan dan semua kebutuhan destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores dapat dipenuhi,” lanjut Agung.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Peningkatan Investasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

WSBK Sukses, KSP: Mandalika Bersiap Untuk MotoGP

Suasana Penyelenggaraan World Superbike (WSBK) 2021 di Sirkuit Mandalika, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (21/11).

Lombok Tengah – Tim tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan monitoring dan evaluasi lapangan selama 3 hari penyelenggaraan event World Super Bike (WSBK) di Mandalika, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. KSP pun mengapresiasi kesuksesan WSBK yang digelar secara meriah dari tanggal 19 hingga 21 November di Sirkuit Balap Pertamina Mandalika International Street.

Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian khusus agar Mandalika siap menyambut gelaran MotoGP 2022, event balap internasional yang skalanya lima kali lebih besar dari WSBK.

“Kami melihat event ini berhasil sesuai target pemerintah, penonton pun telah mencapai target 25 ribu orang. Namun untuk event yang lebih besar seperti MotoGP, ada beberapa hal yang perlu di perbaiki. Dengan waktu persiapan yang singkat yakni 3 bulan saja, KSP akan dukung penuh proses perbaikannya,” ujar Albertien Pirade, Tenaga Ahli Utama KSP, Minggu (21/11).

Albertine menambahkan bahwa salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah adalah infrastruktur drainase yang tidak mampu menampung air secara optimal akibat curah hujan yang tinggi.

“Air menggenang di beberapa titik, namun bukan di lokasi yang vital yang dapat menganggu jalannya pertandingan,” lanjutnya. “Namun, kami juga melakukan verifikasi lapangan di posko PLN dan melihat sejauh ini PLN sudah menyiapkan pompa yang menyedot air, sehingga asupan listrik tidak akan terganggu,”.

Menurut laporan dari pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Penyelenggara WSBK dan MotoGP, DORNA Sport, turut mengapresiasi jalur balap dan konfigurasi desain sirkuit Pertamina Mandalika.

“Memang ada beberapa catatan dari pihak DORNA, namun itu tidak menjadi masalah karena WSBK ini merupakan test event untuk MotoGP. Namun pihak DORNA sport puas dengan sirkuitnya. Bahkan mulai besok MGPA dan DORNA sport sudah langsung bekerja mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP bulan maret mendatang,” ujar Ricky Baheramsjah, CEO MGPA.

Namun pihak MGPA percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, proses perbaikan dan persiapan MotoGP 2022 akan segera rampung.

“Nanti kita akan menyaksikan lagi juara dunia MotoGP diumumkan di Indonesia,” ujarnya, sembari terharu tatkala juara dunia WBSK 2021 diumumkan di sirkuit Mandalika siang tadi.

Setelah penyelenggaraan WSBK, sirkuit Pertamina Mandalika yang merupakan satu-satunya street circuit MotoGP di dunia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret 2022. MotoGP adalah seri kejuaraan balap motor kelas utama yang paling bergengsi di dunia.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Fasilitas Penunjang Mandalika MotoGP Siap Pertengahan Tahun 2021

Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat bekunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada 4 November 2020

Mataram—Sejumlah fasilitas penunjang Untuk mendukung penyelenggaraan event internasional MotoGP tahun 2021 di Mandalika, Lombok Tengah NTB siap beroperasi pada Juli 2021. Fasilitas itu berupa perluasan terminal, pengembangan fasilitas kargo, dan perpanjangan runway di Bandara  Internasional Zainuddin Abdul Madjid.  Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry C. Tetelepta menyatakan ada sejumlah infrastruktur yang tetap harus dikebut. “Semuanya harus rampung, MotoGP Mandalika harus kita sukseskan bersama,” ujar Febry di Jakarta, Kamis (10/12).

Sementara, jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid hingga KEK Mandalika sepanjang 17 Kilometer harus tuntas pada Agustus 2021. Pemerintah pusat, kata Febry, akan terus mengawasi secara langsung perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika hingga bisa tepat waktu. “Pada awal November kemarin kami melakukan kunjungan untuk monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek ini berjalan secara baik,” ujar Febry.

Dalam kunjungan tersebut realisasi pembangunan Jalan Kawasan Khusus (JKK) atau sirkuit berjalan di atas target.  Beberapa infrastruktur yang sudah terbangun di kawasan ini adalah jalan ruas barat, Masjid, Kuta Beach Park, pusat pengawasan area pantai atau Balawista, Bazaar Mandalika dan sentra parkir yang akan menjadi etalase UMKM NTB. Sedangkan untuk pembebasan lahan ditargetkan seleesai dalam waktu dekat. “KSP terus bekerja dalam memastikan penyelesaian pembebasan lahan, serta memfasilitasi dengan stakeholder terkait untuk membantu proses percepatan penyelesaian tersebut,” ujar Febry. Febry menambahkan, event MotoGP 2021 di Mandalika diharapkan bisa mendongkrak sektor pariwisata setelah COVID-19. Sebelumnya, saat peresmian Kawasan Mandalika sebagai kawasan destinasi wisata pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo berharap kawasan Mandalika bisa mendongkrak pertumbuhan di daerah tersebut.