Categories
Berita Kedeputian Kedeputian V Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Pembangunan Papua Politik

Kembali ke Kampung Adat, Ajakan Membangun Papua

JAKARTA—Transformasi pendekatan keamanan di tanah Papua menjadi pendekatan kesejahteran diyakini bisa memupus trauma kolektif yang terjadi disana. Penegasan itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat peluncuran buku berjudul ‘Kembali ke Kampung Adat’ yang ditulis Bupati Jayapura, Papua, Mathius Awotiauw di Jakarta, Rabu (24/2). Selain itu  dalam membangun Papua perlu juga diperhatikan keragaman kondisis fisik dan keanekaragaman budaya serta adat yang perlu dilestarikan  “Presiden juga telah mengingatkan bahwa rakyat Papua harus secara aktif diikutsertakan dalam membangun tanah Papua,” ujar Jaleswari.

Demi mewujudkan arahan Presiden, Jaleswari menambahkan, KSP berkolaborasi dengan Pemda Jayapura dan bertugas untuk membantu komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis. Salah satunya ialah percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat berdasarkan Perpres 9/2020 dan Keppres 9/2021.

Pada acara bedah buku ini, turut hadir Wakil Menteri Desa dan PPDT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Diplomat senior asal Papua Michael Manufandu dan sejumlah pejabat Sekretariat Wakil Presiden, Kemendagri, dan Kementerian PPN/ Bappenas. 

Wamendes PPDT Budi pun menyambut baik buku ‘Kembai ke Kampung Adat’ karena buku ini memberikan aspirasi atas pola pembangunan desa. Selain itu, buku ini juga berbasis fakta yang ada di Papua. “Jadi bukan teori, namun berbasis atas sesuatu yang telah dikerjakan,” tutur Budi.

Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi yang juga hadir menilai, buku ini telah menyampaikan dengan baik satu kesatuan adat dapat meningkatkan pembangunan. Selain itu, buku ini juga merepresentasikan kata pepatah yang berbunyi ‘dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.’

Sementara Wamen ATR/BPN Surya turut menyoroti Inpres 9/2020 untuk melaksanakan langkah aktif dan strategis untuk membantu pembangunan di Papua dan Papua Barat. Khususnya sejak 2018, Kabupaten bersama berbagai Civil Society Organization (CSO) membuat gugus tugas masyarakat adat. “Hal tersebut menjadi menarik karena sejak itulah secara resmi bahwa yang sudah diinisiasi, diresmikan, yang kemudian berdiri di bawah pemerintah Kabupaten,” imbuh Surya. 

Adapun Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyampaikan, apa yang dirinya sampaikan pada buku ini merupakan perjalanan panjang pengabdiannya dalam meningkatkan kesejahteraan Papua, dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat Papua itu sendiri. “Sekaligus menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan Papua harus dilakukan melalui pendekatan budaya,” jelas Mathius.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia Dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Suprayoga Hadi menuturkan, buku karya Bupati Mathius bisa jadi acuan dalam membuat regulasi. Artinya, dalam membaca buku itu, lebih ke masalah faktor akselerasi dan harus ada narasi yang ditransformasikan ke regulasi yang ada.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V Pembangunan Papua

KSP Beri Masukan Evaluasi Implementasi Inpres Papua ke Wapres

JAKARTA – Strategi quickwins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang melibatkan anggaran Rp8,4 triliun dievaluasi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, quickwins yang sudah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menghadapi tantangan anggaran dan refocusing. Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta sejumlah masukan termasuk dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah mengawal isu Papua sejak 2015. “Maka KSP perlu bisa lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Deputi IV KSP Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (16/2).

Juri menyadari quickwins tidak akan mudah dijalankan. Namun jika seluruh pihak memiliki konsen yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi, tetapi juga aspek strategi komunikasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lewat Inpres No 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggungjawaban dalam mengawal isu Papua. Jaleswari menjelaskan, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri dan politik luar negeri. “Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarat adat, dan tokoh perempuan,” jelas Jaleswari.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Widiarsi Agustina menambahkan, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan secara manusiawi. Dengan begitu, pembangunan ini tidak akan melintir dan dikapitalisasi oleh unit oposisi terkecil.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Theo Litaay menilai, komunikasi politik jadi salah satu poin penting dalam implementasi Inpres tersebut. Theo menjelaskan, pola gerak orang Papua relatif statis, tidak seperti di Jawa. “Orang Papua tidak semudah orang Indonesia lain mengalami pembangunan yang dilakukan di daerah lain, karena ini komunikasi politik menjadi penting,” tambah Theo.

Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz menambahkan, Inpres soal Papua diharapkan bisa membawa perubahan bagi Papua. Menurut dia persoalan partisipasi masyarakat sipil harus didukung oleh birokrat dan elite masyarakat sipil yang ada. “Sebagai contoh gereja-gereja di Papua harus bisa bertemu dengan gereja-gereja di Jakarta,” tambah Imam.

Secara keseluruhan, rapat ini pun menghasilkan strategi baru dalam Inpres. Terutama soal peningkatan kerja sama dengan stakeholders, mengelola komunikasi publik secara terpadu, meningkatkan kerja sama dalam menciptakan kondisi wilayah, dan penguatan koordinasi. Selain itu, pendekatan wilayah adat juga menjadi hal penting, sehingga Inpres ini benar-benar membawa perubahan bagi Papua.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Pembangunan Papua Politik

Pemerintah Memberikan Jaminan Perlindungan Warga di Provinsi Papua

Sejak awal tahun 2021, beberapa kali terjadi tindak pidana yang membuat situasi keamanan tidak kondusif di Intan Jaya. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban, bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten. Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua (8/02/2021), yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB. Aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya.

Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya. Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire. Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya. Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat. Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.

Provinsi Papua adalah wilayah yang luas, dengan permasalahan yang berbeda-beda. Masalah di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.  Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan. Saat ini, Pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Kepres No. 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung.

Jakarta, 11 Februari 2021

Jaleswari Pramodhawardani

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP)

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Papua

Pembangunan Infrastruktur, Modal Mencapai Tujuan Kesejahteraan Papua

BIAK − Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Trans Pulau Biak agar tuntas pada 2024. Terlebih, proyek infrastruktur jalan ini sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project). “Jadi, pembangunan jalan bukanlah tujuan, tetapi justru menjadi modal untuk mencapai tujuan kesejahteraan,” kata Deputi I Kantor Staf Pesiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biak, Papua, pada Kamis (14/1).

Febry menjelaskan, Jalan Trans Papua Merauke−Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus Pemerintah. Karena, kata Febry, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, menurut Febry, juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020−2024 dan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Pemerintah tetap fokus mengawal pembangunan Indonesia-sentris, yaitu pembangunan yang masif dan merata di seluruh Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat sebagaimana arahan Presiden,” ujar Febry.

Pada kesempatan itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura melaporkan seluruh ruas dalam wilayah kerjanya telah tembus dan terbuka dengan aspal maupun agregat. Selain itu, KSP menegaskan urgensi percepatan pembangunan jalan akses bagi PLBN Yetetkun yang tengah dibangun secara bertahap oleh BPJN Merauke.

Sementara di wilayah Pegunungan Tengah, BPJN Wamena melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua di tengah medan geografis yang berat dan potensi gangguan keamanan di lapangan. Penanganan ruas Jayapura−Wamena menjadi prioritas utama agar biaya logistik dapat dipangkas dan kebutuhan pokok dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di Pegunungan Tengah.

Terhadap infrastruktur jalan di Papua Barat, BPJN Manokwari memastikan dukungan konektivitas di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Kota Baru Sorong serta terus meningkatkan kemantapan ruas Manokwari−Bintuni yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Papua Barat.

Selepas kegiatan tersebut, Febry melanjutkan kunjungan kerja ke sisi utara Jalan Trans Pulau Biak. Ia meminta konektivitas terus ditingkatkan melalui pembangunan jalan lingkar agar dapat tersambung sepenuhnya. Jalan sodetan juga diperlukan untuk menunjang pembangunan bandar antariksa yang dicanangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Pulau Biak.

Sebagai penutup, Febry meminta agar kegiatan dengan skema padat karya terus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan pendekatan sosial-budaya yang sesuai dengan konteks di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.

Categories
Kemiskinan dan Afirmatif Pembangunan Papua

Pembangunan Papua

bagian-ii-028 bagian-ii-029 bagian-ii-030 bagian-ii-031 bagian-ii-032 bagian-ii-033 bagian-ii-034 bagian-ii-035