Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas

KSP Dorong Percepatan Pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) 10 Megawatt (MW) dan Bendungan Waeapo, di Maluku. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat di Pulau Buru bisa terpenuhi. “Dalam pertemuan dengan kami, para tokoh masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan sepakat kebutuhan energi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu,” ujar Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Febry Calvin Tetelepta saat meninjau pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo di Maluku, Kamis (25/3).

Menurut Febry, monitoring yang dilakukan terhadap PLTMG 10 MW ini harus secepatnya diselesaikan. Karena itu, kata dia, jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan tersebut, maka pihaknya akan menguraikan hal tersebut. Jika PLTMG 10 MW ini bisa terpenuhi, maka tentunya listrik bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. “Karena itu, kami putuskan untuk tetap mendorong untuk secepatnya pembangunannya diselesaikan,” tandasnya.

Dari hasil monitoring, Febry menguraikan bahwa pembangunan terhadap PLTMG 10 MW ini akan selesai paling lambat Mei atau Juli 2021. Dengan demikian, setelah kembali ke Jakarta pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lanjutan terkait pembangunan proyek tersebut. Adapun jika tidak selesai pada 2021, maka paling lambat pada Februari tahun 2022 proses pembangunan proyek ini akan diselesaikan.

“Prinsipnya, kami tetap mendorong kontraktor dan PLN agar tetap menyelesaikan proyek pembangunan ini karena anggaran sudah ada. Kalau ada masalah internal dengan kontraktor, harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, percepatan proyek Bendungan Waeapo, juga penting untuk diselesaikan. Febry bilang, bendungan ini berfungsi untuk mengairi sekitar 10.000 hektare persawahan, pengendalian banjir, dan menghasilkan 8 MW listrik yang bisa menyinari masyarakat di Buru dan Buru Selatan serta untuk pariwisata. “Sekarang kan proses pembangunan nya sudah 30 persen. Kami mendorong agar progresnya naik menjadi 50 persen pada Desember 2021, sehingga pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 100 persen dan pada 2023 sudah dapat digenangi bendungan utamanya,” jelas Febry.

Febry pun berharap tidak ada hambatan dalam pembangunan bendungan Waeapo maupun PLTMG 10 MW, sehingga proses pemanfaatannya berjalan dengan baik. Untuk itu,
Febry menyampaikan, KSP akan memfasilitasi PLN akan difasilitasi oleh untuk bertemu dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan Stack Over pelaksanaan ini menjadi sumber energi bagi masyarakat di dua Kabupaten tersebut.

“Nah, kalau ini terjadi, maka tentu industri akan masuk ke dua Kabupaten ini. Terutama industri perikanan. Sehingga dapat memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat apalagi jika bandara didorong untuk membuat perpanjangan maka dinamika ekonomi akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian V Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Pembangunan Papua Politik

Kembali ke Kampung Adat, Ajakan Membangun Papua

JAKARTA—Transformasi pendekatan keamanan di tanah Papua menjadi pendekatan kesejahteran diyakini bisa memupus trauma kolektif yang terjadi disana. Penegasan itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat peluncuran buku berjudul ‘Kembali ke Kampung Adat’ yang ditulis Bupati Jayapura, Papua, Mathius Awotiauw di Jakarta, Rabu (24/2). Selain itu  dalam membangun Papua perlu juga diperhatikan keragaman kondisis fisik dan keanekaragaman budaya serta adat yang perlu dilestarikan  “Presiden juga telah mengingatkan bahwa rakyat Papua harus secara aktif diikutsertakan dalam membangun tanah Papua,” ujar Jaleswari.

Demi mewujudkan arahan Presiden, Jaleswari menambahkan, KSP berkolaborasi dengan Pemda Jayapura dan bertugas untuk membantu komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis. Salah satunya ialah percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat berdasarkan Perpres 9/2020 dan Keppres 9/2021.

Pada acara bedah buku ini, turut hadir Wakil Menteri Desa dan PPDT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Diplomat senior asal Papua Michael Manufandu dan sejumlah pejabat Sekretariat Wakil Presiden, Kemendagri, dan Kementerian PPN/ Bappenas. 

Wamendes PPDT Budi pun menyambut baik buku ‘Kembai ke Kampung Adat’ karena buku ini memberikan aspirasi atas pola pembangunan desa. Selain itu, buku ini juga berbasis fakta yang ada di Papua. “Jadi bukan teori, namun berbasis atas sesuatu yang telah dikerjakan,” tutur Budi.

Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi yang juga hadir menilai, buku ini telah menyampaikan dengan baik satu kesatuan adat dapat meningkatkan pembangunan. Selain itu, buku ini juga merepresentasikan kata pepatah yang berbunyi ‘dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.’

Sementara Wamen ATR/BPN Surya turut menyoroti Inpres 9/2020 untuk melaksanakan langkah aktif dan strategis untuk membantu pembangunan di Papua dan Papua Barat. Khususnya sejak 2018, Kabupaten bersama berbagai Civil Society Organization (CSO) membuat gugus tugas masyarakat adat. “Hal tersebut menjadi menarik karena sejak itulah secara resmi bahwa yang sudah diinisiasi, diresmikan, yang kemudian berdiri di bawah pemerintah Kabupaten,” imbuh Surya. 

Adapun Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyampaikan, apa yang dirinya sampaikan pada buku ini merupakan perjalanan panjang pengabdiannya dalam meningkatkan kesejahteraan Papua, dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat Papua itu sendiri. “Sekaligus menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan Papua harus dilakukan melalui pendekatan budaya,” jelas Mathius.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia Dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Suprayoga Hadi menuturkan, buku karya Bupati Mathius bisa jadi acuan dalam membuat regulasi. Artinya, dalam membaca buku itu, lebih ke masalah faktor akselerasi dan harus ada narasi yang ditransformasikan ke regulasi yang ada.

Categories
Kewilayahan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

bagian-iii-017 bagian-iii-018

Categories
Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa

Pembangunan Luar Jawa

bagian-iii-012 bagian-iii-013 bagian-iii-014 bagian-iii-015 bagian-iii-016

Categories
Infrastruktur Konektivitas Kewilayahan

Infrastruktur Konektivitas

bagian-iii-005 bagian-iii-006 bagian-iii-007 bagian-iii-008 bagian-iii-009 bagian-iii-010 bagian-iii-011