Kategori: Kemiskinan dan Afirmatif

Moeldoko : Pemda Pegang Peran Penting dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Post date 16/06/2022

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan penghapuasan kemiskinan ekstrem. Terlebih, kata dia, tahun ini pemerintah pusat mentargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.

“Jika tahun ini kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota bisa diselesaikan, maka di tahun-tahun selanjutnya akan lebih bisa cepat dilakukan, dan target nol kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat dicapai. Peran pemerintah daerah sangat vital dalam hal ini,” tegas Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (16/6).

Pengentasan kemiskinan esktrem merupakan amanah Undang-Undang No 13/2011 tentang penanganan fakir miskin. Amanah UU tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah aturan turunan. Diantaranya Perpres No 96/2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Inpres No 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sejak 2021, pemerintah sudah menggencarkan program penanganan kemiskinan ekstrem secara bertahap, yakni di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi. Tahun ini, dilakukan perluasan wilayah penanggulanan kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.

Moeldoko menegaskan, di tingkat daerah, Tim Koordinasi Penaggulanan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis, untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan pelaksanaan, dan pemantauan.

“TKPK ini juga memiliki data akurat wilayah-wilayah mana saja yang memiliki kantong kemiskinan. Jadi bisa langsung dipetakan program atau kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan,” tandas Moeldoko.

“Berdasarkan pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupaun daerah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem,” imbuhnya.

Moeldoko mengingatkan, Inpres No 4/2022 merupakan perintah presiden kepada 22 menteri, delapan kepala lembaga, Panglima TNI, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam pelaksanaanya, tambah dia, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

“Presiden menginstruksikan seluruh program harus tepat sasaran dan harus ada integrasi program antar kementerian/lembaga. Pemda sebagai ujung tombak, harus bisa mengorkestrasi program-program tersebut di lapangan,” jelas Moeldoko.

Berita Berita KSP Kemiskinan dan Afirmatif Program Prioritas

Moeldoko Pastikan KSP Kawal Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Post date 14/06/2022

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menerima Inpres No 4/2022 di Kemenko PMK, Selasa (14/6).

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan akan mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 4/2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan ini, pada peluncuran Inpres No 4/2022, di Kemenko PMK, Selasa (14/6).

Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem lebih cepat, dari 2030 menjadi 2024.

“Pada 2024 kemiskinan ekstrem harus nol. Untuk itu, Kantor Staf Presiden akan mengawal penuh Inpres ini. Jika tidak jalan, KSP akan membuat catatan,” tegas Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko menekankan pentingnya program pemberdayaan. Ia mencontohkan soal reforma agraria. Di mana pemerintah tidak hanya mendistribusikan tanah, tapi juga memberikan program-program pemberdayaan kepada penerima manfaat agar mandiri dan berdaya.

“Saya lihat masyarakat sulit untuk lepas dari kemiskinan ekstrem. Ini butuh pengungkit untuk mengentaskan mereka. Yakni dengan program yang bersifat pemberdayaan,” kata Moeldoko.

“Bansos penting, tapi pemberdayaan jauh lebih penting. Jangan terus kasih ikannya, tapi ajari cara mendapat ikannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan, implementasi Inpres No 4/2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem akan diwujudkan dalam sejumlah program kunci.

Ia menyebut, distribusi bantuan sosial dan subsidi, pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur layanan dasar. Seperti sanitasi, air bersih, dan air minum

“Dengan bansos kita kurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, di sisi lain kita lakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatannya,” terang Muhadjir.

Ia juga mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersinergi dan memastikan setiap program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan dan tepat sasaran.

Berita Berita KSP Kemiskinan dan Afirmatif

KSP : BLT Minyak Goreng sudah meringankan beban 17,2 juta keluarga

Post date 23/04/2022

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo

Jakarta – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng menunjukan capaian yang luar biasa.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan KemenkoPMK terhadap PT. Pos, Himbara, dan BSI, per 22 April 2022, BLT senilai Rp 100.000 tersebut sudah tersalur kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .

“Dari target 20,5 juta KPM, sudah tersalur 17,2 juta. Prosentasenya 83 persen. Ini capaian luar biasa,” kata Abraham, di Jakarta, Sabtu (23/4).

Menurutnya, capaian percepatan penyaluran BLT minyak goreng berkat kolaborasi dan gotong-royong berbagai pihak. Yakni, petugas dari Kemensos, PT Pos Indonesia, TNI, Polri, hingga petugas di kecamatan dan kelurahan/desa.

Kerja keras petugas, tambah Abraham, juga mampu mempercepatab penyaluran BLT di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tantangan berbeda. Ia mencontohkan capaian di wilayah Papua sebanyak 42 persen, Papua Barat 53 persen, dan Maluku Utara 61 persen.

“KSP sangat mengapresiasi capain ini. Apalagi petugas bekerja keras di tengah bulan puasa. Kami optimis, beberapa minggu ke depan capaian penyaluran BLT akan 100 persen,” ujarnya.

Meski demikian, terang Abraham, masih terjadi beberapa persoalan di lapangan dalam penyaluran BLT minyak goreng. Yaitu terkait akurasi data yang berimbas pada adanya laporan dugaan penyelewengan, dan terjadinya antrian di beberapa lokasi.

“Tapi evaluasi secara keseluruhan bisa dikatakan mayoritas penyaluran BLT minyak goreng berjalan dengan baik,” tegasnya.

Berita Berita KSP Kebutuhan Dasar Kedeputian II Kemiskinan dan Afirmatif

Pemberian BLT Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Sanggup Beli Minyak Goreng Curah

Post date 07/04/2022

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan

Jakarta – Kantor Staf Presiden menepis anggapan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 100.000 memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan menegaskan, BLT minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah di pasaran. Terlebih, kata dia, fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang harus membeli harga minyak goreng curah di atas HET.

“Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan secara bertahap dapat menurunkan harga sesuai HET. Tapi masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET. Untuk itulah BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah,” tegas Abetnego, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (7/4)

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT diberikan pada April, Mei, Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Abetnego menjelaskan, penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT POS Indonesia. Untuk data penerima, ujar dia, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan. “Sehingga mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif,” sambungnya.

Sebagai informasi, selain BLT Minyak Goreng, pemerintah tahun ini juga akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp. 600.000 per penerima.

“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan berbagai komoditas akibat lonjakan di pasar internasional. Dan KSP akan turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini,” tutup Abetnego.

Berita Berita KSP Ekonomi Kebutuhan Dasar Kemiskinan dan Afirmatif

BLT Minyak Goreng Cair, KSP : Beban Masyarakat Diringankan

Post date 06/04/2022

Jakarta – Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, penyaluran BLT sebesar Rp 100.000 tersebut, akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada minggu ini.

“Tujuan dari pemberian BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional,” kata Abraham di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (6/4).

“Jadi Semakin cepat tersalur, semakin cepat beban masyarakat diringankan,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT akan diberikan pada April, Mei, Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.

Abraham menjelaskan, penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS, ujar dia, adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.

“Dengan demikian penyaluran BLT bisa tepat sasaran, dan ini untuk mencegah potensi data ganda dan fiktif,” ungkap Abraham.

Ia juga memastikan, masyarakat penerima manfaat bisa membelanjakan bantuan di toko atau warung manapun. Kebebasan ini diberikan untuk mengurangi potensi permainan atau monopoli sejumlah pihak.

“Masyarakat bebas bisa belanja di mana saja. Tapi Kami himbau dan berharap, BLT benar-benar digunakan untuk membeli minyak goreng,” pesan Abraham.