Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Optimis Jalan Pansela Kembangkan Ekonomi, Pariwisata Pesisir Selatan Jawa Timur

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) optimis jalur Pantai Selatan (pansela) melancarkan arus perekonomian barang jasa serta meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, khususnya di Jawa Timur.

Jalan yang terbentang sejauh total 627,58 km itu memang menyajikan pemandangan dan pariwisata alam yang sangat indah.

“Terdapat potensi wisata alam seperti pantai dan jalur hijau pemandangan alam (perbukitan) yang menjadi nilai plus dari jalur pansela. Dengan potensi tersebut, harapannya pembangunan Jalan Pansela menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan perekonomian di bagian selatan Jawa Timur,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, di Jakarta, Kamis (20/10).

Menurut Febry, pembangunan jalur Pansela akan memberikan akses yang lebih baik dan lebih mudah menuju berbagai lokasi wisata yang ada.

Misalnya, di jalur Pansela Jawa Timur ini, terdapat beberapa pantai alami seperti Pantai Kuteng Watulimo di Trenggalek, Pantai Genjor di Tulungagung, dan masih banyak lainnya.

Sementara itu, KSP terus mendorong percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) sebagai salah satu Program Strategis Nasional. Penerbitan revisi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sempat tersendat ditargetkan selesai pada November 2022.

Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga yang dipimpin oleh KSP di Blitar Jawa Timur, Senin (17/10) lalu, disepakati bahwa Pemprov Jawa Timur akan mendukung penganggaran pengadaan tanah pembangunan Jalan Pansela. Selain itu, Kementerian PUPR akan mengupayakan dana talangan untuk pengadaan tanah pasca penyelesaian persyaratan administrasi oleh Pemkab.

“Sebenarnya kalau infrastruktur dasar pendukung jalan pansela sudah baik dan terencana, akan mudah investor untuk masuk. Maka para Kepala Daerah silahkan buat analisis terkait apa yang menjadi kebutuhan pasca selesainya pembangunan Jalan Pansela ini,” imbuh Febry.

Jalan Pansela di Jawa Timur terbentang dari Kab. Pacitan hingga Kab. Banyuwangi, melewati sejumlah kabupaten lain yakni Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember. Berdasarkan data, saat ini penanganan Jalan Pansela di Provinsi Jawa Timur yang sudah ditangani sekitar 340,72 km dari total panjang 627,58 km.

Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Percepat Pengadaan Lahan Jalan Pantai Selatan

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) sebagai salah satu Program Strategis Nasional untuk peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan Jawa Timur.

Penyelesaian pembangunan jalan Pansela memang mengalami kendala karena sebagai lahan jalan beririsan dengan kawasan hutan. Sementara itu, penerbitan revisi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) masih tersendat karena belum terpenuhinya kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penetapan tata batas, rehabilitasi (Daerah Aliran Sungai) DAS, dan lahan kompensasi.

“KSP telah membantu debottlenecking permasalahan ini melalui koordinasi dengan pihak Kementerian PUPR, KLHK dan instansi terkait lainnya. Bolanya sekarang ada di Pemda untuk penggunaan kawasan hutan dan pembebasan tanah. Percepatan mutlak harus dilakukan karena KLHK sudah siap memproses perizinan PPKH dengan cepat. Paling tidak Oktober dan November 2022 ini administrasi tuntas,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, Kamis (6/10).

Sebagai informasi, Jalan Pansela terbentang dari perbatasan provinsi Jatim dan Jateng di Kabupaten Pacitan hingga Banyuwangi, yang melewati sejumlah kabupaten lain yakni Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember.

Jalan nasional yang ditargetkan sepanjang 627,57 kilometer ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sekaligus membuka akses pariwisata di kawasan pesisir pantai selatan Pulau Jawa.

“Jalan Pansela ini menjadi alternatif Jalan Pantai Utara (Pantura) yang mempermudah distribusi logistik dari ujung Jawa ke ujung Jawa lainnya. Namun, kawasan hutan di Pulau Jawa sudah kritis. Sehingga kalau sebagian kawasan hutan akan dijadikan jalan, maka harus ada pertanggungjawaban dan kompensasi terhadap konservasi lingkungan,” imbuh Febry.

Saat ini pengerjaan fisik jalan Pansela sudah 53,80 persen rampung, yakni mencapai 337,66 kilometer. Sedangkan sepanjang 52,97 kilometer sisanya sedang dalam proses konstruksi.

Hingga akhir 2023, pengerjaan konstruksi Pansela ditargetkan selesai 62,24 persen atau sepanjang 390,74 kilometer.

Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP : Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Butuh Komitmen Penuh dari Pemerintah Daerah

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagian menegaskan, percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah daerah.

Salah satu wujud komitmen tersebut, kata dia, dengan meningkatkan porsi anggaran pariwisata terhadap APBD 2023. Ia mencontohkan kabupaten Samosir, yang meningkatkan anggaran dinas pariwisata sebesar 7 persen dari total APBD.

“Pemerintah pusat siap membantu maksimal pengembangan DPSP Danau Toba kalau pemerintah daerah juga dapat memberikan komitmen penuh terhadap pariwisata. Jadi semua pihak harus bergerak bersama-sama,” kata Helson, di Jakarta, Sabtu (16/9).

Helson mengatakan, untuk mempercepat pembangunan DPSP Danau Toba, pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 85 miliar untuk pembangunan infastruktur berupa jalan sepanjang 3,2 kilometer, di dalam kawasan otorita Danau Toba. Ia pun berharap, agar readiness criteria atau prosedur penilaian kriteria persiapan dapat segera selesai, sehingga lelang dapat dilaksanakan pada Oktober mendatang.

Menurut Helson, pembangunan infrastruktur yang baik, harus diimbangi dengan kehadiran produk wisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pengalaman berwisata yang terbaik bagi wisatawan.

Untuk itu, Ia mendorong pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk menyambut wisatawan. Diantaranya, dengan mengimplementasikan pendidikan tentang pariwisata dan hospitality sedini mungkin. Yakni mulai dari PAUD, SD, dan SMP untuk pemerintah kabupaten, dan SMA untuk pemerintah provinsi.

“Kami harap, dengan bantuan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbudristek Dikti, Pemerintah Daerah dapat menyusun muatan lokal pariwisata dan hospitality sebaik baiknya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden telah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terkait percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, pada Jum’at (16/9).

Rakor membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung DPSP Danau Toba, pembangunan fisik lahan otorita Danau Toba, dan memastikan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas.

“Danau Toba ini adalah salah satu Prioritas Presiden. Dan KSP berupaya mempercepat program-program pemerintah terutama dalam pembangunan DPSP Danau Toba,” pungkas Helson.

Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Ganti Untung Tanah Musnah Proyek Tol Semarang – Demak

Semarang – Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Jawa Tengah masih terkendala dengan proses pembebasan lahan yang sebagian besar teridentifikasi sebagai tanah musnah atau tanah yang sudah terancam tenggelam akibat banjir rob.

Berkejaran dengan waktu, Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I Bidang Infrastruktur terus mendorong upaya sosialisasi dan negosiasi dengan masyarakat untuk memastikan proses pembebasan lahan dapat segera dilakukan.

“Tanah musnah masih jadi kendala untuk pembebasan lahan di Seksi I Jalan Tol Semarang-Demak. KSP terus mendorong K/L dan seluruh pihak terkait agar gencar melakukan sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi di Semarang, Sabtu (16/7).

“Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa ditakutkan di tahun 2023 tanah yang sekarang masih terlihat akan musnah tergerus air laut. Jadi, jangan sampai proses ganti ruginya berlarut-larut sampai terendam laut, nanti malah tidak akan mendapat ganti rugi sepeserpun,” imbuhnya.

Seksi I yang menghubungkan Kaligawe di Semarang dan Sayung di Demak terbentang sepanjang 10,39 km dengan kebutuhan lahan sebesar 366 Ha, terbagi atas 275 Ha lahan di kota Semarang dan 90,5 Ha di Kab. Demak.

Berdasarkan laporan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setidaknya terdapat 372 bidang tanah musnah atau tanah terendam rob di Seksi I yang akan menjadi laut secara permanen pada tahun 2023. Jumlah tersebut mencakup 205.3 Ha di kawasan Kota Semarang dan 90.3 Ha di kawasan Kab. Demak.

Besarnya cakupan luasan tanah musnah di kawasan Jalan Tol Semarang-Demak ini, kata Febry, harus menjadi pertimbangan serius dalam pemberian ganti untung hak warga.

Namun proses pembebasan lahan masih berjalan alot karena warga merasa keberatan dengan penetapan status tanahnya menjadi tanah musnah. Hal ini berujung pada penolakan warga terhadap proses penggantian untung tanah musnah dan meminta kompensasi dengan jumlah besar.

“Pemerintah akan terus pastikan bahwa proses pembebasan lahan ini berkeadilan untuk masyarakat. Namun, perlu diingat kita juga berkejaran dengan waktu. Jadi kita akan terus carikan jalan tengah terbaik dan memastikan masyarakat mendapatkan ganti untung secara layak,” kata Febry.

Jalan Tol Semarang-Demak yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang, sehingga diharapkan mampu mendukung konektivitas jalan tol di sisi utara Jawa.

Bukan hanya akan mendukung pusat ekonomi baru di Jawa Tengah, jalan tol ini juga difungsikan sebagai penahan banjir rob serta mengatasi banjir yang selama ini menjadi permasalahan berulang di Kota Semarang.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Papua

KSP Pastikan Pembebasan Lahan Jalan Trans Papua Penuhi Hak Masyarakat Adat

Jayapura – Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I Bidang Infrastruktur memastikan bahwa proses pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak akan merampas hak-hak masyarakat adat Papua.

“Jalan Trans-Papua dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah. Jadi, kita akan pastikan proses pembebasan lahannya tidak menyalahi hak masyarakat adat, bahkan untuk beberapa permasalahan, KSP mendorong pemberian legal opinion oleh kejaksaan,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR di Jayapura, Rabu (6/7), proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“KSP mengapresiasi pemerintah daerah terus melakukan musyawarah dengan tokoh adat dan agama. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat dan prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” imbuh Febry.

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo telah menekankan perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bumi Cendrawasih.

Jalan Trans Papua sendiri termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jalan nasional ini terbentang sepanjang 3.421,34 km dari Kota Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua). Jalan ini terbagi atas 2.350,72 km di Provinsi Papua dan 1.070,62 km di Provinsi Papua Barat.

Proyek Trans Papua diharapkan menjadi simpul koridor ekonomi di Papua yang mempermudah konektivitas dan akses jalur distribusi barang dan jasa lintas daerah di Papua dan Papua Barat. Sehingga akan ada pemerataan ekonomi dan distribusi pelayanan publik hingga ke pelosok Papua dan Papua Barat.

Febry pun berharap jalan yang saat ini sudah terbangun dan teraspal untuk segera dioptimalkan pemanfaatannya sebagai jalur logistik dari pelabuhan hingga ke daerah pegunungan Papua.

“KSP yang bertugas mengawal isu-isu strategis nasional menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala BPJN di Papua dan Papua Barat untuk mencari langkah-langkah strategis percepatan pembangunan jalan ini dan debottlenecking hambatan yang ada,” kata Febry.