Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas

KSP Dorong Percepatan Pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) 10 Megawatt (MW) dan Bendungan Waeapo, di Maluku. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat di Pulau Buru bisa terpenuhi. “Dalam pertemuan dengan kami, para tokoh masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan sepakat kebutuhan energi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu,” ujar Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Febry Calvin Tetelepta saat meninjau pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo di Maluku, Kamis (25/3).

Menurut Febry, monitoring yang dilakukan terhadap PLTMG 10 MW ini harus secepatnya diselesaikan. Karena itu, kata dia, jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan tersebut, maka pihaknya akan menguraikan hal tersebut. Jika PLTMG 10 MW ini bisa terpenuhi, maka tentunya listrik bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. “Karena itu, kami putuskan untuk tetap mendorong untuk secepatnya pembangunannya diselesaikan,” tandasnya.

Dari hasil monitoring, Febry menguraikan bahwa pembangunan terhadap PLTMG 10 MW ini akan selesai paling lambat Mei atau Juli 2021. Dengan demikian, setelah kembali ke Jakarta pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lanjutan terkait pembangunan proyek tersebut. Adapun jika tidak selesai pada 2021, maka paling lambat pada Februari tahun 2022 proses pembangunan proyek ini akan diselesaikan.

“Prinsipnya, kami tetap mendorong kontraktor dan PLN agar tetap menyelesaikan proyek pembangunan ini karena anggaran sudah ada. Kalau ada masalah internal dengan kontraktor, harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, percepatan proyek Bendungan Waeapo, juga penting untuk diselesaikan. Febry bilang, bendungan ini berfungsi untuk mengairi sekitar 10.000 hektare persawahan, pengendalian banjir, dan menghasilkan 8 MW listrik yang bisa menyinari masyarakat di Buru dan Buru Selatan serta untuk pariwisata. “Sekarang kan proses pembangunan nya sudah 30 persen. Kami mendorong agar progresnya naik menjadi 50 persen pada Desember 2021, sehingga pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 100 persen dan pada 2023 sudah dapat digenangi bendungan utamanya,” jelas Febry.

Febry pun berharap tidak ada hambatan dalam pembangunan bendungan Waeapo maupun PLTMG 10 MW, sehingga proses pemanfaatannya berjalan dengan baik. Untuk itu,
Febry menyampaikan, KSP akan memfasilitasi PLN akan difasilitasi oleh untuk bertemu dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan Stack Over pelaksanaan ini menjadi sumber energi bagi masyarakat di dua Kabupaten tersebut.

“Nah, kalau ini terjadi, maka tentu industri akan masuk ke dua Kabupaten ini. Terutama industri perikanan. Sehingga dapat memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat apalagi jika bandara didorong untuk membuat perpanjangan maka dinamika ekonomi akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Luar Jawa

Jalan Trans Maluku Dibangun untuk Pemerataan dan Keadilan Sosial

AMBON – Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur jalan berbasis kepulauan di Maluku berbasis pada pemerataan dan keadilan social. Bukan semata-mata aspek ekonomi. Karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) menjaring saran dan masukan dari kepala daerah se-Maluku, terkait pembangunan infrastruktur. “Rencana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat,” ungkap Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, Rabu (24/3).

Pemerintah telah menetapkan pembangunan jalan trans pada 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024. Dari 18 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar. Febry mengatakan, ini adalah bentuk dukungan dan perhatian Bapak Presiden dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Maluku.

Menurut Febry, pembangunan infrastruktur menyasar hingga ke pulau-pulau perbatasan yang menjadi beranda depan sekaligus simbol kehormatan bangsa dan negara. Selain itu, pembangunan Trans Maluku sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan Indonesia-sentris. “Jangan kita tidak membangun jalan karena tidak ada mobil yang melintas. Justru mobil tidak melintas karena jalannya tidak ada, sehingga pemerintah mendorong agar ruas-ruas jalan di pulau-pulau dapat tembus dan tersambung dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Faza menyampaikan, aspirasi dari kepala daerah se-Maluku akan langsung dibahas lebih lanjut dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. Tantangan utama, menurut Herry, adalah ketersediaan anggaran karena APBN masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Selanjutnya kami akan mematangkan rencana pembangunan dan pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas,” kata Herry.

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Damanik menambahkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar ruas-ruas jalan dapat tersambung hingga tuntas. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan readiness criteria seperti kesiapan lahan, perizinan, dan lainnya.

Para kepala daerah se-Maluku menyambut baik hasil rapat koordinasi yang difasilitasi KSP ini. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun berpandangan, kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku secara berkeadilan. Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya akan meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi di pulau-pulau perbatasan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan PSN di Sulsel

JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus segera mewujudkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terutama untuk dua proyek pembangunan, yakni jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port. “Tim ini akan dipimpin oleh Sekda Provinsi dan melibatkan seluruh pihak. Sehingga tim ini akan jadi forum komunikasi yang baik,” tegas Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan PSN Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/2).

Pada rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ini akhirnya menyepakati bahwa Tim Percepatan akan dibentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan ini.

Rapat yang merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan Febry pada 10 Februari 2021 ini, menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan PSN di Sulawesi Selatan. Terutama yang melibatkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Febry menekankan bahwa seluruh permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait pengadaan tanah di kabupaten/kota yang dilewati membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait. “Semua pihak harus terlibat aktif. Mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, sampai Polda harus dapat berkoordinasi dengan baik,” imbuh Febry.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jalur KA Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jalur KA sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat, menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik. KA Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun 2021.

Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional. Progres pembangunan MNP saat ini sudah mencapai 66%. KSP mendorong percepatan pembangunan MNP serta infrastruktur pendukung lainnya, terutama pembangunan akses jalan tol menuju MNP.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibadak Selesai Tahun Ini

SUKABUMI – Kantor Staf Presiden (KSP) mendapatkan kabar baik dari hasil kunjungannya ke proyek konstruksi tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2. Pembangunan ruas tol sepanjang 12 km yang akan melewati Cigombong hingga Cibadak ini bisa selesai pada pertengahan tahun ini. “Progres fisiknya sudah mencapai 70%, sehingga bisa mengejar target penyelesaian pada Juli 2021,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Helson Siagian, Jumat (22/1).

Helson menerangkan, kunjungannya ke ruas tol Bocimi Seksi 2 ini sekaligus menegaskan tugas Kedeputian I KSP untuk membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian program prioritas nasional dan isu strategis, khususnya di bidang infrastruktur. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pembangunan infrastruktur terus dikebut.

Helson juga menambahkan, proyek tol Bocimi sebenarnya sempat mangkrak sejak 1997, sampai akhirnya pembangunan konstruksi ruas tol ini berjalan pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2015. Hasilnya, operasional Seksi I Ciawi-Cigombong dengan panjang 15 km tuntas pada 1 Desember 2018. “Sementara, untuk ruas tol Bocimi seksi 2 ini telah lama dinantikan masyarakat Jawa Barat karena akan memangkas waktu dan jarak tempuh secara signifikan. Terutama, akan mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi,” jelas Helson.

Selain itu, lanjut Helson, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), tol Bocimi juga akan menggerakkan roda perekonomian dan membuka segala potensi wisata yang ada di Sukabumi. Bahkan, nantinya para pengguna ruas tol ini akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah, karena diapit oleh Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Anjar Kuswijanarko menyampaikan, pembangunan tol Bocimi tidak terhenti sampai pada seksi 2 saja. Anjar menjelaskan, selain seksi 1 Ciawi−Cigombong yang telah beroperasi, dan seksi 2 Cigombong−Cibadak yang sedang konstruksi, akan ada Seksi 3 Cibadak−Sukabumi Barat dan Seksi 4 Sukabumi Barat−Sukabumi Timur. “Dua seksi lainnya sedang pembebasan lahan. Ruas ini nantinya akan berlanjut hingga Ciranjang (Cianjur) dan Padalarang (Bandung Barat),” imbuh Anjar.

Adapun pada akhir kunjungannya, Helson menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju Sukabumi. “Sesuai arahan Presiden, Pemerintah juga sedang membangun jalur ganda kereta api dan mengkaji rencana pembangunan bandara di Sukabumi,” pungkas Helson.

Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Perhatikan Kepentingan Daerah dalam Pembangunan Tol di Sumsel

Manfaat besar yang bisa dirasakan masyarakat sekitar pembangunan tol di Sumatera Selatan menjadi perhatian utama pemerintah. Apalagi Jalan Tol Trans Sumatera sudah ditetapkan sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024. Presiden juga telah menetapkan ruas-ruas tol trans sumatera sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol di Sumatera Selatan yang digelar secara offline dan online, KSP menerima berbagai masukan dari Pemda setempat dan BUMN pelaksana proyek. “Proyek pembangunan tol di Sumatera Selatan harus menyelaraskan kepentingan nasional dan daerah,” ujar Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (11/1).

Dalam rapat ini, perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir berasal dari Prabumulih, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Tiga wilayah itu merupakan daerah yang dalam pembangunan beberapa ruas tol. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan oleh para Kepala Daerah kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat pasca rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi I KSP pada 10 Desember 2020 di Palembang.

Pada rakor tersebut, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengusulkan pembangunan dua Rest Area dan SPBU di Kota Prabumulih serta pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk berdagang di lokasi tersebut. Dia berharap agar setiap daerah yang dilewati oleh jalan tol dibangunkan minimal satu rest area sehingga perekonomian masyarakat setempat juga dapat terangkat. “Rest area merupakan etalase bagi daerah untuk menunjukkan produk-produk unggulannya,” ujar Ridho.

Bupati Banyuasin Askolani juga menyampaikan perlunya keselarasan kepentingan nasional dan daerah dalam pembangunan proyek tol tersebut. Apalagi, katanya, proyek ini sekaligus akan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Banyuasin dan sekitarnya. “Maka perencanaan nasional harus sejalan dengan perencanaan daerah. Jadi, kepentingan daerah harus dipikirkan juga,” jelas Askolani.

Sementara Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengusulkan pergeseran exit tol dari Kec. Tungkal Jaya ke Kec. Sungai Lilin dan pembangunan rest area di empat lokasi. Selain itu, dia menekankan perlunya memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan jalan tol di wilayahnya. Dia menyontohkan adanya jalur untuk hewan liar di tol Pekan Baru. “Nanti bisa dibuatkan juga semacam terowongan untuk jalur hewan liar. Jadi proyek ini benar-benar memerhartikan lingkungan sekitar. Akan jadi penilaian bagus juga untuk dunia internasional,” jelas Dodi.

Dari masukan-masukan yang ada, Febry pun menegaskan agar memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kata Febry, BUMN pelaksana proyek pun perlu beragam pertimbangan dalam membangun tol Sumatera Selatan, baik dari sisi permodalan (equity) maupun anggaran belanja modal (capital expenditure/capex). “Pastinya, pembangunan infrastruktur ini untuk menumbuhkan ekonomi baru, tapi pembangunannya tidak serta merta karena butuh modal dan capex. Sehingga perlu koordinasi agar biaya bisa ditekan dan pembangunan bisa didorong,” jelas Febry.

Sebagai informasi, di Sumatera Selatan terdapat beberapa ruas tol yang sedang dibangun, diantaranya adalah Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 126,7 Km yang melewati Kab. Ogan Ilir, Kab. Muara Enim, dan Kota Prabumulih, Palembang – Betung (sebagai bagian dari ruas Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 69 Km yang melewati Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kota Pelembang, dan Kab. Banyuasin, dan Betung – Tempino – Jambi sepanjang 134 Km yang melewati Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, dan Kab. Muaro Jambi.