Categories
Berita Berita Presiden Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas

Presiden Serahkan Bantuan Modal Kerja untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Tahun 2020 yang baru saja berlalu merupakan tahun yang penuh ujian dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara termasuk Indonesia. Banyak pelaku usaha baik kecil maupun besar yang terimbas dari penurunan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Namun, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar situasi saat ini dihadapi dengan tetap bekerja keras dan pantang menyerah.

“Tetap kerja keras dan jangan menyerah. Kondisi ini dialami seluruh dunia. Kita harus tetap bersyukur, setiap cobaan pasti ada hikmahnya,” ujarnya saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 6 Januari 2021.

Pemerintah pun berupaya keras untuk memberi bantuan kepada masyarakat terdampak melalui sejumlah program bantuan sosial. Presiden sendiri turut serta meringankan beban para pelaku usaha mikro dan kecil dengan memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) yang telah dimulai sejak Juli 2020 lalu.

Bantuan modal sebesar Rp2,4 juta yang diberikan kepada tiap orangnya itu diberikan untuk meringankan beban yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil di saat pandemi. Kepala Negara memahami bahwa beban berat memang dialami oleh mereka dan sangat memerlukan bantuan.

“Ini untuk membantu baik untuk modal kerja maupun modal usaha karena saya tahu omzet Bapak atau Ibu pasti turun, yang dulu jualan bisa Rp1 juta sekarang mungkin bisa turun separuh atau sepertiganya,” ucap Presiden.

Meski situasi saat ini masih berada dalam masa pandemi yang mana berdampak pada hasil penjualan mereka, Presiden berharap agar para pelaku usaha tersebut tetap mampu berupaya untuk dapat bertahan. Pada saatnya nanti, ketika pandemi telah tertangani, usaha yang ditekuni tersebut akan kembali bergeliat dan berkembang.

“Yakin insyaallah bahwa keadaan ini akan ada waktunya untuk berakhir,” tuturnya.

Dalam acara penyerahan kali ini, sebanyak 58 pelaku usaha mikro dan kecil dari sejumlah wilayah di Jakarta hadir dalam dua sesi terpisah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menerima langsung bantuan dari Presiden tersebut. Para pelaku usaha yang hadir itu sebelumnya juga telah menjalani uji kesehatan yang diperlukan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan BMK ini ialah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian III

Realisasi BPUM Capai 100 Persen, Pelaku Usaha Rasakan Manfaat

JAKARTA -Realisasi program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) hingga akhir tahun mencapai 100 persen. Bantuan yang disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro di masa pandemi COVID-19 banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagian di antaranya bahkan berhasil bertahan hidup dengan menjalankan kembali kegiatan usaha. Inda Afriyani, penjual jus buah asal Palembang, Sumatera Selatan mengaku bantuan itu mengurangi beban dia untuk membeli sejumlah keperluan untuk usahanya seperti membeli dan mengangsur buah, cup sealer, blender, dan alat-alat penunjang usaha.

Bagi Inda, pandemi Covid-19 benar-benar menggerus pendapatannya dari berjualan jus buah. Jika biasanya bisa meraup Rp100.000-Rp150.000 per hari, namun setelah pandemi melanda pendapatan Inda pernah anjlok menjadi Rp50.000 per hari. “Saya bersyukur dengan adanya program BPUM, saya terima dana sejumlah Rp2,4 juta dan bisa terus melanjutkan usahanya,” ujar Inda.

Manfaat besar juga dirasakan oleh Warini, perempuan penjual dimsum asal Cikampek, Jawa Barat. Selama pandemi, penjualan dimsum Warini melalui aplikasi pesan WhatsApp dan media sosial Facebook tersendat dan hampir tak terjual. “Tapi dengan bantuan BPUM ini, saya membeli gerobak untuk melanjutkan usaha dimsum,” ungkap Warini.

Senada, M. Yusuf yang merupakan penjual aneka kue di Palembang bisa meneruskan usahanya setelah dapat bantuan dari BPUM. Yusuf menyampaikan, melalui BPUM, usahanya yang bisa menghasilkan omzet Rp800.000 per hari bisa kembali berjalan. Baik Yusuf, Warini, maupun Inda hanya secuil dari orang-orang yang beruntung bisa terpilih dalam program BPUM. Mereka pun berharap, program seperti ini bisa terus dilanjutkan Pemerintah sehingga kegiatan usaha masyarakat bisa berjalan dan memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah merancang BPUM sebagai program bantuan bagi para pelaku usaha mikro. Desain BPUM bukan dalam bentuk pinjaman karena pemerintah menyadari krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha, tak terkecuali para pelaku usaha mikro. “Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk tetap bertahan di masa sulit ini, bahkan kalau perlu bisa berkembang menjadi lebih baik,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Edy Priyono di Jakarta, Rabu (6/1).
Menurut Edy, BPUM memang belum bisa menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang berjumlah sekitar 60 juta. Namun BPUM bukan satu-satunya skema bantuan untuk UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam jangka panjang usaha mikro perlu didorong untuk mengembangkan pasarnya, khususnya melalui pemanfaatan platform digital. “Platform digital di masa pandemi ternyata menjadi salah satu solusi dan juga berdampak positif dalam jangka panjang,” ujar Edy.

Categories
Berita Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian III

Rapor Hijau Papua dan Papua Barat, Kemiskinan dan Pengangguran Turun

JAKARTA – Pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat. Berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi  di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Sepanjang periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40% menjadi 27,53% dan Papua Barat turun dari 25,72% menjadi 22,17%. Bahkan Indeks Pembangunan Manusia Papua yang naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Bukti transformasi ekonomi  berjalan baik di Papua,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono di Jakarta, Selasa (1/12).

Edy menambahkan, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas. peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.  “Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy

Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua  yang naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019. Sementara itu, lanjut Edy, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99% menjadi 3,65% untuk Papua dan dari 8,08% menjadi 6,24% untuk Papua Barat.

Namun Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03% (ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%). “Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” ungkap Edy.

Di sisi lain, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan. “Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” ujar Edy.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Gugus Tugas

Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi

JAKARTA – Sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar. Penncapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first). Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani). Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.

“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11).

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah. “Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” terang Moeldoko .

Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai menuju pelayanan digital. Seperti yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun. Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan, Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik. “Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.

Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui 3 (tiga) channel yakni Instagram, Contac Center (email dan telepon) serta chatting online. “Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai bagian untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.

Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja. Terlebih, jika konsep tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.

Categories
Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas

Moeldoko Ajak Milenial Berkontribusi dalam Ketahanan Pangan

 Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat audiensi dengan DPP AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) di Gedung Bina Graha, Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat audiensi dengan DPP AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) di Gedung Bina Graha, Jakarta

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko ajak generasi muda berperan dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama  terutama saat pandemi  Covid-19. “Dalam dunia pertanian, perlu banyak anak muda yang berkontribusi. Masalah tanah yang rusak dan sempit, kendala modal karena urusan administratif, soal manajemen hingga paska panen dapat diselesaikan dengan teknologi. Maka petani tidak hanya sekadar hidup, tapi menata hidupnya lebih baik,“ papar Moeldoko  saat audiensi dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/7).

Moeldoko juga menjelaskan, dengan teknologi yang modern, semua dapat dikendalikan dengan mudah, baik mengenai pengolahan tanah, penanaman hingga panen. “Tidak semua tanah bisa ditanam dengan kedelai, jagung, bawang atau kepala sawit.  Namun, dengan adanya aplikasi, bisa diketahui bagaimana perkembangan dan prediksi panen, membuat supply and demand dengan didukung data yang kuat,” ujarnya.

Selain itu, mengenai dampak pandemi Covid-19, angka pengangguran di Indonesia diprediksikan bertambah sebanyak 2,9 juta. Kemudian, munculnya masyarakat maskin baru dengan pertambahan jumlah sekitar 2,4 juta orang.  Sektor industri, pariwisata dan pertanian juga turut terdampak pandemi ini.  Pemerintah, kata Moeldoko, tidak hanya memprioritaskan sektor kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Kemudian dari sisi teknologi, dilakukan pengembangan dalam bidang pembuatan APD dan lainnya. Berdasarkan laporan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Indonesia mampu memproduksi tes rapid dengan harga jauh lebih terjangkau. “Pandemi ini sebuah momentum untuk melakukan banyak riset mengenai metode, strategi, teknik dan cara-cara baru di bidang kesehatan,” tegasnya.

Ketua Umum AMPI, Dito Ariotedjo pada kesempatan tersebut menjelaskan, AMPI ingin berkontribusi lebih banyak  bagi pembangunan Indonesia.  Akbar Leluasa Sekjen DPP AMPI, juga menjelaskan mengenai program pemuda bertani yang diinisiasi oleh AMPI. Program ini dalam rangka memaksimalkan potensi anak muda untuk bisa bertani. “Ini untuk menjawab kekhawatiarn kekurangan petani di masa depan. Ini semua pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pangan nasional,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan, penambahan jumlah kasus Covid-19 sangat drastis. Namun demikian, satu hal yang membuat kita posistif adalah tingginya tes PCR di Indonesia.