Categories
Berita KSP

Masalah Keragaman dan Intoleransi Harus Segera Diselesaikan

JAKARTA– Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seluruh Indonesia meminta negara hadir melindungi masyarakat dari kelompok-kelompok radikal.
Di antaranya menyelesaikan intoleransi dan kasus kekerasan yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Permintaan LBH ini didasarkan pantauan selama tahun 2015 di seluruh wilayah Indonesia di mana kasus intoleransi dan kekerasan masih terjadi.
“Kami memantau problem intoleransi dan kurangnya penghormatan terhadap keragaman di tahun lalu. Persoalan yang muncul dari tahun sebelumya masih terulang, seperti pembongkaran masjid Ahmadiyah, diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan masalah Syiah,” kata pengurus YLBHI Moch Ainul Yaqin saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 28 Maret 2016.
Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut, pengurus YLBHI Alvon Kurnia Palma, Direktur LBH Bandung Arip Yogiawan, LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin, LBH Surabaya M Faiq Assiddiqi dan Direktur LBH Padang Era Purnama Sari.
Ainul menambahkan, persoalan lain yang belum terselesaikan yaitu masalah izin pendirian rumah ibadat. Beberapa rumah ibadah tidak bisa dibangun karena izinnya bermasalah. Kemudian nasib pengungsi Sampang yang belum terselesaikan.
“Sudah waktunya kasus Sampang ditangani pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo. Ada kepastian pemulihan dan percepatan. Jika tidak, kembali berlarut. Anak bangsa atau warga harus dilindungi oleh negara,” kata Direktur LBH Surabaya M Faiq Assiddiqi.
Menurutnya, bila persoalan intoleransi murni masalah agama, maka pemerintah pusat segera mencari solusi bersama menyelesaikan ini. LBH meminta kepolisian dan kejaksaan mengedepankan cara persuasif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan menindaklanjuti pengaduan warga terhadap hal ini.
Direktur LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin menambahkan, ada 13 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan selama tahun 2015 di Yogyakarta.
“Kebanyakan kasus kekerasan dan penyebaran ujaran kebencian. Kelompok intoleransi cukup tinggi dan sangat kebal hukum. Kita berharap urusan agama menjadi urusan pusat bukan urusan daerah,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengapresiasi apa yang dilaporkan LBH. Ia menjelaskan, pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan sistem secara bertahap. Beberapa kasus di daerah juga tidak lepas dari temuan 3 ribu peraturan daerah (perda) bermasalah, termasuk yang berkaitan dengan keragaman dan intoleransi.
Pemerintah, kata Teten, terus menyelesaikan persoalan izin yang tumpang tindih dan temuan 42 ribu aturan yang dibuat tanpa desain awal yang jelas.
“Urusan agama memang di Pemerintah pusat tapi izin rumah ibadah ada di Pemda. Ini konfliknya. Yang harus dipikirkan saat ini bagaimana menarik kembali 100 persen urusan agama ke pemerintah pusat,” katanya.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodharwardani yang membidangi Hukum, Keamanan dan Kasus-Kasus HAM melihat pelaku kekerasan atau konflik berbasiskan agama harus ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku.
“Kami setuju negara hadir mengamankan, melindungi warganya. Kami sedang memetakan konflik-konflik ini dan membangun early warning system, deteksi dini kasus kekerasan,” katanya.

Categories
Berita KSP

Indonesia Jadi Tuan Rumah WIEF ke-12

JAKARTA- Forum Ekonomi Islam Dunia atau World Islamic Economic Forum (WIEF) berharap kesediaan Presiden Joko Widodo untuk hadir dan membuka pertemuan WIEF yang akan dilaksanakan di 2-4 Agustus 2016 di Jakarta.
Terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pelaku bisnis dari seluruh negara-negara Islam di dunia ini tahun 2009. Tahun ini Indonesia kembali ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan WIEF yang ke-12 yang rencananya digelar di Jakarta Convention Center (JCC).
Delegasi WIEF atau Forum Ekonomi Islam Dunia yang dipimpin oleh Tun Musa Hitam mengunjungi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.
“Pertemuan WIEF murni membicarakan ekonomi dan bisnis, kami tidak menyinggung masalah agama atau politik,” kata Tun Musa.
Mantan Menteri Dalam Negeri Malaysia ini menambahkan, WIEF sudah 12 tahun dibentuk dan telah memberikan banyak hal kepada pengusaha kecil dan menengah. Ada ribuan pebisnis dari negara-negara Islam yang punya banyak dana untuk diinvestasikan. Ia juga menyampaikan, WIEF tidak hanya dihadiri negara-negara Islam tapi terbuka kepada negara-negara lain yang ingin bekerjasama dengan anggota WIEF.
Tun Musa juga menyampaikan pengangkatan Presiden Jokowi sebagai Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia. Anggota kehormatan WIEF selama ini terdiri atas Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia, dan Presiden ADB.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyambut baik penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah WIEF tahun ini. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi global saat ini, Indonesia perlu mencari alternatif market economy.
“Pak Presiden sangat konsen dengan ekonomi. Saya pikir Presiden akan senang dengan pertemuan ini,” kata Teten.

Categories
Berita KSP

PR Indonesia Deklarasikan Penguatan Reputasi Bangsa

BALI– Di tengah kian semaraknya dunia public relations (PR) di perusahaan swasta, BUMN, dan pemerintahan, Indonesia masih menghadapi masalah serius seputar citra dan reputasi bangsa di mancanegara yang masih belum menggembirakan. Bertolak dari kondisi tersebut, Kamis (24/3/2016), sejumlah komunitas PR Indonesia mendeklarasikan Gerakan Komunitas PR Indonesia untuk Membangun Reputasi Bangsa.
Komunitas, asosiasi, dan organisasi PR tersebut terdiri dari Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS), Forum Humas BUMN, Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS), Tenaga Humas Pemerintah (THP), ASEAN PR Network (APRN), London School of Public Relations (LSPR), Public Relations Society Indonesia (PRSI), EGA briefings, MM Komunikasi Trisakti, dan sejumlah komunitas kehumasan lainnya.
Melalui gerakan ini, mereka mengajak semua insan public relations (PR) di seluruh tanah air untuk terus bergerak, mengkontribusi penguatan reputasi organisasi, korporasi, hingga bangsa. “Fokus kami adalah tentang penguatan kompetensi PR, yang berlanjut pada sertifikasi PR, dan pada ujungnya membangun reputasi bangsa,” tutur Pemimpin Redaksi Majalah PR INDONESIA Asmono Wikan, selaku penggagas deklarasi ini, di Bali, Kamis (24/3/2016).
Untuk mendorong agar gerakan ini semakin efektif dan massif, Komunitas PR INDONESIA menyiapkan tanda pagar (tagar) di media sosial #prindonesiabergerak dan #prindonesiaunite. Kedua tagar itu mengandung pesan agar gerakan komunitas PR bisa mendapatkan gaung yang besar dan berdampak signifikan terhadap tujuan utama penguatan reputasi bangsa, maka praktisi PR harus bersatu dan membangun aliansi besar.
Dari Bali, Kamis (24/3/2016), kedua tagar itu akan menjadi bagian dari seruan deklarasi komunitas PR INDONESIA untuk membangun reputasi bangsa. Anda tertarik mendukung? Cukup dengan menuliskan tweet singkat di akun twitter atau status di facebook Anda dengan membubuhkan kedua tagar tadi, Anda sudah termasuk dalam komunitas yang mendukung gerakan membangun reputasi bangsa ini.
Selain Deklarasi, agenda acara yang mengusung tema besar “PR Indonesia untuk Kejayaan Bangsa” itu adalah Orasi Kepemimpinan Tokoh Indonesia dalam Mempiarkan Bangsa, penyerahan penghargaan The 1st ICON PR INDONESIA, presentasi dan penyerahan penghargaan The 1st PR INDONESIA Research Summit and Awards (PRISA), dan pemberian penghargaan The 1st PR INDONESIA Media Relations Awards & Summit (PRIMAS) 2016 bagi kementerian, lembaga, BUMN, swasta nasional dan multinasional.
Acara ini akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosarita Niken Widyastuti, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Direktur Utama PT Telkomsel Ririek Adriansyah, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia M. Arif Wibowo. Mereka hadir sekaligus menyampaikan Orasi Kepemimpinan Tokoh Indonesia dalam Mempiarkan Bangsa.
Selain itu, sejumlah praktisi PR senior juga dipastikan hadir untuk sharing session tentang The Power of Media Relations. Mereka adalah Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara, VP Corporate Communications PT Telkom Arif Prabowo, Head of Corporate Communication PT Bio Farma Nurlaela Arif, Staf Khusus Menteri BUMN Riza Primadi, Manajer Media Relations Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi, dan Public Affairs & Communication Director PT Pfizer Indonesia Widyaretna Buenastuti.
“Kami berharap rangkaian acara mulai dari workshop, conference, deklarasi, hingga pemberian penghargaan dapat meningkatkan kompetensi para praktisi public relations untuk membangun reputasi bangsa melalui karya dan baktinya di lembaga atau perusahaan masing-masing,” pungkas Asmono yang juga Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat itu. ***
Naskah Deklarasi #PRIndonesiaBergerak
Gerakan Komunitas PR Indonesia untuk Membangun Reputasi Bangsa
Kami, praktisi, akademisi, dan komunitas public relations (PR) di seluruh INDONESIA, berkomitmen membangun Reputasi Bangsa dan Negara melalui pilar komunikasi dan kinerja unggul di korporasi dan lembaga kami mengabdi.
Bali, 24 Maret 2016
Praktisi dan Komunitas PR INDONESIA

Categories
Berita KSP

Apple Inc Akan Bangun Fasilitas Research & Development (R&D) di Indonesia

JAKARTA– Raksasa teknologi Apple Inc berencana membangun fasilitas Research & Development (R&D) di Indonesia. Hal ini dikatakan Senior Director Government Affairs Apple Inc dan Manager Government Affairs Apple Indonesia Mirza Natadisastra saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Selasa 22/3/2016.
Pihak Apple ingin membangun fasilitas R&D di Indonesia dengan konsep serupa di Brasil. Tujuannya ingin mencetak developer aplikasi lokal yang mempunyai skill mengembangkan startup-startup baru di Indonesia. Dan juga mengajarkan penggunaan aplikasi lokal yang memiliki potensi untuk digunakan di pasar global. Apple ingin mendorong developer lokal membuat aplikasi yang mempunyai multiplier effect dan meningkatkan komunitas pengembang aplikasi di Indonesia.
“Seperti contoh di Brasil kita banyak membantu pemerintah dan perusahaan dengan aplikasi kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik,” kata Mirza.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan aplikasi lokal sebagai bagian dari ekonomi digital. Karena itu sinergi pemerintah dengan perusahaan Apple sangat penting.
“Kita terbuka membahas ini, dan menyambut baik investor. Saya lihat ini dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja Indonesia memiliki skill ke arah hi-tech,” katanya.
Selain membicarakan soal investasi, pertemuan tersebut juga menyinggung soal konten lokal yang menjadi syarat masuk dan peredaran ponsel 4G di Indonesia. Seperti diketahui, smartphone 4G LTE berbasis frequency-division duplex (FDD) harus mengandung 30 persen komponen lokal.
Teten meminta pihak Apple mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia. Kandungan lokal menjadi perhatian serius Presiden di samping juga memerangi pasar gelap penjualan barang-barang elektronik.

Categories
Berita KSP

Pembenahan Kantor Staf Presiden Terus Dilakukan

JAKARTA– Kepala Staf Kepresidenan terus melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan sesuai dengan penguatan tujuan dan fungsi Kantor Staf Presiden sesuai dengan harapan Presiden. Di antaranya adalah membenahi personil KSP sesuai dengan kompetensi individual dan memperkuat masing-masing fungsi.
Sesuai arahan Presiden, Kantor Staf Presiden memberikan contoh pentingnya taat azas dan taat aturan untuk memastikan kepatuhan hukum bukan saja untuk masyarakat, namun juga untuk pejabat pemerintah. Saat ini prosedur kerja, rekrutmen pegawai dan kode etik terus dibenahi. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar Kantor Staf Presiden bekerja sesuai dengan fungsinya dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
Oleh karena itu, KSP melakukan mutasi dan promosi jabatan juga dilakukan seperti penugasan Mayjen Andogo Wiradi yang sebelumnya menjabat Deputi V dan kini ditugaskan sebagai Koorsahli Panglima TNI.
Hal tersebut dilakukan dengan merujuk Undang-Undang no 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP no 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Anggota Kepolisian RI dan TNI tidak dapat diangkat menjadi PNS. Karena itu, sejak akhir Desember lalu, Kapolri dan Panglima TNI telah memproses penugasan kembali para anggotanya di lingkungan Polri dan TNI
Pada tanggal 4 Januari 2016, Kapolri telah menugaskan Kombes Pol Drs. Wahyu Widada, M, Phil sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri; AKBP Alfian Budianto, S.H. M.H sebagai Wakil Direktur Intel dan Keamanan Polda Jabar.
Sedangkan dari TNI, pada tanggal 15 Januari 2016, Panglima TNI telah menugaskan Kol. Inf. Rudianto sebagai Dirbinter Pursterad, Kol. Inf. Arif Buhkhori sebagai Pamen Kopassus, Kol. Inf. Farid Makruf sebagai Pamen Denma Mabesad.